TAMBRAW, ODIYAIWUU.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambraw, Selasa (22/6), melakukan mediasi Forum Komunikasi Pencaker Asli Tambrauw (FKPAT) dengan Bupati Tambrau Gabriel Asem di kantor DPRD Kabupaten Tambraw, Provinsi Papua Barat.
Mediasi itu dilakukan menyusul kisruh kuota tambahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2018 di Kabupaten Tambraw yang sempat diprotes melalui aksi demo sejumlah anggota FKPAT beberapa waktu lalu karena tidak diakomodir.
“Mediasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut aksi protes anggota FKPAT di kantor Bupati pada Rabu, 16 Juni lalu. Oleh karena belum ada titik temu, para pencari kerja atau pencaker meminta dilakukan mediasi melalui lembaga DPRD,” ujar Ketua Komisi I DPRD Tambrauw David Sedik, Selasa (22/6).
Ketua FKPAT Paulus Baru mengatakan, pihaknya sepakat untuk mediasi dilakukan di DPRD Tambraw agar pihak eksekutif mengklarifikasi data-data terkait kuota tambahan CPNS Formasi Tahun 2018. “Kami menolak kuota tambahan lalu merevisi nama nama. Kalau nama-nama yang lulus tetap dipertahankan maka mereka tidak akan membangun Tambrauw,” ujar Paulus Baru, yang juga salah seorang yang melakukan orasi pada demo terkait kisruh kuota tambahan CPNS Formasi Tahun 2018 pada Rabu (16/6) lalu.
Salam orasinya kala itu, Paulinus Baru, menuding panitia seleksi melakukan pembohongan publik. Pasalnya, hasil seleksi CPNS tahun 2018, hanya 67 orang yang diterima dari kuota 226 pelamar. Sementara, sisanya bukan asli orang Papua. Karena itu, ia dan rekan-rekan yang melakukan demo meminta untuk dibatalkan sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Sementara terkait Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Tambraw, ia mengatakan, semua orang tahu banyak warga dari luar yang datang ke Tambrauw dengan mudah mendapatkan KTP setempat. Dengan demikian, para tenaga honorer orang asli Tambrauw tidak terorganisir.
“Makanya banyak yang tidak lolos CPNS sehingga kita orang Tambrauw akan begini saja. Seperti Formasi umum yang saat ini 100 orang yang seluruhnya bisa ikut test. Namun kalau formasi Tambrauw, yah, itu harus orang Tambrauw yang boleh ikut. Tidak boleh saudara-saudara dari luar. Tidak adanya transparan data ini akan selalu merugikan orang Tambrauw,” kata Baru menegaskan.
Pihaknya meminta agar dibentuk tim bersama tanpa melibatkan Kadis Dukcapil lama. Kadis lama itu harus diganti dengan orang asli Tambrauw untuk kita sama sama mendapatkan data yang sebenarnya.
Data harus diperbaiki
Bupati Tambrauw Gabriel Asem mengatakan, apa yang disampaikan Paulus Baru sangat bagus untuk kepentingan Tambrauw ke depan. Karena itu, menurut Bupati Gabriel, data harus diperbaiki sehingga agar publik tahu berapa anak Tambrauw yang lagi kuliah atau sedang mengabdi sebagai tenaga honorer. Kemudian yang sedang honor, itu sudah berapa lama mengabdi, termasuk spesifikasi pendidikan dan jurusan honorer bersangkutan.
“Usulan untuk mengganti Kepala BKD itu diterima. Namun, kita harus cari orang yang bisa kerja di situ agar tidak merugikan para pegawai. Pengusulan untuk menduduki jabatan itu pangkat dan golongan itu menentukan,” ujar Bupati Gabriel Asem. Ia menambahkan, untuk membatalkan kuota tambahan itu sangat sulit karena nantinya bisa ribut. Pasalnya, banyak juga orang Tambrauw yang lulus.
“Kita akan betuk tim dengan SK Bupati. Saya minta dikasi nama-nama untuk kita buatkan SK-nya sambil menunggu Pejabat BKD yang baru. Data yang dikasi itu harus akurat dan mempunyai KTP Tambrauw. Untuk pegawai yang pindah itu kayaknya tidak ada karena ada ikatan dinas. Dulu 10 tahun baru bisa pindah dari Tambrauw, Selama saya menjabat itu sepertinya yang pindah itu baru dua orang saja, Jadi jangan ada bahasa pegawai keluar masuk lagi,” katanya.
Hasil sementara mediasi yang dipimpin Ketua Komisi 1 DPRD Tambraw antara lain tm nanti akan dibentuk dengan SK Bupati. Kemudian Kepala BKD akan diganti. Sedangkan Kepala Dinas Dukcapil tidak diganti namun Kantor Dukcapil akan dipindahkan.
Pertemuan mediasi tersebut dihadiri Ketua DPRD Tambrauw Cosmos Baru, Kapolsek Sausapor. Rajagukguk, Kapolsek Moraid. Sendy Wanggai, KBO Intelkam Polres Sorong I Nyoman Sumadi, Kanit-II Satuan Intelkam Polres Sorong Ezard M. Pramardhia, sejumlah Anggota DPRD Tambrauw, Kepala suku Miyah Ignasius Baru, Ketua LMA Abun Nelwan Yeblo, Ketua LMA Karon Yulinus Mirino, Koordinator Lapangan Hermanus Syufi, Koordinator Aksi Iwa Howai, Sekretaris KNPI Meto, dan lain-lain. (Eldian Suebu/Odiyaiwuu.com)
