WAMENA, ODIYAIWUU.com — Bupati Kabupaten Jayawijaya John Richard Banua Rouw, SE, M.Si menepis tudingan melakukan pencucian uang (money laundring) dengan mendepositkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat guna memanfaatkan bunganya untuk urusan pribadinya.
“Begini, sangat tidak mungkin APBD Jayawijaya kami depositokan untuk urusan pribadi. Apalagi, setiap tahun APBD kami dilakukan pemeriksaan,” ujar Bupati John Richard Banua Rouw saat dihubungi Odiyaiwuu.com di Wamena, kota Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Sabtu (26/8).
Menurut John Banua, terkait uang untuk membayar tenaga kesehatan didepositokan, itu tidak benar. Anggaran terdahulu bagi tenaga kesehatan itu terlambat karena tidak terakomodir dalam APBD sehingga sedang dicari solusi, jalan keluar untuk dibayar.
Tokoh masyarakat Jayawijaya Boni Pontius Yelipele sebelumnya mengatakan, ada indikasi terjadi praktik pencucian uang APBD Jayawijaya yang dilakukan Bupati John Banua melaluii deposito. Hasil pencucian uang APBD melalui deposito tersebut dengan tujuan untuk dimanfaatkan bunganya.
Boni menyebut indikasi kuat tersebut muncul menyusul adanya keterlambatan pembayaran tambahan penghasilan (insentif) aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya. Keterlambatan pembayaran honor atau hak tenaga medis di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayawijaya berujung aksi mogok kerja.
“Selain itu banyak kegiatan fisik yang dijalankan tidak sesuai waktu kerja, akhirnya banyak juga yang belum terselesai tuntas, seperti pengaspalan jalan di Kampung Yelekama, dan lain-lain. Hal tersebut dapat merugikan kami masyarakat Jayawijaya,” ujar Boni melalui keterangan tertulis yang diterima Odiyaiwuu.com dari Wamena, Jayawijaya, Sabtu (26/8).
Buntut kasus tersebut, Boni juga meminta Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) bergerak ke Jayawijaya memeriksa Bupati John Banua Rouw selaku pengguna anggaran APBD Jayawijaya.
“Apabila KPK tidak mengindahkan permintaan kami masyarakat Jayawijaya, kami akan melakukan aksi di kantor KPK untuk menegakkan kebenaran demi menyelamatkan keuangan negara,” ujar Boni lebih jauh. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)