WAMENA, ODIYAIWUU.com — Dua wakil menteri Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Jumat (6/3) meninjau lokasi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua Pegunungan di Gunung Susu, Kabupaten Jayawijaya.
Keduanya adalah Wakil Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Ir Diana Kusumastuti, MT dan Wakil Menteri Dalam Negeri Dr Ribka Haluk, S.Sos, MM. Diana dan Ribka didampingi Gubernur Papua Pegunungan Dr John Tabo, SE, MBA beserta jajaran pemerintah daerah melakukan tinjauan bersama.
Kunjungan kerja ini di kawasan KIPP Papua Pegunungan di Gunung Susu tersebut bertujuan memastikan kesiapan lahan dan infrastruktur dasar sebelum memulai kontruksi pembangunan tiga kantor utama pemerintahan provinsi tersebut.
Tiga kantor utama yang akan dibangun yaitu Kantor Gubernur, Kantor DPR Papua Pegunungan serta Kantor Majelis Rakyat Papua. Target pembangunannya akan berlangsung pada semester kedua tahun 2026.
Diana Kusumastuti menjelaskan, pembangunan sempat tertunda karena perubahan lokasi sehingga perencanaan teknis harus disesuaikan kembali.
“Kami terus memproses dokumen bersama Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah provinsi agar pembangunan bisa dimulai pada semester kedua 2026,” ujar Diana di Gunung Susu, Jayawijaya, Papua Pegunungan, Jumat (6/3).
Menurut Diana, pembangunan membutuhkan sejumlah persyaratan seperti dokumen perencanaan detail engineering design, master plan hingga kajian lingkungan hidup. Selain itu, pemerintah juga harus menyelesaikan izin pembangunan multi years contract karena proyek tersebut tidak dapat diselesaikan satu tahun.
“Jika seluruh persyaratan selesai, kami menargetkan pembangunan konstruksi dimulai setelah Juli atau Agustus tahun ini,” kata Diana.
Sedangkan Ribka Haluk menegaskan, pemerintah pusat kini meningkatkan percepatan proses pembangunan infrastruktur pemerintahan Papua Pegunungan. Saat ini progres persiapan pembangunan sudah mencapai sekitar tujuh puluh persen dan tinggal menyelesaikan dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal).
“Target kita setelah lelang selesai, proses pembangunan bisa segera dimulai untuk mengejar percepatan pembangunan pemerintahan daerah otonomi baru,” ujar Ribka, mantan Penjabat Gubernur Papua Tengah.
Pemerintah menargetkan seluruh fasilitas pemerintahan daerah otonomi baru di Papua dapat berfungsi penuh pada tahun 2028.
Gubernur John Tabo menyampaikan apresiasi atas kunjungan dua wakil menteri Presiden Prabowo guna memastikan percepatan pembangunan pusat pemerintahan provinsi.
“Kami berterima kasih kepada pemerintah pusat karena masyarakat Papua Pegunungan menantikan pembangunan kantor gubernur, DPR, dan MRP,” ujar John Tabo. (*)
