JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Penerapan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yang diperkenalkan pada 2022 dan investasi lokal sebagai motor penggerak pembangunan dalam satu dekade terakhir membuahkan hasil di mana bumi Cenderawasih mengalami percepatan yang signifikan berkat penerapan kebijakan strategis yang menyasar berbagai sektor.
Menurut Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Tri Dewi Virgiyanti, RIPPP menjadi landasan utama dalam membangun Papua yang sehat, cerdas, dan produktif dengan sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif.
Rencana tersebut, kata Tri, diimplementasikan melalui berbagai tahap rencana aksi dengan melibatkan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Rencana pembangunan di Papua kami rancang dalam beberapa tahap aksi yang lebih rinci dan terukur. Kami menyusun rencana aksi lima tahunan. Salah satunya, untuk periode 2025-2029 yang akan lebih detail dari rencana induk,” ujar Tri dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk 10 Tahun Membangun Papua Dengan Pendekatan Indonesia Sentris di Jakarta, Senin (14/10).
Tri mengatakan, kebijakan pembangunan Papua telah dirumuskan secara matang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sejak 2014. Dalam perjalanan, pembangunan di Papua tidak sekadar berfokus pada infrastruktur dasar seperti jalan, bandara, dan pelabuhan tetapi layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
“Dari awal Pemerintahan Presiden Jokowi melalui RPJMN 5 tahun pertama pembangunan dari pinggiran mulai ditekankan dan ketimpangan yang dialami wilayah timur Indonesia terutama Papua menjadi tantangan besar yang kami upayakan untuk diselesaikan,” kata Tri lebih lanjut.
Tri menambahkan, pihak pihak Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional juga sedang menyusun RPJMN 2024-2029 untuk lima tahun ke depan. Hal ini untuk memastikan bahwa berbagai program yang telah dicapai dalam 10 tahun terakhir dapat dilanjutkan pemerintahan berikutnya.
“Kami sedang berdiskusi dengan tim transisi untuk memastikan bahwa semua capaian pembangunan di Papua bisa dilanjutkan dan disesuaikan dengan kebutuhan baru seperti investasi di sektor smelter, pupuk, dan pangan,” kata Tri.
Salah satu aspek kunci dalam pengembangan ekonomi Papua, ujar Tri, yaitu keterlibatan investasi lokal yang memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Dukungan dari pemerintah dan berbagai kebijakan pro-investasi telah mendorong masuknya investasi ke wilayah ini, menjadikan Papua lebih terbuka terhadap pembangunan sektor industri, pertanian, dan infrastruktur.
Sedangkan Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Imam Soejoedi menjelaskan, pertumbuhan ekonomi di Papua tak lepas dari peran aktif investasi lokal, yang telah menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Imam Soejoedi, data BKPM menyebutkan bahwa realisasi investasi di Papua dan wilayah Indonesia timur terus mengalami peningkatan sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2014.
“Di awal pemerintahan, fokus kita adalah mempermudah perizinan dan menarik investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Hasilnya, investasi di Papua terus tumbuh pesat,” ujar Imam Soejoedi.
Imam juga menyoroti perbandingan antara investasi yang semula didominasi oleh Pulau Jawa kini telah berbalik menjadi lebih tinggi di luar Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam distribusi investasi yang lebih merata. Papua berhasil menarik perhatian investor karena peningkatan infrastruktur serta potensi sumber daya alamnya.
“Jika pada 2014, sekitar 57% investasi masih terpusat di Jawa, saat ini lebih dari 52% investasi berada di luar Jawa, dengan Papua menjadi salah satu fokus utama,” kata Imam.
Melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat lokal dan infrastruktur yang kuat, ujar Imam. diharapkan dapat mengatasi ketertinggalan yang selama ini menjadi tantangan utama.
Pembangunan Papua juga dilakukan melalui pemekaran wilayah yang menjadi salah satu kebijakan strategis dan telah membawa perubahan besar bagi. Kebijakan pemekaran wilayah tidak hanya memperkuat tata kelola pemerintahan tetapi membuka peluang lebih besar untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Republik Indonesia Kastorius Sinaga menjelaskan, pemekaran provinsi di Papua telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemekaran wilayah ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi tantangan geografis, ketimpangan pembangunan, dan ketertinggalan di Papua.
“Papua memiliki tantangan geografis yang sangat besar, dengan banyak wilayah terpencil yang sulit dijangkau. Dengan pemekaran, pusat pemerintahan dan pelayanan publik lebih dekat dengan masyarakat, sehingga memudahkan akses terhadap berbagai layanan, mulai dari kesehatan hingga pendidikan,” ujar Kastorius.
Selain meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, kata Kastorius, pemekaran provinsi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di Papua. Menurutnya, pemekaran telah menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memicu investasi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Diskusi yang dipandu moderator Eva Yunizar dihadiri sejumlah awak media. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
