JAYAPURA, ODIYAIWUU.com — Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) kasus mutilasi empat warga sipil asal Kabupaten Nduga mendesak pemerintah melalui Kantor Staf Presiden (KSP) segera menuntaskan kasus pembunuhan disertai mutilasi warga sipil tak berdosa di kawasan SP 1, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin (22/8).
Ketua Pansus DPR Papua Yakoba Lokbere mengemukakan, saat bertemu Tenaga Ahli Utama Deputi V KSP Theofransus Litaay di Jakarta, Selasa (29/11), pihaknya mendesak pemerintah agar segera menyelesaikan secara tuntas masalah hukum peristiwa pembunuhan disertai mutilasi empat warga sipil Papua tak berdosa.
“Saat bertemu dengan Pak Theo Litaay, saya juga mendorong agar kasus pembunuhan disertai mutilasi empat warga sipil asa Nduga di Mimika segera diselesaikan secara hukum sehingga mendapat keadilan masyarakat terutama keluarga korban. Saya juga meminta pihak KSP membangun komunikasi dengan Menko Polhukam dan Panglima TNI agar kasus itu diseriusi,” ujar Jakoba Lokbere kepada Odiyaiwuu.com di Jakarta, Rabu (1/12).
Menurut Yakoba, pihaknya juga meminta agar kasus itu diproses melalui penradilan koneksitas mengingat para pelaku melibatkan oknum anggota TNI dan warga sipil. Pasalnya, kasus sadistis ini bukan hanya menggemparkan masyarakat Papua tetapi juga tengah mendapat sorotan dunia internasional.
“Kami minta penyelesaiannya tidak boleh setengah-setengah, tetapi tuntas untuk memenuhi rasa keadilna masyarakat Papua, terutama keluarga korban. Kami juga minta agar para pelaku diganjar hukuman seberat-beratnya bahkan hukuman mati,” tegas Yakoba.
Yakoba mengingatkan, bila proses peradilan kasus ini tidak transparan berpotensi menyulut amarah masyarakat Papua terutama keluarga korban. Hal tersebut juga disampaikan secara langsung kepada Theo Litaay selaku tenaga ahli KSP.
Menurut Theo Litaay, sesuai arahan Presiden, agar kasus yang melibatkan enam anggota TNI dan dua warga sipil, diusut tuntas dan penegakan hukumnya dikawal dengan baik dan seadil-adilnya.
“Sejak terungkapnya kasus ini, Presiden sudah perintahkan supaya kasus ini ditangani secara tuntas. Perintah Presiden kepada Mabes TNI untuk mendukung POLRI dalam penanganan kasus ini sudah jelas. Dan kami tentu mengawal dalam dalam konteks pemantauan isu strategis, apalagi presiden punya perhatian penuh pada isu Papua,” kata Theo, Rabu (30/11).
“Khusus terhadap masalah ini Deputi V KSP Ibu Jaleswari Pramodhawardani juga sudah bertemu dengan bapak Panglima TNI dan Panglima sudah berikan informasi kepada KSP secara jelas. Selanjutnya kami pantau perkembangannya sesuai dengan lingkup tugas kami dalam hal pemantauan isu strategis,” ujar Theo lebih lanjut. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)