Oleh: Yakobus Dumupa
(Pembelajar Hubungan Internasional dan Isu-isu Global, tinggal di Nabire, Tanah Papua)
Pendahuluan
Sejak akhir Desember 2025, Iran diguncang oleh gelombang demonstrasi massal di hampir seluruh penjuru negeri — dari bazaar di Teheran hingga kampus di kota-kota besar — yang melibatkan jutaan warga dari berbagai kelas sosial. Gelombang aksi ini bermula dari protes terhadap krisis ekonomi yang semakin parah, termasuk inflasi tinggi, harga kebutuhan pokok yang tak terjangkau, serta depresiasi tajam mata uang nasional, rial, yang mendorong rakyat turun ke jalan untuk menuntut perubahan. Protes yang awalnya menuntut perbaikan ekonomi segera berubah menjadi penolakan struktural terhadap rezim yang telah berkuasa sejak 1979, menuntut reformasi politik yang lebih fundamental atau bahkan penggulingan sistem teokrasi itu sendiri.
Aksi besar-besaran ini tidak terlepas dari respons keras yang dilancarkan oleh negara. Aparat keamanan Iran menindak demonstran dengan kekuatan besar, termasuk penggunaan peluru tajam, gas air mata, dan penangkapan massal, sementara akses internet dan komunikasi diputus hampir total oleh pemerintah sebagai upaya membungkam demonstrasi dan menyembunyikan tingkat kekerasan yang terjadi di lapangan. Berdasarkan laporan lembaga HAM internasional, ratusan demonstran telah tewas dan puluhan ribu lainnya ditangkap sejak protes bergulir, menandakan eskalasi serius dalam dinamika sosial dan politik Iran.
Dari Krisis Ekonomi ke Protes Nasional: Akibat Sistem Kekerasan
Krisis yang melahirkan protes ini berakar tidak hanya pada faktor ekonomi, tetapi juga pada pilihan ideologis rezim. Iran sejak lama memusatkan legitimasi politiknya pada narasi revolusi dan resistensi, menjadikan agama sebagai mesin mobilisasi yang mengutamakan konfrontasi dan kontrol sosial. Ketika ekonomi nasional terus melemah dan kebutuhan pokok semakin sulit dipenuhi, rakyat tidak lagi hanya menuntut solusi teknis — seperti subsidi atau pengendalian harga — tetapi menuntut perubahan sistemik yang mereka anggap sebagai akar dari semua masalah. Protes yang dimulai pada 28 Desember 2025 itu akhirnya menggabungkan aspirasi ekonomi dengan aspirasi politik yang lebih luas, termasuk kritik terhadap otoritarianisme, korupsi, dan kurangnya kebebasan sipil di bawah rezim teokratis.
Pilihan struktur kekuasaan yang menempatkan agama sebagai sumber legitimasi politik sekaligus alat kekuasaan menciptakan hubungan yang kering antara pemerintah dan rakyat. Ketika agama dijadikan pembenaran untuk tindakan represif — termasuk menandai peserta protes sebagai “musuh Tuhan” yang layak dihukum — kepercayaan publik terhadap institusi negara dan institusi keagamaan semakin terkikis. Iran menghabiskan energi dan sumber dayanya untuk mempertahankan kontrol melalui kekerasan dan dominasi, bukannya menggunakan energi tersebut untuk membangun kesejahteraan dan inklusi sosial. Ini menciptakan lingkungan di mana rakyat merasa tidak lagi memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam pembentukan masa depan mereka sendiri.
Respon negara terhadap protes merupakan cerminan logika kekerasan itu sendiri. Alih-alih merespons dengan dialog atau reformasi struktural, pemerintah menerapkan strategi keras: penutupan internet secara nasional sejak awal Januari 2026, penangkapan ribuan demonstran, dan penggunaan kekuatan militer untuk membubarkan massa. Internet blackout yang diberlakukan menjadi alat untuk membatasi informasi dan menahan gelombang solidaritas, bukan untuk meredakan ketegangan. Hal ini tidak hanya memperlihatkan kecenderungan negara untuk menggunakan kekerasan sebagai respons pertama, tetapi juga semakin memperluas kesenjangan antara rakyat dan pemerintah.
