Oleh Dr Felix Baghi SVD
Dosen Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTF) Ledalero, Maumere, Flores
INSPIRASI ini ditimba dari komentar filsuf Italia Giorgio Agamben, dalam tulisanya tentang situasi perang di Iran. Pada tanggal 10 Maret 2026, dia menulis tentang Capi di stato e assassini —para kepala negara dan pembunuhan.
Tulisan singkat itu hanya satu paragraf, sebagaimana biasa Agamben menulis dalam “una voce di Giorgio Agamben” —sentilan Agamben dalam Quodlibet. Terhadap sentilan itu, penulis justru membacanya lebih jauh, bahwa ada sesuatu yang mengkhawatirkan dalam politik zaman kita: bahasa kekuasaan semakin menyerupai bahasa para pembunuh.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, kita menyaksikan seorang kepala negara dari negara yang mengklaim dirinya “beradab” berbicara secara terbuka dengan retorika pembunuhan.
Ia berkata kepada pemimpin religius dari negara yang diserangnya: “lo uccideremo,” —kami akan membunuhnya, dan kepada rakyat negara itu, ia berkata: “li massacreremo,” — “kami akan membunuhnya.”
Bahasa ini bukan lagi bahasa diplomasi. Ia bahkan bukan bahasa perang dalam pengertian klasik. Ia adalah bahasa pembantaian. Ironinya, sejarah menunjukkan bahwa bahkan para tiran besar abad ke-20 jarang berbicara dengan keterusterangan brutal seperti ini di ruang publik.
Adolf Hitler dan Joseph Stalin, Mussolini atau Soeharto, memang memimpin rezim kekerasan yang luar biasa, tetapi mereka tetap mempertahankan selubung ideologi, propaganda atau justifikasi historis. Kekerasan mereka disamarkan dalam bahasa negara, hukum, dan takdir sejarah.
Hari ini selubung itu semakin tipis. Yang lebih mengganggu bukan hanya kata-kata itu sendiri, tetapi reaksi dunia terhadapnya. Kepala negara yang mengucapkan ancaman pembunuhan seperti itu tidak dijatuhkan, tidak juga dikecam secara serius.
Sebaliknya, ia tetap diterima sebagai mitra politik. Para pemimpin dari apa yang disebut sebagai demokrasi Barat bahkan memberi dukungan atau persetujuan diam-diam.
Di sinilah krisis etika politik menjadi jelas. Jika kepala negara dapat berbicara seperti pembunuh tanpa konsekuensi politik, maka sesuatu yang mendasar telah berubah dalam bahasa kekuasaan.
Politik tidak lagi berusaha menyembunyikan kekerasan di balik hukum, diplomasi, atau prinsip moral. Ia mulai menormalkan kekerasan sebagai retorika publik.
Bahasa bukanlah hal sepele dalam politik. Ia membentuk batas-batas dari apa yang dianggap mungkin, sah, dan dapat dibenarkan.
Ketika ancaman pembantaian diucapkan tanpa rasa malu, politik perlahan bergeser dari ruang deliberasi menuju logika eliminasi.
Di titik itu, pertanyaan etis yang mendesak bukan lagi sekadar siapa yang memiliki kekuasaan. Pertanyaannya adalah ini: apakah kita masih hidup dalam dunia politik, atau kita mulai hidup dalam dunia di mana kekuasaan berbicara dengan bahasa para pembunuh?
