JAKARTA, ODIYAIWUU.com — The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial), lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang concern di bidang pemantauan hak-hak asasi manusia (HAM), Forum Akademisi Papua Damai, dan berbagai kelompok masyarakat sipil (civil society) di Indonesia, Kamis (25/4) menggelar diskusi bertajuk Papua Pasca Pemilu 2024: Eskalasi atau Resolusi Konflik? di kantor Imparsial, bilangan Tebet Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.
“Pemilu 2024 sudah selesai dilakukan. Sementara terus jatuhnya korban di berbagai pihak menunjukkan tanda-tanda berakhirnya konflik di tanah Papua masih jauh dari harapan. Pertanyaan lebih lanjut yaitu bagaimana masa depan Papua pasca Pemilu 2024,” ujar Direktur Imparsial Gufron Mabruri melalui keterangan tertulis yang diterima Odiyaiwuu.com di Jakarta, Rabu (24/4).
Menurut Gufron, untuk menjawab pertanyaan tersebut Imparsial, Forum Akademisi Papua Damai, dan berbagai kelompok masyarakat sipil menyelenggarakan diskusi dengan tema Papua Pasca Pemilu 2024: Eskalasi atau Resolusi Konflik?.
Wahid Juliano dari Imparsial menambahkan, diskusi menghadirkan sejumlah pembicara antara lain Koordinator Forum Akademia yang juga mantan Rektor Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung Mangadar Situmorang, Ph.D; peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Dr Cahyo Pamungkas; dan akademisi Universitas Brawijaya Malang Dr Al Araf.
Selain itu, tampil juga Direktur Amnesty Internasional Usman Hamid, SH, MH; akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura yang juga Sekretaris Eksekutif Koalisi Kampus Untuk Demokrasi Elvira Rumkabu, SIP, M.St; Kepala Biro Papua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Ronald Richard Tapilatu; dan Direktur Imparsial Gufron Mabruri.
Sejumlah peserta baik dari kalangan LSM, media, organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP), mahasiswa, dan lain-lain tercatat ambil bagian dalam kegiatan diskusi. Para peserta itu antara lain dari Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) serta Pusat Studi, Advokasi dan Dokumentasi Masyarakat Adat (Pusaka).
Kemudian Setara Institute, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), PMII, GMNI, LKB HMI Cabang Ciputat, HMI Universitas Trisakti, GMNI Universitas Trisakti, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti, BEM Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, dan lain-lain. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
