KEPERCAYAAN adalah fondasi utama dalam relasi antara rakyat dan pemerintah. Tanpa kepercayaan, segala bentuk kebijakan, program, dan pendekatan pemerintah—betapapun niatnya baik—akan selalu disambut dengan curiga, penolakan, bahkan perlawanan. Inilah yang sedang dan terus terjadi di Tanah Papua. Mayoritas rakyat Papua, dari pegunungan hingga pesisir, telah kehilangan kepercayaan kepada pemerintah Indonesia. Bukan karena mereka diajari membenci negara, tetapi karena mereka terlalu sering menjadi korban dari kebijakan dan tindakan negara yang tidak adil.
Sejak integrasi Papua ke dalam Indonesia pada awal 1960-an, rakyat Papua telah menjalani babak sejarah yang penuh luka. Mereka menyaksikan wilayahnya yang kaya akan sumber daya alam dieksploitasi tanpa imbal balik yang adil. Mereka melihat tanah adatnya diambil, hutan-hutannya ditebang, dan lautnya dikeruk. Mereka mengalami marginalisasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Lebih dari itu, mereka menghadapi kekerasan yang terus-menerus dalam balutan operasi keamanan yang sering kali membabi buta.
Selama puluhan tahun, negara hadir di Papua bukan sebagai pelindung rakyat, melainkan sebagai penguasa yang menekan. Aparat keamanan menjadi wajah dominan dari negara, bukan guru, dokter, atau penyuluh pembangunan. Rakyat Papua hidup dalam bayang-bayang ketakutan, dan bahkan ketika mereka berteriak menuntut hak, mereka dibungkam dengan tuduhan makar.
Dalam situasi seperti itu, tidak heran jika kepercayaan publik kepada pemerintah terus tergerus. Berbagai program pembangunan yang digembar-gemborkan sering kali tidak menyentuh akar persoalan. Pendekatan keamanan yang keras justru memperlebar jurang ketidakpercayaan. Pemerintah pusat kerap berbicara tentang Papua tanpa melibatkan suara asli Papua. Rakyat merasa diabaikan, diperlakukan sebagai objek, bukan subjek dalam negerinya sendiri.
Fenomena ini harus menjadi alarm keras bagi pemerintah. Kehilangan kepercayaan rakyat bukan sekadar persoalan opini publik—ini adalah persoalan legitimasi politik. Jika kepercayaan tidak segera dipulihkan, maka stabilitas yang diimpikan akan selalu rapuh, dan perdamaian akan menjadi ilusi.
Sudah waktunya pemerintah menghentikan pendekatan militeristik dan menggantinya dengan pendekatan humanistik. Dengarkan suara rakyat Papua, hadirkan dialog yang setara, dan akui luka sejarah yang belum sembuh. Perlu ada komitmen serius untuk mengubah relasi kuasa menjadi relasi kemanusiaan, dan itu hanya mungkin jika pemerintah datang bukan untuk mengatur, tetapi untuk melayani.
Tanah Papua tidak butuh lebih banyak aparat. Tanah Papua butuh keadilan, pengakuan, dan kasih. Itulah awal dari pulihnya kepercayaan yang hilang. (Editor)
