Oleh Kasdin Sihotang
Dosen Filsafat Moral Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta
SITUASI perpolitikan di negeri ini semakin memanas dengan maraknya berbagai demonstrasi di sejumlah daerah dan di jantung ibu kota, Jakarta. Beberapa kejadian bisa disebutkan. Di Pati demonstrasi terjadi karena kebijakan Sudewo yang menaikkan PBB-P2 sebesar 250 persen. Implikasinya adalah bahwa masyarakat menuntut Bupati Pati, Sadewo mundur dari jabatannya.
Disayangkan bahwa alih-alih pejabat bersangkutan merespon aspirasi publik, sebaliknya Sudewo justru menantang masyarakat dengan menyatakan tidak takut untuk didemo. Pernyataan ini memicu unjuk rasa besar-besaran yang kemudian bergulir menjadi usulan pemakzulan.
Sebelumnya hal yang sama terjadi di Pekanbaru pada 21 Juli 2025 di mana ribuan massa atas nama Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) mendatangi kantor Gubernur Riau menolak untuk direlokasi dari hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kabupaten Pelalawan, Riau. Bahkan sejumlah warga berangkat ke Jakarta untuk menyatakan penolakan itu kepada pemerintah pusat.
Hal yang lebih semarak dan besar terjadi di Jakarta. Ada dua gelombang demonstrasi terjadi di bulan Agustus 2025 ini, yakni demonstrasi pada Senin, 25 Agustus 2025 dan pada Jumat, 29 Agustus 2025. Gelombang yang paling besar adalah yang terakhir ini, karena hampir terjadi secara merata di berbagai daerah.
Kedua demonstrasi dipicu oleh berbagai hal, minimal dua hal, yakni kenaikan tunjangan anggota dewan yang dirasa fantastik dan adanya korban meninggal, yakni Affian Kurniawan, pengendara ojek online pada demonstrasi 25 Agustus 2025.
Affan Kurniawan masih berusia sangat muda, 21 tahun, dan tragis bahwa ia harus meregang nyawa di bawah ban kendaraan taktis brimob saat demonstrasi 25 Agustus di Gedung DPR Republik Indonesia, kendati saat itu ia bukan ikut demonstrasi, tetapi mengantar pesanan pelanggannya. Demonstrasi 29 Agustus 2-25 bahkan menjadi sumbu api untuk memicu terjadinya demonstrasi di berbagai daerah di tanggal dan hari yang sama.
Dua Fenomena
Dari perspektif etis, fenomena apa yang bisa dibaca di balik maraknya demonstrasi demikian? Menurut hemat penulis, minimal ada dua hal yang terungkap di sana terkait dengan sikap dan perilaku elite politik.
Pertama, adanya arogansi elite politik. Sikap arogansi adalah perilaku sombong, congkak, dan angkuh yang muncul dari perasaan superioritas diri, yaitu merasa lebih baik, lebih berharga, dan lebih penting daripada orang lain.
Seseorang dengan sikap arogansi sering kali merasa pendapatnya lebih unggul, suka memaksakan kehendak, dan merendahkan orang lain, sehingga membuat orang di sekitarnya tidak nyaman dan dapat merusak hubungan sosial.
Jika ditelusuri dengan teliti dan cermat, akar demonstrasi itu tidak terlepas dari munculnya sikap demikian dalam bahasa dan sikap para pejabat publik yang tidak bersahabat bagi masyarakat, bahkan sebaliknya merendahkan masyarakat sendiri.
Tuduhan seorang anggota dewan bernama Ahmad Syahroni, yang menyebutkan upaya masyarakat yang memperjuangkan pembubaran DPR sebagai ketololan adalah bukti nyata sikap arogan itu, ditambah lagi sikap anggota dewan yang lain, Deddy Sitorus, yang tidak menerima bahwa gajinya sebagai anggota dewan diperbandingkan dengan pendapatan rakyat jelata, bahkan menganggap perbandingan itu sebagai hal yang tidak logis dan menyesatkan logika berpikir yang sebenarnya, sebagaimana dikatakannya dalam salah satu acara televisi. Semua ini merupakan tanda sikap arogan elite politik, yang melukai hati rakyat.
Kedua, nihilnya empati elite politik, terutama anggota dewan kepada rakyat. Sebagaimana diketahui publik bahwa anggota dewan mendapatkan kenaikan dalam berbagai tunjangan setiap bulannya, yang dianggap berbagai kalangan sangat fantastis. Bahkan dapat dikatakan, kenaikan inilah sesungguhnya menjadi pemicu dari demonstrasi besar-besaran yang membawa korban meninggalnya Affan Kurniawan.
Kebijakan tentang kenaikan berbagai tunjangan anggota dewan yang fantastik demikian merupakan kontra dengan situasi nyata rakyat, sekaligus menjadi tanda hampanya empati anggota dewan terhadap situasi rakyat. Tidak bisa dimungkiri bahwa kondisi perekonomian rakyat berada dalam situasi sulit.
Di kala situasi sulit demikian elite politik di pusat justru mengeluarkan kebijakan yang memberatkan rakyat seperti kenaikan pajak. Dengan situasi demikian sah saja logika sederhana rakyat bangkit: koq rakyat dibebani demi mewujudkan kesejahteraan anggota dewan. Rakyat semakin sengsara, sementara wakilnya semakin sejahtera.
Atas dasar inilah usulan untuk pembubaran lembaga legislatif itu muncul. Dan ini tentu bukan sebuah “ketololan global” seperti dituduhkan oleh Ahmad Syahroni itu. Sebaliknya, yang memberi tuduhan itulah mungkin lebih layak mendapat sebutan sikap demikian.
