JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Republik Indonesia Agus Andrianto, Selasa (29/4) menerima audiensi Ketua Umum Perempuan Indonesia Maju (PIM) Lana T Koentjoro, beserta jajaran pengurus pusat di Lantai 5 Kantor Kementerian Imipas Jakarta. Pertemuan ini menjadi bagian dari dukungan PIM terhadap berbagai program prioritas kementerian tersebut.
Kunjungan ini disambut langsung Menteri Agus bersama jajaran pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Imipas. Audiensi dilakukan dalam rangka pengenalan dan penguatan sinergi antara pemerintah dan organisasi perempuan.
Tujuannya, mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto, khususnya di bidang pemberdayaan perempuan di lembaga pemasyarakatan serta perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri.
Dalam pertemuan tersebut, Agus menegaskan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan bangsa dan perlunya perlindungan terhadap hak-hak perempuan, khususnya dalam konteks imigrasi dan pemasyarakatan.
“Perempuan memiliki peran yang sangat vital dan strategis dalam pembangunan bangsa. Kami menyadari bahwa banyak perempuan menghadapi tantangan dalam proses imigrasi dan pemasyarakatan,” ujar Agus.
Oleh karena itu, lanjut Agus, ia bersama jajarannya berkomitmen untuk memastikan hak-hak perempuan, termasuk PMI terlindungi dan terakomodasi dengan baik. Agus juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan organisasi perempuan guna menciptakan kebijakan publik yang responsif dan inklusif.
“Kami ingin mendengar langsung aspirasi serta masukan dari organisasi perempuan untuk memperbaiki sistem yang ada dan menciptakan layanan yang adil dan transparan,” kata Agus.
Pihaknya menyampaikan apresiasinya kepada Perempuan Indonesia Maju. Ia menilai, organisasi ini memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendorong pemberdayaan perempuan Indonesia agar lebih tangguh dan mandiri.
Sementara itu, Ketua Umum PIM Lana Koentjoro mengapresiasi dukungan dan keterbukaan Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia terhadap aspirasi organisasi perempuan.
“Banyak hal yang kami diskusikan dengan Pak Menteri, mulai dari persoalan PMI, pembinaan warga binaan perempuan di lapas hingga peningkatan ekonomi mereka. Kami juga diajak langsung untuk menjalin kerja sama formal dalam bentuk nota kesepahaman yang akan ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama PIM di tingkat daerah,” ujar Lana.
Dalam pertemuan tersebut hadir juga Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Dr Asep Kurnia, SH, MH, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Irjen Pol (Purn) Drs Mashudi, Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi Brigjen Pol Yuldi Yusman, dan Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Eko Budianto, SH, M.Si.
Selain itu, Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Tato Juliadin Hidayawan, SH, MM, Direktur Pelayanan Tahanan Masjuno, A.Md.IP, SH, MH, Sekretaris Inspektorat Jenderal Ika Yusanti, Bc.I.P, SH, M.Si, Direktur Kerja Sama Keimigrasian dan Bina Perwakilan Felucia Sengky Ratna, A.Md.Im, SH, M.Si, Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi dr Adhayani Lubis, SP.KJ, MKM.
Sedangkan dari jajaran pengurus pusat dan daerah PIM hadir Sekretaris Umum Rahajeng Widya, Bendahara Umum Anna Naomi, Wakil Ketua Umum Bidang Humas Kaajel Dilon, dan Dewan Pembina Septriana Tangkary.
Selain itu, DPD Sulawesi Tenggara Yusniar Asrina, Bendum DPD Sultra Eprianita Lasahari, S.Hut, Ketua DPD DI Yogyakarta Diyah Yuliana, Ketua DPD Jambi Dr Hj Hariati, Sekretaris DPD Sumatera Utara Tartila Nasution, DPD Sulawesi Selatan Asmarani, dan Ketua DPC Bekasi Baby Jean. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
