WAMENA, ODIYAIWUU.com — Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu menyadari bahwa Indonesia wilayah bagian timur masih bermasalah dilanda konflik bersenjata.
Contohnya sangat sederhana. Kunjungan kerja yang dilakukan Wakil Presiden ke Papua tidak berhasil lanjut ke Yahukimo,” ujar Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) Theo Hesegem di Wamena, kota Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Kamis (15/1).
Menurut Hesegem, pegiat hak asasi manusia (HAM) senior tanah Papua, alasan pembatalan kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, sayap militer Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) melakukan penembakan terhadap pesawat Hercules. Karena itu, beliau (Gibran) kembali ke Jakarta dengan alasan ada perintah balik.
“Seharusnya, Wakil Presiden berjunjung saja ke Yahukimo, kalau merasa daerah itu aman. Alasan pembatalan itu karena pandangan orang Jakarta dan intelijen Papua dianggap aman,” kata Hesegem lebih lanjut.
Hesegem menambahkan, kalau Wakil Presiden Gibran kembali Jakarta tanpa melakukan kunjungan ke Yahukimo berarti Papua tidak aman. Padahal dalam pandangan pemerintah pusat dan pihak inteljen Papua aman terkendali. “Kok tiba-tiba Wakil Presiden balik Jakarta tanpa melakukan kunjungan ke Yahukimo?” kata Hesegem retoris.
Hesegem menduga kerja intelijen mungkin tidak profesional sehingga setelah Wakil Presiden semula dijadwalkan melakukan kunjungan ke Yahukimo namun tiba-tiba batal. Bila kerja intelijen profesional dan mengetahui Yahukimo daerah rawan konflik, mengapa Wakil Presiden dijadwalkan berkunjung ke kabupaten itu.
Hesegem menyebut pihaknya belum tahu apa agenda dan urgensi kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia ke tanah Papua. Ia juga mempertanyakan apakah kunjungan itu akan berdampak pada penyelesaian konflik bersenjata yang memakan korban jiwa dan pelanggaran HAM di Papua.
“Saya percaya tidak! Ini hanya kunjungan untuk kepentingan infrastruktur dan kepentingan orang Jakarta. Perlu diketahui bahwa pembangunan infrastruktur, silakan saja dibangun. Kalau Papua tidak aman pasti ada korban dan proyeknya akan gagal saat proses pengerjaan,” kata Hesegem.
Pihaknya juga menegaskan, ada pengalaman di mana pengusaha dan pekerja dibunuh, dieksekusi oleh anggota TPNPB OPM. Berbagai pengalaman tragis ini tidak pernah dievaluasi oleh pemerintah pusat hingga daerah.
“Menurut saya, kunjungan Wakil Presiden ke Papua hanya kunjungan seremonial. Intinya, bapak datang anak senang,” ujar Hesegem, Ketua Forum Pemberantasan Minuman Keras dan Narkoba Provinsi Papua Pegunungan. (*)