Multi Dampak Negatif
Dampak dari dua sikap buruk demikian ternyata tidak sedikit. Dua sikap itu telah menimbulkan minimal dua dampak negatif yang besar. Dampak negatif pertama adalah korban yang tidak sedikit baik secara material maupun immaterial.
Yang material adalah rusaknya sarana dan prasarana umum di berbagai daerah, termasuk terbakarnya gedung dewan perwakilan daerah di Makassar, dan sejumlah kendaraan dinas saat demonstrasi berlangsung, serta halte-halte dan sejumlah pos polisi di Jakarta.
Sedangkan korban immaterial berupa korban jiwa. Di Makassar ada dua korban yang meninggal akibat demonstrasi 29 Agustus 2025, sedangkan di Jakarta satu korban jiwa. Dampak negatif kedua adalah tumbuhnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap elite politik.
Immanuel Kant sudah mengingatkan bahwa ketidakpercayaan rakyat pada elite politik akan muncul ketika elite politik tidak mempedulikan kehidupan masyarakat melalui kebijakan-kebijakannya yang memuat ketidakadilan.
Bahkan Immanuel Kant mengatakan bahwa rakyat tidak memiliki kewajiban moral untuk menuruti kebijakan penguasa yang tidak adil demikian, sebaliknya justru berkewajiban moral untuk melawan hukum yang bertentangan dengan keadilan.
Dua Sikap Penting
Kita sangat berharap bahwa situasi demikian tidak berkelanjutan, sebab kalau terus terjadi, maka ancamannya adalah stabilitas ekonomi yang imbasnya tidak sedikit bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan.
Dalam kaitan dengan itu pertanyaan yang relevan diangkat adalah sikap apa yang perlu diperlihatkan oleh para elite elite politik ke depan? Menjawab pertanyaan ini minimal dua hal.
Pertama, para elite politik harus memiliki keberanian untuk menampung aspirasi masyarakat. Secara lain dikatakan para elite politik harus berbesar hati untuk menerima masukan-masukan dari masyarakat, dan lebih-lebih menjalankannya secara cepat.
Para elite politik tidak perlu merasa kehilangan muka mengubah kebijakannya yang melukai rasa keadilan masyarakat. Sebaliknya, kesediaan untuk menerima aspirasi masyarakat justru menunjukkan pengakuan bahwa dirinya memang benar-benar memperhatikan rakyat.
Dengan bahasa lain dapat dikatakan, para elite politik perlu memperlihatkan sikap empati kepada masyarakat. Ini berarti apa? Pengambil kebijakan harus membatalkan semua kebijakan yang mengusik rasa keadilan di masyarakat dan yang membebani masyarakat seperti kenaikan tunjangan anggota dewan dan kenaikan pajak. Tidak ada cara lain selain membatalkan semua itu.
Kedua, para elite politik perlu menunjukkan sikap yang lebih bijak di ruang publik. Sikap bijak itu termuat dalam komunikasi dengan diksi yang tepat di ruang publik. Para elite politik perlu menyadari dengan sungguh-sungguh ungkapan dari pemikir bernama Martin Heidegger dalam bukunya Time and Being (1978) yang menyatakan bahwa “language is the house of human being”.
Dalam ungkapan ini termaktub makna bahwa kualitas pribadi terungkap dalam pilihan kata yang tepat saat berbicara di ruang publik. Artinya, bagi Martin Heidegger, bahasa adalah cerminan kualitas pribadi seseorang lewat pilihan kata yang digunakan dalam berkomunikasi.
Elite politik perlu menyadari dirinya bukan sembarangan orang, melainkan orang terhormat. Dan salah satu wujud dari status demikian tercermin dalam bahasa yang diperlihatkannya.
Karena itulah apa yang digagaskan oleh Aristoteles dalam The Nicomachean Ethics (2020) tentang keutamaan rasional dan keutamaan moral seyogianya mendapat perhatian utama di kalangan elite politik dalam komunikasi politiknya.
Keutamaan rasionalnya terlihat dengan kehati-hatiannya, tepatnya memikirkan ucapan dan perbuatannya termasuk seleksi dalam penggunaan diksi saat berbicara.
Para elite politik baik juga belajar dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang menurut hemat saya, lebih sering menyodorkan bahasa yang menentramkan, bahkan menunjukkan empati yang luar biasa besar bagi masyarakat, lebih-lebih rakyat yang berada dalam kesulitan.
Selain kepada kang Aing, elite politik juga tidak salah meniru pola hidup Mahatma Gandhi, yang hidup dengan sederhana dan sangat dekat dengan rakyatnya sebagai ungkapan sikap empatinya yang paling mendalam.
Sedangkan keutamaan moralnya terlihat dalam sikap rendah hati, sikap ugahari, hidup sederhana, dan keberanian untuk berpihak pada rakyat. Dua keutamaan yang dinyatakan oleh Aristoteles di atas adalah ungkapan dari elite politik yang bermutu. Di tengah situasi ekonomi rakyat yang sulit akhir-akhir ini, rakyat sangat mendambakan elite politik yang memiliki kualitas demikian.
Artinya, elite politik yang menjadi andalan adalah mereka yang merakyat, yakni memiliki kepedulian pada situasi nyata rakyat, bukan yang apatis dan antipati pada situasi demikian. Jadi, elite politik harus memiliki empati pada rakyat.
