SEJAK berakhir masa jabatannya sebagai Presiden, perdebatan soal apakah Joko Widodo masih memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat Indonesia terus bergulir. Sebagian kalangan meyakini Jokowi masih punya basis dukungan kuat. Alasannya sederhana: jutaan rakyat yang pernah memilihnya dua kali, serta relawan fanatik yang kerap mengklaim masih solid, menjadi modal sosial yang dianggap bisa menjamin pengaruh politiknya pasca purna tugas. Namun, di sisi lain, tidak sedikit pihak yang menilai Jokowi sudah “tamat” dan tidak lagi memiliki daya magnet untuk menggerakkan rakyat. Menurut kelompok ini, dukungan terhadap Jokowi semasa berkuasa hanyalah momentum, bukan loyalitas permanen.
Persoalan ini menarik, sebab menyangkut apakah seorang mantan presiden benar-benar memiliki basis riil atau sekadar fenomena sesaat. Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa tidak semua mantan presiden mampu mempertahankan pengaruh setelah turun dari tampuk kekuasaan. Ada yang tetap disegani, tetapi tidak sedikit yang dilupakan begitu saja. Pertanyaannya, di manakah posisi Jokowi? Apakah ia hanya akan dikenang sebagai presiden masa lalu, atau tetap menjadi kekuatan politik aktif di masa depan?
Salah satu cara paling objektif untuk membuktikan hal ini adalah melalui pendirian partai politik baru. Jika Jokowi berani mengambil langkah itu, maka ujian sesungguhnya akan dimulai. Partai politik bukan hanya wadah formal, tetapi instrumen pengujian riil terhadap seberapa besar dukungan yang bisa dimobilisasi. Di sana akan terlihat, apakah para relawan yang selama ini berteriak lantang benar-benar mau menjadi pengurus dan anggota partai, atau hanya sekadar pendukung musiman yang bubar setelah kepentingannya selesai.
Lebih jauh, Pemilu menjadi panggung akhir yang tak terbantahkan. Jika Jokowi benar-benar memiliki basis rakyat yang loyal, maka partai barunya akan mampu meraih suara signifikan. Kursi legislatif yang berhasil direbut akan menjadi indikator keras: apakah rakyat masih percaya kepada Jokowi sebagai figur politik, atau tidak. Sebaliknya, jika partai itu gagal menembus ambang batas parlemen, maka narasi tentang masih adanya pengaruh besar Jokowi akan runtuh dengan sendirinya. Angka perolehan suara tidak bisa dimanipulasi dengan retorika, karena ia merupakan wujud nyata pilihan rakyat di bilik suara.
Namun, risiko politik tentu tidak kecil. Pendirian partai baru bukan sekadar membuktikan klaim relawan, tetapi juga menempatkan Jokowi pada posisi rentan. Kegagalan akan mempermalukan dirinya dan menghapus mitos tentang basis kuat yang sering dikumandangkan. Sementara keberhasilan akan menempatkannya kembali sebagai pemain utama di panggung politik, bahkan bisa menjadi penentu arah kekuasaan ke depan. Karena itu, bagi Jokowi, keputusan ini adalah pertaruhan besar: antara mengukuhkan diri sebagai figur politik abadi, atau sekadar menjadi catatan masa lalu.
Hari ini, bangsa Indonesia masih menunggu. Apakah Jokowi berani menguji klaim para relawannya dengan fakta politik di lapangan, atau justru membiarkan perdebatan ini menguap tanpa bukti? Yang jelas, sejarah hanya akan mencatat dengan jujur: seberapa besar rakyat yang benar-benar tetap bersamanya setelah ia tidak lagi berada di Istana. (Editor)
