JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP) mengungkapkan, kemiskinan ekstrim masih menjadi akar persoalan utama penghambat laju pembangunan di tanah Papua.
Kondisi tersebut dinilai membuat berbagai program pembangunan belum mampu menghadirkan kesejahteraan nyata bagi Masyarakat bumi Cenderawasih. Karena itu, rapat koordinasi komite dengan Bappenas penting agar ada brainstorming menguak akar persoalan Papua.
“Kami melakukan koordinasi cepat dengan Bappenas dan melakukan brainstorming terkait akar persoalan Papua. Dari hasil pembahasan, kemiskinan ekstrem muncul sebagai masalah paling mendasar, di mana pendapatan masyarakat bahkan berada di bawah garis kemiskinan,” ujar Anggota KEPP OKP Paulus Waterpauw usai Rapat Koordinasi Komite Otsus Papua dan Kementerian PPN/Bappenas di Kantor Bappenas, Jakarta (19/1).
Waterpauw mengatakan, pertemuan tersebut menjadi forum penting untuk membedah secara jujur dan menyeluruh persoalan mendasar pembangunan Papua. Salah satu indikator yang disorot adalah rendahnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih mencerminkan kesenjangan kesejahteraan di berbagai wilayah.
Kemiskinan ekstrem, lanjutnya, harus menjadi prioritas utama kebijakan pembangunan, bukan sekadar persoalan turunan. Selama kebutuhan dasar masyarakat belum terpenuhi, berbagai persoalan sosial akan terus muncul dan berpotensi memicu instabilitas, terutama di wilayah pedalaman dan terpencil.
“Konflik, pertentangan sosial, bahkan kekerasan bersenjata itu berawal dari kemiskinan. Kalau perut kenyang dan penghasilan ada, maka pikiran tenang dan orang bisa bekerja dengan baik,” kata Waterpauw, mantan Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Selain kemiskinan, Waterpauw, mantan Kapolda Papua, juga menyoroti keterbatasan infrastruktur kelistrikan yang dinilainya menjadi penghambat utama masuknya investasi dan pengembangan potensi sumber daya alam di Papua.
“Kalau pemerintah daerah ditopang serius oleh pemerintah pusat dalam penyediaan listrik, investasi pasti masuk. Banyak sumber daya alam kita yang masih tertidur. Dengan listrik, industri besar hingga industri rumah tangga bisa berkembang,” ujar Waterpauw, mantan Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat.
Waterpauw juga menekankan pentingnya pembenahan mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) agar benar-benar berjalan secara bottom-up dan mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, mulai dari tingkat kampung hingga provinsi.
“Musrenbang jangan jadi ruang kompromi kepentingan politik. Kalau rakyat butuh air bersih, bangun air bersih. Butuh jalan, sekolah, listrik, dan Puskesmas, maka itu yang harus diwujudkan,” kata Waterpauw.
Waterpauw menambahkan, seluruh masukan tersebut telah disampaikan kepada Deputi Pengembangan Kewilayahan Bappenas dan mendapat respons positif. Ia berharap hasil koordinasi ini menjadi dasar perencanaan pembangunan Papua ke depan agar lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Sedangkan Ketua KEPP Otsus Papua Dr Velix Vernando Wanggai, SIP, MPA mengatakan, pertemuan tersebut membahas percepatan pembangunan di tanah Papua. Pembahasan menekankan penyatuan arah kebijakan agar pembangunan berjalan berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Pertemuan tersebut juga membahas langkah konsultasi perencanaan pembangunan nasional di Papua sekaligus momentum penting untuk menyatukan kebijakan, program, anggaran, dan lokasi pembangunan yang dikelola kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Penyatuan pandangan ini dinilai Velix krusial agar kontribusi Papua terhadap target nasional dapat terukur.
“Kami dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sepakat menyatukan pandangan dalam melihat kontribusi Papua terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta pengurangan kesenjangan kawasan timur dan barat,” ujar Velix Wanggai kepada awak media di Jakarta, Selasa (20/1).
Velix menambahkan, percepatan pembangunan Papua perlu berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan hidup, hutan, dan ekosistem sosial masyarakat. Konsistensi kebijakan dinilai menentukan keberlanjutan pembangunan jangka panjang.
“Kami berharap koordinasi dan komunikasi dengan Bappenas terus diperkuat guna menyatukan visi, langkah, dan kebijakan pembangunan Papua yang berkeadilan,” kata Velix, mantan Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan. (*)
