NABIRE, ODIYAIWUU.com — Kepolisian Resor (Polres) Nabire, Kepolisian Daerah (Polda) Papua Tengah ogah menerbitkan izin rencana aksi unjuk rasa damai massa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Tengah di Nabire, Senin (7/4) mulai pukul 09.00 WIT.
Massa dari Forum Independen Mahasiswa West Papua Komite Kota Nabire melalui selebaran menyerukan menggelar aksi long march bertajuk Tutup PT Freeport Indonesia Sebagai Simbol Kapitalisme di Tanah Papua dan Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri dengan titik kumpul di Jipra II, Pasar Karang, Jalan Kusuma Bangsa dan Siriwini, Nabire.
Berdasarkan selebaran yang beredar dan salinannya diperoleh Odiyaiwuu.com, Minggu (6/4) aksi tersebut di bawah penanggung jawab Komite Kota Nabire Forum Independen Mahasiswa West Papua dengan Koordinator Lapangan (Korlap) Yance Pugao dan Wakil Korlap Apnel Selegani.
Kapolres Nabire AKBP Samuel Dominggus Tatiratu, SIK menegaskan, penolakan rencana aksi unjuk rasa tersebut disebabkan surat pemberitahuan aksi tidak memenuhi syarat administratif karena tidak mencantumkan penanggung jawab kegiatan dan jumlah massa yang akan terlibat unjuk rasa.
“Surat pemberitahuan baru masuk tadi (Minggu, 6/4) pagi. Di dalamnya tidak ada nama penanggung jawab maupun data jumlah massa yang jelas. Oleh karena itu, STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) tidak dapat kami keluarkan,” ujar Tatiratu melalui keterangan tertulis yang diterima Odiyaiwuu.com dari Nabire, Papua Tengah, Minggu (6/4).
Pihaknya mengaku sudah berusaha berkoordinasi dengan koordinator lapangan aksi, terutama setelah beredar seruan aksi menutup PT Freeport Indonesia. Namun, upaya tersebut ditolak oleh pihak penyelenggara aksi.
“Petugas kami mencoba menemui pihak korlap, namun ditolak dan mereka menyampaikan bahwa akan bertemu langsung di lapangan besok,” kata Samuel, mantan Kapolres Dogiyai, lebih lanjut.
Penolakan rencana aksi unjuk rasa tersebut, kata Samuel, diambil dengan pertimbangan lain karena masih dalam masa libur Hari Raya yang berlangsung hingga Selasa (8/4). Rencana unjuk rasa itu dikhawatirkan mempengaruhi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) kurang kondusif serta terganggunya aktivitas warga.
Samuel mengaku, guna menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif, Polres Nabire bersama jajaran TNI menyiagakan 460 personel gabungan. Para personil tersebut akan ditempatkan di enam titik strategis. Selain itu, 60 personel cadangan juga disiapkan sebagai langkah antisipatif.
Samuel menambahkan, seluruh aparat diminta bertindak sesuai Prosedur Operasional Standar atau Standard Operating Procedure (SOP) dengan pendekatan persuasif dan humanis. Pihaknya juga menegaskan, larangan terhadap aksi long march sebagai bentuk pencegahan potensi gangguan ketertiban umum. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
