Oleh: Yakobus Dumupa
(Pembelajar Hubungan Internasional dan Isu-isu Global, tinggal di Nabire, Tanah Papua)
Pendahuluan
Krisis ekonomi berkepanjangan yang melanda Iran telah mengubah orientasi hidup rakyat dari perdebatan ideologis menuju persoalan kesejahteraan yang jauh lebih konkret. Harga pangan yang melonjak, nilai mata uang yang merosot, dan berkurangnya daya beli membuat keluarga Iran berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan dasar. Narasi agama dan retorika revolusi yang dulu menjadi inspirasi kini tidak lagi memadai untuk menjawab kegelisahan ini.
Ungkapan “rakyat Iran tidak makan agama Islam” muncul sebagai satir sosial terhadap rezim yang menjadikan agama sebagai legitimasi kekuasaan tetapi gagal memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Frasa ini bukanlah penolakan terhadap iman, melainkan kritik terhadap negara yang terlalu mengedepankan simbol keagamaan tanpa menghadirkan kesejahteraan material. Dalam konteks ini, krisis ekonomi berubah menjadi krisis legitimasi teokratis.
Krisis Ekonomi yang Menyulut Persoalan Hidup
Nilai rial melemah tajam dalam dua tahun terakhir sehingga harga bahan pokok naik drastis dan sulit dijangkau oleh banyak keluarga. Produk seperti daging, susu, dan minyak goreng berubah menjadi barang mahal yang sebelumnya masih dapat dibeli secara rutin. Bagi masyarakat perkotaan, menjaga pasokan bahan pokok kini lebih penting daripada mendengar ceramah religius dari pemimpin negara.
Inflasi yang terus meningkat memukul sektor perdagangan tradisional di kota-kota besar. Para pedagang kesulitan mempertahankan usaha karena kenaikan harga impor dan penurunan jumlah pembeli. Ketika sektor perdagangan ikut lesu, masalah ekonomi tak lagi menjadi isu kelompok tertentu melainkan persoalan nasional yang menyentuh hampir semua lapisan masyarakat.
Kondisi ini diperparah oleh sanksi internasional dan kebijakan domestik yang kurang efektif dalam melindungi rakyat. Di tengah situasi tersebut, rakyat mempertanyakan prioritas negara yang lebih sibuk menjaga posisi geopolitik daripada memastikan warganya makan dengan layak.
Protes Ekonomi yang Beralih Menjadi Kritik terhadap Kekuasaan
Gelombang protes awalnya dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar, tetapi dengan cepat berubah menjadi kritik terhadap sistem teokrasi. Demonstran mulai mempertanyakan konsep Wilayat-e-Faqih yang menempatkan ulama sebagai pusat kekuasaan negara. Ketika kebutuhan hidup tidak terpenuhi, legitimasi agama sebagai dasar politik ikut dipersoalkan.
Rakyat menilai bahwa persoalan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari keputusan politik. Kebijakan luar negeri Iran yang menghabiskan anggaran untuk mendanai kelompok milisi di luar negeri dianggap mengorbankan kebutuhan domestik. Dalam situasi ini, agama bukan lagi simbol pemersatu tetapi simbol ketidakpekaan rezim terhadap penderitaan rakyat.
Protes di jalanan, universitas, kawasan industri, dan pasar menunjukkan bahwa tuntutan ini bersifat lintas kelas. Ketika tuntutan berasal dari persoalan perut, negara menghadapi tekanan yang jauh lebih serius dibandingkan protes berbasis isu ideologis atau moral.
Negara dalam Tekanan Represi dan Blokade Informasi
Untuk meredam protes, pemerintah menerapkan sensor ketat terhadap media dan internet, serta membubarkan demonstrasi dengan pengerahan aparat keamanan. Rezim menganggap tindakan ini sebagai usaha mempertahankan stabilitas, tetapi bagi banyak rakyat tindakan ini justru mengonfirmasi bahwa negara kehilangan kemampuan untuk mengelola konflik secara dialogis. Represi menjadi bukti bahwa legitimasi moral rezim semakin melemah.
Pemutusan internet mendorong rakyat menggunakan jaringan “diaspora” dan media luar negeri untuk menyebarkan informasi. Ketika akses informasi resmi dibatasi, sumber informasi alternatif justru semakin dipercaya oleh publik. Akibatnya, kemampuan negara mengendalikan narasi melemah seiring meluasnya ketidakpuasan rakyat.
Dalam suasana demikian, agama sebagai legitimasi politik tidak lagi cukup untuk meredam krisis. Kekuasaan yang bertumpu pada represi justru mempercepat delegitimasi, karena rakyat semakin yakin bahwa negara tidak memiliki jawaban atas persoalan hidup mereka.
Ketika Realitas Hidup Menggeser Kepercayaan Politik
Frasa “tidak makan agama Islam” menggambarkan bahwa kebutuhan material menjadi prioritas utama dalam hidup rakyat Iran. Mereka lebih membutuhkan pangan, pekerjaan, dan jaminan sosial daripada penjelasan teologis mengenai kesabaran, ketabahan, atau pengorbanan. Perubahan ini bukan pengingkaran terhadap Islam sebagai agama, tetapi penegasan bahwa agama tidak dapat menggantikan fungsi ekonomi negara.
Rakyat menolak Islam dipakai sebagai alat kekuasaan dan menuntut agar negara bekerja sebagai institusi publik yang menjamin kesejahteraan. Ketika negara gagal menjalankan fungsi itu, agama tidak lagi dapat menjadi tameng politik. Protes ini bukan pemberontakan terhadap iman, tetapi terhadap teokrasi.
Pada titik ini, rakyat menuntut kehidupan yang lebih layak daripada ideal-ideal teologis yang dijanjikan negara. Mereka ingin hidup, bukan sekadar diberi ceramah tentang cara hidup.
Penutup
Kasus Iran memperlihatkan bahwa legitimasi agama dalam politik tidak dapat bertahan tanpa kinerja ekonomi yang memadai. Negara yang mengabaikan kebutuhan dasar warganya akan menghadapi krisis legitimasi, sekalipun mengklaim berlandaskan wahyu dan nilai-nilai suci. Dalam konteks ini, ekonomi menjadi ujian yang lebih kuat daripada doktrin agama.
Jika pemerintah Iran tidak melakukan reformasi struktural dan memilih bertahan melalui represi, teokrasi akan semakin rapuh dan delegitimasi akan semakin dalam. Krisis ini memberikan pelajaran bahwa rakyat yang kelaparan tidak dapat disatukan dengan ayat, dan rakyat yang tercekik ekonomi tidak bisa disuruh puas hanya dengan retorika iman. (yod82)
