PENDIDIKAN seharusnya menjadi jalan menuju kemerdekaan berpikir, penguatan karakter, dan pembangunan peradaban. Namun di Indonesia, pendidikan kerap kali terjebak dalam rutinitas administratif, obsesi pada angka, dan tekanan ujian. Di tengah perubahan zaman yang semakin kompleks, kini saatnya kita mengkaji ulang proses dan tujuan pendidikan nasional agar benar-benar relevan, adil, dan membebaskan.
Tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 memang tampak ideal: membentuk manusia Indonesia yang beriman, cerdas, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Namun dalam praktiknya, orientasi pendidikan masih didominasi oleh aspek kognitif dan akademik. Penilaian terhadap keberhasilan siswa lebih banyak ditentukan oleh skor ujian, bukan perkembangan karakter, empati sosial, atau kecakapan hidup.
Kurikulum nasional juga masih bersifat seragam dan terpusat. Anak-anak dari Sabang sampai Merauke dipaksa mengikuti standar yang sama, tanpa cukup ruang untuk menyesuaikan materi dengan konteks lokal dan budaya setempat. Di satu sisi, ini dianggap sebagai pemerataan. Namun di sisi lain, ini justru mengabaikan keragaman realitas sosial, sumber daya, dan kebutuhan peserta didik di berbagai daerah.
Lebih jauh, guru sebagai ujung tombak pendidikan sering kali tidak diberi ruang untuk berkembang secara profesional. Mereka dibebani laporan administratif, target kurikulum, dan tugas birokratis yang menyita energi kreatif. Padahal, pendidikan yang baik hanya bisa lahir dari guru yang diberi kepercayaan, kesejahteraan, dan kebebasan mengajar sesuai kebutuhan muridnya.
Pendidikan yang ideal untuk Indonesia adalah pendidikan yang membumi dan membebaskan. Pendidikan yang tidak hanya mengejar capaian akademik, tapi juga menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, kebangsaan, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan yang tidak hanya mendidik individu untuk sukses secara pribadi, tapi juga membentuk warga negara yang kritis, toleran, dan berperan aktif dalam masyarakat.
Dalam era digital, perubahan iklim, dan krisis sosial global, sistem pendidikan Indonesia perlu bersikap lebih adaptif dan visioner. Kurikulum harus lebih fleksibel, pendekatan belajar harus lebih kontekstual, dan sistem evaluasi harus lebih manusiawi. Pendidikan harus berpihak pada peserta didik, bukan pada angka-angka semata.
Mengubah arah pendidikan bukan perkara mudah. Tapi jika kita terus bertahan dengan sistem yang sudah terbukti menghasilkan ketimpangan dan kehilangan makna, maka masa depan bangsa akan berada dalam ancaman. Mengkaji ulang pendidikan bukan pilihan tambahan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan generasi mendatang. (Editor)
