NABIRE, ODIYAIWUU.com — Koalisi Masyarakat Adat Pesisir Kabupaten Nabire, Provinsi Papua menandatangani petisi yang menegaskan bahwa Nabire adalah wilayah adat Saireri, bukan wilayah Meepago. Isi petisi itu juga menegaskan, koalisi tegas menolak pemekaran wilayah Papua Tengah sebagai salah satu calon provinsi baru di tanah Papua.
Petisi koalisi masyarakat adat wilayah Saireri yang berasal dari enam suku besar di Nabire mengemuka setelah berlangsung rapat konsolidasi selama dua hari, Rabu hingga Kamis (16-17/2) di Pantai MAF Nabire. Pihak koalisi meminta dukungan doa dan restu sehingga apa yang menjadi niat dan perjuangan masyarakat adat wilayah Saireri di Nabire berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.
“Kami menolak rencana pemekaran Papua Tengah sebagai sebuah provinsi baru. Nabire hari ini bukan ada di daerah Meepago tetapi Nabire adalah Saireri,” ujar Ketua Tim Konsolidasi Masyarakat Pesisir Jhon Wanaha sebagaimana diberitakan suaranabire.pw, Rabu (16/2) dan dikutip Odiyaiwuu.com di Jakarta, Jumat (25/2).
Jhon Wanaha yang juga Kepala Suku Besar Oyehe juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Saireri khususnya enam suku besar yang berada di Kabupaten Nabire karena sudah berpartisipasi menandatangani petisi tersebut. Pihaknya meminta dukungan doa dan restu sehingga apa yang menjadi niat dan perjuangan koalisi berjalan sesuai dengan harapan.
Pihaknya meminta agar tujuh wilayah adat yang sudah dibuat agar dikaji kembali. Dengan demikian, hasil kajian tersebut meletakkan wilayah adat sesuai dengan status adat dan budaya di Provinsi Papua, khususnya di Kabupaten Nabire.
Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Nabire Herman Sayori mengatakan, setelah diteken koalisi petisi tersebut akan dikirim juga kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire, Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) untuk diteruskan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Jakarta.
Herman Sayori juga menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada semua stakeholders terutama masyarakat Saireri di Nabire yang menandatangani petisi tersebut. “Kami tetap menjaga persaudaraan kami dengan Meepago, tetapi di sini kami minta untuk meletakkan status Nabire sebagai wilayah Saireri dengan benar. Selama ini hak-hak kami di bidang politik, kebudayaan, dan ekonomi serta sumber daya alam terpasung,” kata Herman Sayori. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
