JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan surat kepada Gubernur Papua Lukas Enembe SIP, MH sebagai bentuk informasi dan koordinasi sehingga pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua ikut serta membantu mencari keberadaan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak.
Pagawak, Bupati Mamberamo Tengah periode 2013-2018 dan 2018-2023 itu saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK sejak 15 Juli 2022 setelah ditetapkan komisi antirasuah itu sebagai tersangka dugaan perkara pemberian dan penerimaan suap.
“Tim KPK masih terus melakukan pencarian keberadaan DPO dimaksud. Di antaranya melakukan permintaan keterangan terhadap pihak-pihak yang diduga mengetahui keberadaan dari tersangka. Saat ini kami juga telah berkoordinasi dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat untuk bantuan menghadapkan anggotanya terkait permintaan keterangan oleh tim penyidik KPK,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada Odiyaiwuu.com di Jakarta, Senin (1/8).
Menurut Ali, pihaknya berharap ada dukungan dan bantuan dari pihak TNI sebagai bentuk sinergi penegak hukum guna percepatan penyelesaian perkara ini sehingga kepastian hukum segera terwujud.
“Gubernur Papua juga dapat memantau roda pemerintahan di Pemerintahan Kabupaten Mamberamo Tengah sehingga tetap berjalan normal. KPK mengimbau agar tersangka Ricky Ham Pagawak kooperatif untuk serahkan diri. KPK juga mengingatkan pihak-pihak lain tidak turut membantu persembuyian tersangka karena itu diancam pidana pasal 21 UU Tipikor,” ujar Ali lebih jauh.
Ali menambahkan, pihak KPK juga menegaskan bahwa penanganan perkara KPK tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sehingga hak-hak tersangka diperhatikan sesuai koridor ketentuan hukum.
“Dukungan, kerja sama, dan sinergi berbagai pihak khususnya dalam penanganan perkara ini menjadi bentuk nyata komitmen seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan masyarakat di seluruh wilayah NKRI maju, makmur, sejahtera, dan bersih dari korupsi,” ujarnya. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
