WAMENA, ODIYAIWUU.com — Sejumlah massa dari berbagai elemen di Papua yang terhimpun dalam Forum Solidaritas Aktivis Kemanusiaan di Lapago, West Papua, Selasa (10/12) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Pegunungan.
Massa yang diperkirakan kurang lebih seribu orang itu menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia atau World Human Rights Day tahun 2024.
Dalam aksi itu massa menyampaikan sejumlah keprihatinan dan tuntutan seperti mendesak Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) segera mengunjungi Papua dan meminta negara menghentikan praktik genosida dan ekosida di tanah Papua.
“Kami mendesak Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa segera berkunjung ke tanah Papua guna melakukan investigasi atas rentetan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di wilayah ini,” ujar Penanggung Jawab Aksi Annue Yoman dan Koordinator Lapangan Boaz Wenda melalui keterangan tertulis kepada Odiyaiwuu.com dari Wamena, kota Provinsi Papua Pegunungan, Selasa (10/12).
Annue Yoman dan Boaz Wenda menegaskan, berbagai kasus pelanggaran HAM seperti Tragedi Wasior tahun 2001, insiden Wamena berdarah tahun 2003, Paniai berdarah 2014, dan kasus mutilasi empat warga sipil di Timika 2023, dan beberapa kasus lainnya tak kunjung diselesaikan.
Kasus-kasus yang belum tuntas penyelesaiannya secara hukum internasional maupun nasional adalah luka busuk Indonesia. Bahkan, sejak puluhan tahun berbagai insiden yang memakan korban ribuan nyawa manusia Papua belum menemukan titik terang penyelesaiannya dari aspek hukum maupun HAM.
Bahkan menurutnya, berbagai kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di tanah Papua sejak tahun 1960 hingga 2024 masih terjadi. Pemerintah Indonesia dinilai tidak berpihak kepada masyarakat sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan sebagai bagian komunitas dunia yang memiliki hak-hak dasar.
“Aspirasi rakyat bangsa Papua lebih banyak tidak didengar dan negara justru menggunakan kekuatan militer Indonesia untuk menekan aspirasi masyarakat, termasuk komunitas adat dalam menyampaikan aspirasinya. Pengiriman aparat militer Indonesia ke Papua dilakukan secara masif,” katanya.
Kondisi tersebut, ujarnya, membuat intensitas kekerasan dan pelanggaran HAM semakin tinggi dan tak kunjung diselesaikan pemerintah. Para pelaku pelanggaran HAM juga tidak pernah menjalani proses hukum hingga dibawa ke pengadilan. Malah sebaliknya, tak pernah diadili dan malah terjadi proses pembiaran sehingga perlu ada kemudahan akses media secara luas.
“Kami meminta Pemerintah Indonesia segera membuka akses bagi jurnalis asing ke tanah Papua. Kami juga menolak aksi pembunuhan terhadap warga Papua yang dilakukan aparat TNI maupun Polri atas nama keamanan nasional,” kata Yoman dan Wenda.
Massa demonstran dalam aksinya meminta Presiden Prabowo Subianto segera menarik aparat militer organik maupun non organik dari seluruh tanah Papua. Mereka juga mendesak pemerintah daerah di seluruh tanah Papua segera memberantas sarang perjudian dan peredaran minuman keras (miras) di wilayah tanah Papua.
“Kami juga menolak program transmigrasi ke Papua karena Papua bukan tanah kosong. Kami juga menolak investasi asing yang masuk lalu menguras kekayaan sumber daya alam di tanah Papua,” ujar Yoman dan Wenda tegas. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
