MOWANEMANI, ODIYAIWUU.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Dr Ribka Haluk, S. Sos, MM menjadi Penjabat Gubernur Papua Tengah.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian, Jumat (11/11) meresmikan tiga daerah otonom baru (DOB) provinsi sekaligus melantik Dr Ir Apolo Safanpo, ST, MT sebagai Penjabat Gubernur Papua Selatan; Nikolaus Kondomo sebagai Penjabat Gubernur Papua Pegunungan; dan Ribka Haluk sebagai Penjabat Gubernur Papua Tengah. Prosesi peresmian dan pelantikan berlangsung di bawah tenda di luar kantor pusat Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (11/11).
Tampilnya Ribka sebagai penjabat gubernur di Papua mendapat apresiasi sekaligus ungkapan rasa gembira semakin banyak perempuan potensial Papua kian mendapat kepercayaan Presiden Joko Widodo dan jajaran pemerintah.
“Saya merasa bangga tampilnya ibu Dr Ribka Haluk sebagai Penjabat Gubernur Papua Tengah setelah mendapat kepercayaan Presiden Joko Widodo. Saya merasa gembira dan bangga atas kepercayaan yang diemban ibu Ribka. Beliau mewakili perempuan Papua Pegunungan bahwa perempuan juga mampu memimpin di manapun ditugaskan,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Dogiyai Damiana Tekege, SH, M.Hum kepada Odiyaiwuu.com dari Mowanemani, kota Kabupaten Dogiyai, Papua, Jumat (11/11).
Menurut Damiana, lulusan Program Pascsarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jawa Tengah, kepercayaan itu sekaligus ikut menepis pandangan bahwa perempuan lemah, tidak mampu atau warga kelas dua. Kepercayaan kepada Ribka sebagai penjabat gubernur memberikan warna baru bagi perjuangan perempuan Papua untuk duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan laki laki.
“Tampilnya ibu Ribka sebagai penjabat gubernur tentu berpotensu melahirkan kesadaran baru di kalangan perempuan itu sendiri bahwa mereka tidak lagi dipandang enteng atau remeh. Mari membangun dan berkarya bersama perempuan karena sejatinya perempuan dan laki laki memiliki talenta yang sama,” ujar Damiana.
Meski prosesi peresmian tiga provinsi baru sekaligus pelantikan para penjabat gubernur di Papua, toh masih jadi sorotan. Prosesi pelantikan yang digelar di bawah tenda di luar halaman kantor Kementerian Dalam Negeri dipandang kurang elok.
“Saya sebagai warga Papua kecewa prosesi peresmian tiga provinsi baru sekaligus pelantikan para penjabat gubernur tidak dilakukan di dalam ruang. Mestinya prosesi pelantikan dilaksanakan di gedung yang layak. Kalau tiga provinsi diresmikan dan penjabat gubernur dilantik di bawah tenda di luar halaman kantor Mendagri, itu sesuatu yang memalukan. Prosesi pelantikan dilakukan di luar gedung terkesan dilaksanakan di kampung di Papua. Jakarta merendahkan harga diri orang Papua,” ujar Naftali yang juga anggota DPRD Deiyai.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Deiyai ini lebih jauh mengatakan, hasil kekayaan alam Papua seperti dari PT Freeport Indonesia, hasil minyak di Sorong, Papua Barat dan lain-lain masuk ke kas negara tapi negara tidak menghargai orang Papua sebagai pemilik kekayaan itu. (Ansel Deri, Emanuel You/Odiyaiwuu.com)
