SENTANI, ODIYAIWUU.com — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Senin (29/5), mendatang akan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Jepang.
Kunjungan kerja alias plesiran formal ke negeri Matahari Terbit itu sudah masuk dalam rencana kerja (Renja) DRPD Kabupaten Jayapura tahun lalu dan sudah pula menjadi keputusan bersama para wakil rakyat secara kelembagaan.
“Jika ada anggota yang tidak ikut kunjungan kerja ke Jepang, itu merupakan hak politik anggota dewan itu sendiri. Rencana kunker ke Jepang ini sudah disampaikan kepada semua anggota dewan. Ini bukan baru pertama kali dilakukan tetapi sudah pernah dilakukan sebelumnya,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Klemens Hamo.
Penjabat Bupati Jayapura Triwarno Purnomo, S.STP, M.Si mengingatkan, apapun belanja pemerintah harus bermanfaat ke masyarakat. Setelah kunjungan studi banding atau kunker ke luar negeri dilakukan, anggota dewan perlu melaporkan hasil kunjungannya kepada masyarakat. Dengan begitu, masyarakat dapat memperoleh manfaat dari kunker tersebut.
“Kalau studi banding atau apapun namanya, yang jelas harus bisa membawa dampak dan juga perubahan di masyarakat dari hasil studinya itu,” ujar Triwarno kepada wartawan usai menghadiri kegiatan Hari Bhakti Dokter Indonesia (HBDI), di RSUD Youwari, Doyo Baru, Distrik Waibhu, Kabupaten Jayapura melalui keterangan tertulis yang diterima Odiyaiwuu.com di Jakarta, Sabtu (20/5).
Rencana plesiran para wakil rakyat ke Jeoang, negeri para kaisar, menuai pro-kontra tak hanya di kalangan anggota DPRD Kabupaten Jayapura. Beberapa pihak juga menyoroti rencana kunjungan tersebut sebagai pemoborosan duit rakyat.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Papua Bangkit Ir Hengky H Jokhu mengecam rencana kunjungan kerja DPRD Kabupaten Jayapura ke Jepang. Apalagi, ujar Hengky, rencana kunjungan kerja tersebut akan dilakukan saat terjadi inflasi dan krisis global.
“Anggota DPRD Kabupaten Jayapura ingin melakukan kunjungan kerja ke Jepang, rasanya mereka kurang memiliki nurani. Apalagi rakyat lagi susah. Kalaupun punya uang misalnya Rp 1-2 miliar, lebih bagus anggita DPRD turun ke tengah rakyat untuk membantu memulihkan ekonomi daripada menghambur-hamburkan uang itu ke luar negeri,” ujar Hengky.
Hengky, mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Jayapura, menambahkan, jika perjalanan dinas ke luar negeri wakil rakyat tersebut sudah masuk agenda, ya, tinggal mengubah saja program tersebut.
“Agenda DPRD Kabupaten Jayapura itu bukan kitab suci sehingga harus wajib hukumnya itu ditaati anggota dewan. Oh, itu tidak ada,” kata Hengky kepada sejumlah awak media di Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Senin (6/5).
Ketua Pemuda Pancamarga Kabupaten Jayapura Nelson Yohosua Ondi menegaskan, rencana plesiran anggota dewan yang akan menguras anggaran miliaran daerah itu sebagai pemborosan atau hanya menghamburkan anggaran.
“Terkait dengan rencana perjalanan dinas DPRD Kabupaten Jayapura ke Jepang, sebaiknya jangan melakukan proses pemborosan anggaran,” ujar Nelson yang juga Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Jayapura di Sentani, Distrik Sentani, Rabu (8/5).
Sementara itu, Ketua Fraksi Bhinneka Tunggal Ika DPRD Kabupaten Jayapura, Sihar Lumban Tobing mengaku, dirinya tidak akan ikut dalam rombongan kunjungan kerja ke Jepang. Kunjungan kerja itu dinilai Sihar tidak memberi nilai manfaat untuk pembangunan daerah.
“Secara pribadi, kunjungan kerja ke Jepang itu saya tidak akan ikut. DPRD Kabupaten Jayapura tidak perlu plesiran atau kunjungan kerja ke Jepang karena berpotensi sebagai pemborosan anggaran,” kata Sihar di Sentani, Senin (15/5). (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
