JAYAPURA, ODIYAIWUU.com — Di tengah kesibukan hariannya, Komisaris Jenderal Pol (Purn) Drs Paulus Waterpauw, M.Si menyampaikan komitmennya mendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 Dr Drs Benhur Tomi Mano, MM dan drh Constant Karma (BTM-CK) pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Agustus mendatang.
“Di tengah kesibukan kaka Jenderal Purnawirawan Paulus Waterpauw, menyampaikan komitmen beliau memberikan dukungan kepada calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua BTM-CK pada pelaksanaan PSU Pilkada Agustus mendatang,” ujar tokoh muda Tabi Yulianus Dwaa kepada Odiyaiwuu.com dari Jayapura, Papua, Kamis (10/4).
Menurut Yulianus, Paulus Waterpauw, mantan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mantan Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Papua, bertemu Benhur Tomi Mano dan drh Constant Karma dalam suasana kekeluargaan.
“Dukungan kaka besar Paulus Waterpauw menarik karena mewarnai dinamika politik PSU Pilkada di Provinsi Papua. Dukungan tokoh Papua ini sangat penting sekaligus terselip pesan agar masyarakat Papua dapat memberikan hak pilih atau suara di satu kota dan delapan kabupaten untuk memenangkan BTM-CK,” kata Yulianus.
Menurut Yulianus, Waterpauw juga berencana membuka sekretariat untuk mendukung tim pemenangan hingga BTM-CK terpilih memimpin Papua lima tahun ke depan. Yulianus juga berharap agar PSU Pilkada berjalan aman, damai, dan lancar tanpa intervensi pihak lain terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Provinsi Papua selaku penyelenggara dan pengawas Pilkada.
Yulianus juga berharap agar pihak TNI maupun Polri ikut membantu penyelenggara dan masyarakat menjaga netralitas pelaksanaan PSU Pilkada Papua agar pesta demokrasi itu berlangsung tanpa intervensi bertolak dari pengalaman sebelumnya.
“Pengalaman Pilkada Papua sebelumnya ada pihak-pihak yang mencoba melakukan intervensi terhadap pelaksanaan Pilkada. Kasus ketidaknetralan pelaksanaan Pilkada Papua beberapa waktu lalu seperti kasus Penjabat Walikota Jayapura, termasuk dugaan upaya pembungkaman terhadap masyarakat yang kritis atas pelaksanaan Pilkada. Semoga kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi di PSU,” katanya.
Paulus Waterpauw sebelumnya sempat digadang-gadang masuk bursa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Papua tahun 2024. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (Golkar), Jumat (19/7 2024) malam, resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Calon Gubernur Papua periode 2024-2029 kepada Waterpauw untuk maju dalam bursa Pilkada 2024.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kala itu) menyerahkan langsung surat keputusan (SK) yang diterima langsung Waterpauw didampingi calon Wakil Gubernur Dr Toni Victor Mandawiri Wanggai S.Ag, MA. Penyerahan SK disaksikan Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Golkar Papua Dr H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S. Si, MT dan Sekjen Partai Golkar Letnan Jenderal TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus.
Namun, keputusan DPP Partai Golkar berubah dan langkah Waterpauw, mantan Deputi II Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kandas di tengah jalan.
Pilkada Papua hanya menyertakan dua paslon gubernur-wakil gubernur, Benhur Tomi Mano-Yermias Bisai dan Mathius Derek Fakhiri-Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen.
“Ya, saya harus bagaimana? Inilah politik yang begitu dinamis, namun hal itu berlaku dengan cara fair. Tetapi, jika tiba-tiba rekomendasi yang sudah di tangan ditarik kembali dan diberikan ke tangan orang lain kan, ini yang jadi pertanyaan. Ada apa?,” ujar Waterpauw retoris mengutip banten.tribunnews.com, Jumat (18/10).
Isi hati Waterpauw beralasan. Jenderal polisi putra asli Papua ini pernah didapuk sebagai Kapolda empat kali yaitu tiga kali di Papua dan Papua Barat dan sekali di Sumatera Utara. Karena itu, niat masuk bursa Pilkada Papua yakni mengabdi di bumi Cenderawasih.
“Tak muluk-muluk, istilahnya saya pulang kampung untuk mengabdi di atas tanah kelahiran saya sendiri. Lantas alasan apa kemudian niat saya seolah dihambat?,” ujar Waterpauw, mantan Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat, lebih lanjut.
Waterpauw menginginkan karir gemilang yang pernah ia torehkan dengan baik di kepolisian maupun sipil bisa mengaplikasikan memajukan tanah Papua. Bagi siapapun, di kepolisian untuk memangku pangkat komisaris jenderal tentu bukan hal yang mudah.
Pernah diberi tugas berat oleh Kapolri di sektor sentral strategis, dijalankan Waterpauw dengan baik dan berhasil ditunaikan dengan gemilang. Termasuk dipercayakan pada pada jabatan sipil strategis.
“Saat saya menjalankan tugas pokok selalu memikirkan bagaimana membangun Papua. Hal ini karena sebagai perwira tinggi yang mengalir darah anak adat, hati saya ingin tanah Papua maju,” kata Waterpauw lagi.
Waterpauw pernah dilantik menjadi Penjabat Gubernur Papua Barat tahun 2022 oleh Mendagri Jenderal Pol (Pur) Tito Karnavian mewakili Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Waterpauw sebelumnya dilantik Kapolri Jenderal Polisi Drs Idham Azis, M.Si menjadi Kabaintelkam Polri pada 24 Februari 2021. Pelantikan tersebut disertai kenaikan pangkat dari Irjen menjadi Komjen dengan tiga bintang di pundak.
Pada tahun 2019 terjadi kerusuhan rasisme di Wamena, Jayapura dan Timika, Waterpauw yang saat itu menjabat Analis Kebijakan Utama Bidang Sespimti Sespim Lemdiklat dikembalikan ke Papua menjadi Kapolda untuk kedua kalinya. Kala itu Waterpauw berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
