KARUBAGA, ODIYAIWUU.com — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tolikara, Kamis (25/5) memulai pertemuan (kick off meeting) persiapan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tolikara Tahun 2025-2045 di aula kantor Bappeda, Igari, Karubaga, kota Provinsi Papua Pegunungan.
Kick off meeting dimulainya penyusunan dokumen RPJPD tahun 2025–2045 adalah momentum strategis memadukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah yang makmur dan sejahtera.
Kepala Bappeda Kabupaten Tolikara Imanuel Gurik, SE, M.Ec. Dev dalam pertemuan tersebut mengatakan pasca penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, secara administratif Tolikara tidak lagi berada di wilayah Provinsi Papua.
“Kabupaten Tolikara saat ini berada di wilayah Provinsi Papua Pegunungan, sehingga rangkaian proses penyusunan RPJPD tahun 2025-2045 dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan,” ujar Imanuel Gurik kepada Odiyaiwuu.com dari Karubaga, kota Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, Minggu (28/5).
Imanuel juga mengimbau agar dalam penyusunan RPJPD Tolikara perlu keterlibatan semua pihak baik eksekutif maupun legislatif, pelaku usaha dan berbagai elemen masyarakat untuk bersama-sama memberi masukan, kontribusi dalam rangka proses penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah yang lebih strategis dan berdaya guna bagi daerah.
“Dengan partisipasi serta kolaborasi yang intensif dari berbagai pihak baik itu eksekutif, legislatif, pelaku usaha, dan masyarakat, diharapkan dapat membantu mempercepat kemajuan pembangunan di Tolikara serta peningkatan kesejahteraan orang asli Papua,” kata Imanuel lebih lanjut.
Imanuel menambahkan, pihak Bappeda Tolikara siap membantu Tim Ahli Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam penyusunan RPJPD melalui komunikasi aktif, memberikan berbagai informasi penting dan strategis yang akan dimasukkan dalam dokumen RPJPD.
“Bappeda Tolikara siap membantu tim ahli Bappenas dalam penyusunan RPJPD. Karena itu, diharapkan juga keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah agar menghasilkan rancangan awal yang berkualitas dan tepat waktu sehingga dapat disosialisasikan dan selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tolikara tahun 2024,” kata Imanuel.
Ketua Tim Ahli Bappenas Muhammad Nasir mengemukakan, timnya akan berupaya maksimal dalam proses penyusunan RPJPD Kabupaten Tolikara tahun 2025-2045 agar sesuai dengan visi nasional yaitu Adil, Makmur, dan Sejahtera.
“Kami akan berupaya semaksimal mungkin dalam menyusun RPJPD Tolikara Tahun 2025-2045. Dengan demikian, ke depan daerah ini berkembang dan mengalami perubahan signifikan, baik itu jangka panjang (makro) maupun jangka menengah dan pendek (mikro). Juga dapat memperbaiki kualitas sumber daya manusia, SDM hingga pemberlakuan standar operasional SDM Tolikara,” kata Muhammad Nasir.
Nasir juga menekankan, program dari hulu ke hilir haru selaras dengan program kerja organisasi perangkat daerah agar dapat terintegrasi dan terkoordinir dengan baik.
“Dalam 20 tahun ke depan, akan terjadi pertumbuhan demografi. Karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut dan dampak lainnya pemerintah daerah harus fokus dalam pengembangan agribisnis dan pembukaan lapangan pekerjaan demi tercapainya tujuan akhir yakni menuju Indonesia Emas 2045 atau Tolikara Emas 2045,” ujar Nasir.
Sekretaris Daerah Tolikara Yosua Noak Douw, S.Sos, M.Si, MA mengatakan, hasil analisa dokumentasi data lisan dan tertulis oleh tim ahli Bappenas menunjukkan, pelaksanaan keseluruhan pembangunan belum optimal dan signifikan. Hasil evaluasi program pelaksanaan pembangunan 20 tahun terakhir, menunjukkan belum ada perubahan signifikan. Karena itu, Pemkab Tolikara perlu memberdayakan atau mengoptimalkan beberapa sektor.
“Kita perlu mengoptimalisasi beberapa sektor guna mendorong pertumbuhan ekonomi agar peredaran keuangan lebih dominan ke dalam daripada keluar. Kita harus mendorong sektor pertanian, perdagangan, UMKM, dan industri kecil. Perlu inovasi seperti ubi jalar dijadikan keripik atau mengembangkan Toli Coffee sehingga pengeluaran pemerintah berimbang dengan proses pertumbuhan di tengah masyarakat. Hasil evaluasi terakhir jadi catatan perbaikan untuk jangka waktu tahun 2025-2045,” ujar Yosua.
Yosua, mantan Kepala Kesbangpol Tolikara, juga meminta seluruh perangkat OPD berperan aktif menjaga keseimbangan antara pengeluaran pemerintah, government expenditure dengan kondisi ril di lapangan sesuai DPA sehingga pembangunan mengalami peningkatan signifikan.
Pihaknya berharap kehadiran tim ahli Bappenas dapat membantu Pemkab Tolikara dalam proses penyusunan perencanaan program kegiatan kerja menjadi sebuah dokumen yang diukur dengan pola-pola dan indikator tertentu.
“RPJPD dinilai melalui RPJMD 5 Tahun dan RKPD 1 Tahun. Begitu juga program yang dilaksanakan bisa terukur setiap tahun dan pertumbuhan clear sehingga pemerintah memiliki standar yang perlu dikerjakan,” kata Yosua, mahasiswa Program Doktor Universitas Cenderawasih, Jayapura.
Pihaknya menambahkan, sesuai penyampaian tim ahli Bappenas, Bappeda Tolikara memiliki tanggung jawab untuk mengakomodir proses Pilkada 2024 agar visi misi yang akan disusun para kandidat, baik eksekutif maupun legislatif selaras dengan RPJPD.
“Jadi saat momen Pilkada, Bappeda Tolikara akan mengundang dan melakukan sosialisasi terkait visi dan misi kepada kandidat untuk diselaraskan dengan RPJPD yang disusun. Saya berharap agar dokumen perencanaan RPJPD Tolikara diselesaikan dengan baik berdasarakan kebutuhan daerah selama kurung waktu 20 tahun,” ujar Yosua lebih jauh. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
