DEKAI, ODIYAIWUU.com — Pihak Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat, sayap militer Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM), Rabu (14/1) mengklaim menggagalkan rencana kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.
Juru Bicara Markas Pusat Komando Nasional TPNPB OPM Sebby Sambom mengatakan, klaim tersebut disampaikan setelah ia menerima laporan resmi dari Panglima TPNPB Komando Daerah Pertahanan (Kodap) XVI Yahukimo Brigjend Elkius Kobak dan Komandan Operasi Mayor Kopitua Heluka dari medan perang di Yahukimo.
“Sejak kemarin hingga hari ini (Rabu, 14/1) pasukan TPNPB Kodap Yahukimo masih terus melakukan penembakan terhadap seluruh pesawat yang memasuki Kota Dekai yang akan menghantarkan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka,” ujar Sebby Sambon melalui keterangan tertulis yang diperoleh Rabu (14/1).
Sebby menambahkan, dari Yahukimo dilaporkan bahwa kontak senjata antara pasukan TPNPB Kodap XVI Yahukimo dengan aparat militer Indonesia masih terus terjadi hingga memasuki Selasa (13/1) sore waktu Papua.
Sebby mengatakan, Kopitua melaporkan lebih lanjut bahwa seluruh pasukan TPNPB masih siaga di pusat Kota Dekai dan siap menghadang kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka jika menginjakkan kaki di Yahukimo. Seluruh agenda kerja Gibran, ujar Sebby, siap digagalkan.
Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB juga secara resmi mengeluarkan larangan terhadap para pejabat Papua, termasuk dalam rombongan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang berkunjung ke Biak dan Wamena.
“Seluruh pejabat Papua yang berada di dalam Kabinet Prabowo-Gibran bukan mewakili orang Papua. Mereka adalah penjilat dan perampok sumber daya alam Papua serta terlibat langsung dalam kebijakan negara Indonesia untuk melakukan pembunuhan terhadap rakyat Papua dari Sorong sampai Samarai,” ujar Sebby.
Pihaknya juga menegaskan kepada seluruh rakyat Papua untuk tidak memberikan tanah adat kepada Indonesia demi pembangunan ataupun proyek strategis nasional yang hanya mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyat dan bangsa Papua.
“Kami meminta kepada seluruh rakyat Papua di tujuh wilayah adat agar melaporkan kepala-kepala suku yang terlibat dalam penyerahan tanah adat kepada negara Indonesia. Kami siap eksekusi demi kehidupan generasi bangsa Papua yang lebih baik dan sejahtera,” ujar Sebby. (*)
