BATAWA, ODIYAIWUU.com — Bupati Kabupaten Waropen Drs Fransiscus Xaverius Mote, M.Si mengatakan, prinsip keterbukaan atau transparansi sebagai pilar utama tata kelola yang kredibel sangat diperlukan saat bersama Wakil Bupati Yoel Boari dalam memimpin kabupaten berjuluk Negeri Seribu Bakau atau Tanah Pecek.
Menurut Mote kualitas pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan bersih (good and clean governance) dimulai dari aspek transparansi, partisipatif, dan akuntabel. Dalam masa kepemimpinan 100 Hari Kerja setelah dilantik menjadi ujian yang baik agar kepemimpinan semata diarahkan sehingga mendapat kepercayaan publik selanjutnya.
“Saya ingin memastikan, tidak ada uang rakyat yang disalahgunakan diam-diam. Semua harus terbuka dan masyarakat harus tahu ke mana uang itu pergi dan untuk apa,” ujar Mote saat dihubungi melalui layanan pesan singkat (short message service/SMS) di Botawa, kota Kabupaten Waropen, Papua, Senin (30/6).
Menurut Mote, dalam safari bersama wakil bupati pihaknya selalu menegaskan komitmen bahwa aspek transparansi, partisipatif, dan akuntabel menjadi panduan keduanya sebagai pemimpin guna menjaga kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan bersih.
Menurut Mote, prinsip-prinsip dasar tersebut diwujudkan melalui publikasi terbuka penggunaan dana kampung yang disaksikan langsung unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) seperti Kapolres, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, dan Komandan Komando Distrik Militer (Kodim).
Langkah ini kami tempuh bukan sekadar simbolik tetapi merupakan pola pengawasan publik guna mencegah terjadinya potensi penyimpangan sejak dini. Kalau dari awal semua transparan, potensi penyalahgunaan anggaran dihindari lalu tumbuh kesadaran aparatur pemerintahan,” ujarnya.
Mote juga menegaskan, semua organisasi perangkat daerah (OPD) hingga pimpinan distrik dan kepala kampung harus menyampaikan laporan secara terbuka kepada masyarakat.
“Saya tidak ingin ada satu pun pejabat di Waropen yang diseret ke ranah hukum karena kelalaian atau kesengajaan dalam penggunaan dana publik. Transparansi adalah pagar moral kita,” kata Mote lebih lanjut.
Dalam visi kepemimpinannya bersama wakil bupati, keduanya mengedepankan pendekatan partisipatif dalam pembangunan. Setiap program kampung harus dimulai dari hasil musyawarah warga kampung, bukan instruksi dari atas.
“Yang tahu betul kebutuhan kampung adalah rakyat di kampung itu sendiri. Kami hanya memfasilitasi agar keinginan mereka bisa menjadi kenyataan melalui kebijakan,” ujar Mote saat awal menyerahkan dana kampung.
Mote juga menekankan bahwa pemberdayaan Dewan Adat dan Lembaga Masyarakat Adat merupakan elemen penting dalam mendekatkan masyarakat dengan pelayanan pemerintahan dan pembangunan.
“Kami menghormati lembaga-lembaga adat, karena di situlah identitas dan kebijaksanaan lokal berada. Kami libatkan mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan, supaya pembangunan Waropen tidak kehilangan jati dirinya,” jelas Mote.
Ia berharap ruang partisipasi yang terbuka lebar masyarakat merasa memiliki pembangunan yang berlangsung. Jika rakyat merasa didengar dan dilibatkan, pembangunan akan dijaga bersama. Tidak akan ada proyek yang mangkrak atau dana yang hilang karena semua merasa bertanggung jawab.
Akuntabilitas adalah wajah sejati pemerintahan yang bekerja. Mote mengajak aparat penegak hukum dan seluruh Forkopimda ikut mengawasi pelaksanaan anggaran dan program pembangunan daerah.
“Saya ingin pejabat yang bekerja merasa diawasi, bukan ditekan. Jika bekerja benar, tidak perlu takut. Tapi kalau menyimpang, saya sendiri yang akan menegur bahkan mengganti,” kata Mote.
Langkah konkretnya, kata Mote, diwujudkan dengan mengundang pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam kegiatan publik pemerintahan. “Saya ingin akuntabilitas tidak hanya tertulis di atas kertas, tapi hadir langsung di lapangan. Masyarakat melihat bahwa pemerintah tidak jalan sendiri, ada mata yang mengawasi, dan itu baik,” kata Mote. (*)
