SETIAP pemimpin membutuhkan waktu untuk berpikir, merancang, dan meletakkan pondasi pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat. Hal ini berlaku pula, bahkan sangat penting, bagi para kepala daerah di Tanah Papua — baik Gubernur, Bupati, maupun Wali Kota. Mereka tidak hanya memimpin wilayah yang luas dan kaya sumber daya, tetapi juga kompleks dari segi sosial, budaya, keamanan, dan politik.
Oleh karena itu, pada masa-masa awal kepemimpinannya, para kepala daerah di Tanah Papua seharusnya diberi kesempatan dan kebebasan yang cukup untuk mengatur langkah. Masa transisi kepemimpinan adalah masa yang krusial, di mana pemimpin harus menyesuaikan diri, membentuk tim kerja, menata kembali struktur birokrasi, dan menyusun rencana strategis yang berkelanjutan demi kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat.
Sayangnya, yang terjadi sering kali sebaliknya. Belum sebulan menjabat, para kepala daerah sudah dibanjiri berbagai tuntutan yang tidak rasional dan tidak objektif dari sejumlah kelompok warga. Ada yang meminta proyek, jabatan, atau bahkan “balas budi politik” dengan cara-cara yang tidak sehat. Ada pula yang langsung melayangkan kritik keras hanya karena program belum berjalan, tanpa memahami bahwa pembangunan membutuhkan proses, perencanaan yang matang, dan pertimbangan jangka panjang.
Tekanan semacam ini justru dapat merusak fondasi pemerintahan yang ingin dibangun. Kepala daerah dipaksa membuat keputusan tergesa-gesa, hanya untuk menyenangkan kelompok tertentu, bukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Jika situasi ini dibiarkan, kita hanya akan menciptakan pemerintahan yang reaktif, tidak stabil, dan mudah dimanipulasi oleh kepentingan sesaat.
Editorial ini mengajak semua elemen masyarakat di Tanah Papua untuk bersikap lebih bijak dan dewasa dalam menyikapi pergantian kepemimpinan. Beri waktu kepada para kepala daerah untuk bekerja, membuktikan kemampuannya, dan membangun sistem yang kuat dan transparan. Jika dalam waktu yang wajar mereka terbukti lalai atau menyimpang dari tanggung jawab, kritik yang konstruktif tentu patut disuarakan. Tetapi pada tahap awal, mari kita dukung dengan harapan, doa, dan kepercayaan.
Demokrasi tidak hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang mendukung proses pemerintahan yang sehat setelah pemilihan. Para kepala daerah di Tanah Papua adalah bagian dari anak-anak terbaik bangsa ini. Mereka layak diberi ruang untuk membuktikan komitmen dan kecakapannya dalam memimpin.
Kita semua menginginkan Tanah Papua yang damai, adil, dan sejahtera. Itu hanya bisa tercapai jika pemerintahan daerah berjalan efektif sejak awal. Maka, biarkan para kepala daerah di Tanah Papua memulai dengan langkah yang mantap — tanpa gangguan, tekanan yang tidak rasional, dan tuntutan yang prematur. Sudah saatnya kita belajar menunggu dengan sabar dan mengawal dengan cerdas. (Editor)