Kondisi sekarang — di mana protes berubah menjadi tuntutan politik yang lebih luas terhadap sistem teokrasi — jelas merupakan akibat dari model pemerintahan yang sejak awal berdiri lebih suka mempertahankan kendali melalui konflik daripada mencari legitimasi melalui pelayanan publik. Kekerasan yang terus diulang sebagai alat utama untuk mempertahankan stabilitas justru memperkuat penolakan rakyat terhadap rezim itu sendiri. Bukannya meredakan ketegangan, tindakan keras yang dipilih oleh rezim mengobarkan kemarahan yang lebih dalam, menjadikan protes ekonomi sebagai protes struktural terhadap model teokrasi yang dipandang telah gagal memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya.
Ketika Agama Dijadikan Alat Kekuasaan: Pelajaran dari Protes
Demonstrasi massa tersebut, yang terjadi di lebih dari seratus kota di seluruh provinsi di Iran, menunjukkan bahwa rakyat bukan hanya menuntut perbaikan ekonomi, tetapi menolak pola pemerintahan yang selama ini menempatkan kekerasan sebagai respons utama atas ketidakpuasan publik. Dalam banyak kota, demonstran telah mengangkat slogan yang lebih luas, termasuk kritik terhadap figur kepemimpinan tertinggi dan tuntutan reformasi dramatis atas struktur politik negara. Ketika tuntutan mulai dirumuskan sebagai seruan untuk perubahan sistem, dinamika protes berubah dari sementara menjadi permanen, dan dari lokal menjadi nasional.
Sebelum gelombang protes ini, legitimasi rejim Iran telah dikikis secara bertahap melalui resesi ekonomi yang berkepanjangan, penegakan hukum yang keras, serta keterasingan diplomatik akibat kebijakan luar negeri yang agresif. Ketika rakyat merasakan ketidakmampuan pemerintah dalam menjawab kebutuhan sehari-hari mereka — sekaligus merasakan ketidakadilan politik yang sistemik — maka protes pun muncul sebagai cara rakyat merebut kembali suara dan martabatnya. Dengan kata lain, protes besar-besaran ini tidak bisa dipisahkan dari struktur politik yang memilih kekerasan sebagai perangkat utama legitimasi negara. Di sinilah krisis teokrasi Iran mencapai titik puncaknya: negara berhasil menguasai rakyat dari luar, tetapi gagal dipahami dan diikuti secara moral dari dalam.
Lebih jauh, protes yang meluas ini menunjukkan betapa sistem kekuasaan yang menempatkan permusuhan sebagai nilai utama menghasilkan ketidakstabilan jangka panjang. Alih-alih menciptakan ketahanan sosial, model tersebut menciptakan fragilitas: rakyat yang merasa disisihkan, dimarjinalkan, dan didiamkan akhirnya mencari ruang ekspresi dalam bentuk protes massal. Ketika negara membalas dengan kekerasan, rakyat melihat bukan perlindungan, tetapi ancaman; bukan legitimasi, tetapi dominasi paksa. Ini adalah ironi tragis: negara yang berusaha mempertahankan status quo melalui kekerasan justru mempercepat runtuhnya dukungan publik.
Penutup
Protes besar yang berlangsung sejak akhir Desember 2025 merupakan refleksi gamblang dari kegagalan sistem teokrasi Iran dalam menjawab aspirasi rakyatnya. Ketika sebuah negara memilih untuk menempatkan agama sebagai mesin kekuasaan dan kekerasan, ia menukar kedamaian dengan konfrontasi, legitimasi moral dengan dominasi paksa, dan masa depan inklusif dengan masa depan penuh konflik. Aksi demonstrasi yang dimotori oleh rakyat dari berbagai lapisan menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi melihat negara dan agama yang dipakai negara sebagai representasi keseluruhan aspirasi mereka.
Pelajaran yang tersisa dari situasi Iran hari ini adalah bahwa teokrasi yang mengandalkan kekerasan tidak dapat bertahan lama dalam menghadapi tuntutan zaman. Ketika rakyat tidak lagi menemukan kedamaian, kesejahteraan, dan harapan dalam sistem pemerintahan, protes bukan hanya menjadi ekspresi spontan, tetapi menjadi manifesto perubahan struktural. Dalam konteks Iran, gelombang demonstrasi yang sedang berlangsung adalah gambaran paling jelas bahwa legitimasi negara tidak cukup hanya dibangun melalui penindasan — ia harus dibangun melalui pelayanan, dialog, dan penghormatan terhadap martabat manusia. (yod82)
