JAYAPURA, ODIYAIWUU.com — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Izharul Haq mengatakan, tahun anggaran 2026 pemerintah menargetkan pendapatan negara di wilayah Papua sebesar Rp 6,7 triliun.
Pendapatan tersebut terdiri atas target pajak dalam negeri Rp 5,73 triliun, pajak perdagangan internasional Rp 234,54 miliar serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 808,25 miliar.
“Sampai akhir Januari 2026, pendapatan negara di wilayah Papua telah terkumpul Rp 265,87 miliar atau 3,92 persen dari target. Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak dalam negeri mendominasi dengan realisasi Rp 187,44 miliar,” ujar Izharul Haq melalui keterangan tertulis yang diperoleh dari Jayapura, Papua, Jumat (27/2).
Izharul Haq mengatakan, angka tersebut didorong realisasi penerimaan PPh Nonmigas, PPN dan PPnBM serta PBB yang masing-masing mengalami peningkatan year-on-year. Sementara itu, pajak perdagangan internasional menyumbang Rp 30,58 miliar yang sebagian besar berasal dari bea masuk atas impor barang dan jasa.
“Kinerja PNBP per 31 Januari 2026 terpantau baik. PNBP telah terkumpul 5,92 persen dari target atau Rp 47,86 miliar. Capaian ini didorong realisasi PNBP lainnya senilai Rp 40,65 miliar dan pendapatan badan layanan umum Rp 7,21 miliar,” kata Izharul Haq lebih lanjut.
Menurut Izharul Haq, terdapat PNBP dari kekayaan negara dan lelang yang terealisasi Rp 65,91 juta, berasal dari pengelolaan BMN, pengelolaan piutang negara serta lelang. Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah mengalokasikan pagu belanja negara di wilayah Papua sebesar Rp 53,54 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 17,24 triliun dan transfer ke daerah Rp 36,30 triliun.
Hingga 31 Januari 2026, pemerintah telah merealisasikan belanja negara Rp 4,33 triliun atau 8,09 persen dari pagu. “Nilai realisasi ini meningkat year-on-year dibanding Januari 2025 sebesar 7,60 persen. Ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pembangunan di Papua melalui percepatan belanja pada awal tahun 2026,” ujarnya.
Lebih lanjut, belanja pemerintah pusat terealisasi Rp 528,68 miliar atau meningkat 27,99 persen dibanding tahun lalu. Sementara hingga akhir Januari 2026, pemerintah pusat telah menyalurkan transfer ke daerah senilai Rp 3,80 triliun ke masing-masing pemerintah daerah di Papua, dengan pertumbuhan year-on-year sebesar 5,27 persen. (*)
