YOGYAKARTA, ODIYAIWUU.com — Akademisi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Prof Dr Gabriel Lele, SIP, M.Si mengatakan, ia salah seorang yang keberatan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia terkait program transmigrasi ke tanah Papua.
“Saya termasuk yang keberatan dengan dengan transmigrasi ke Papua karena ada dua hal penting yaitu sudah ada self-sponsored migration yang menghiasi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat Papua,” ujar dosen Program Studi Manajemen dan Kebijakan Publik UGM Gabriel kepada Odiyaiwuu.com dari Yogyakarta, Rabu (20/11).
Menurut Gabriel, doktor bidang Policy and Governance Program Crawford School of Economics and Government jebolan The Australian National University, Canberra, Australia, self-sponsored migration nampak di jalur politik di mana banyak anggota DPRD baik provinsi maupun kabupaten dan kota yang non orang asli Papua atau OAP.
“Begitu juga dalam birokrasi banyak aparatur sipil negara (ASN) non orang asli Papua, dan sektor ekonomi yang didominasi pendatang. Jika pemerintah tambah lagi transmigrasi, peminggiran, marginalisasi atau de-Papuanisasi akan semakin tak terkontrol,” kata Gabriel.
Gabriel menegaskan, ia tidak melihat ada relasi, hubungan antara transmigrasi dengan kemajuan atau kesejahteraan orang asli Papua tetapi malah sebaliknya. Para transmigran adalah orang-orang ulet atau unggul yang tidak mungkin disaingi oleh orang asli Papua.
“Kecuali transmigran ini memang diberi tugas tambahan khusus untuk mengangkat derajat kesejahteraan orang asli Papua. Jadi, secara umum, ini ide yang terlalu dini alias harus dirancang lebih cermat agar tidak menimbulkan marginalisasi,” katanya.
Presiden Prabowo Subianto mendorong program transmigrasi ke wilayah Indonesia Timur, terutama tanah Papua sebagai pintu masuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan daerah-daerah di Indonesia.
Namun rencana tersebut menuai protes di kalangan masyarakat dan berbagai elemen di bumi Cenderawasih. Program transmigrasi dinilai sekadar siasat melakukan perampasan lahan masyarakat, terutama komunitas masyarakat adat yang menyebar hampir merata di berbagai wilayah provinsi paling timur Indonesia itu.
Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Senin (21/10) mengatakan, sesuai arahan Presiden Prabowo, pihaknya berupaya untuk membangun kebanggaan warga transmigran yang dipandang sebagai para patriot bangsa. Upaya membangun kebanggaan tersebut, katanya, dimulai dari lingkungan kementerian yang ia pimpin.
“Agar Papua betul-betul menjadi bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kesejahteraan, persatuan nasional, dan dalam konteks lebih besar,” kata Iftitah saat berlangsung serah terima jabatan Menteri Transmigrasi di Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Jalan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
