JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Para mahasiswa dan pelajar asal Puncak Jaya di kota studi Jakarta dan Surabaya yang terhimpun dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Puncak Jaya (Ipmapuja) se-Jawa dan Bali periode 2024-2026 mengeluhkan tingginya biaya pemondokan yang bervarisasi di setiap kota studi.
Ketua Umum Badan Pengurus Harian (BPH) Ipmapuja se-Jawa dan Bali Emison Wonda mengatakan, ada kendala yang dihadapi mahasiswa dan pelajar asal Puncak Jaya se-Jawa dan Bali khususnya di kota studi Jakarta dan Surabaya, Jawa Timur terkait sewa biaya sewa pemondokan di dua kota studi tersebut.
“Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya sudah menyerahkan bantuan Rp 21 juta kepada para mahasiswa di setia kota studi tidak sesuai dengan harga kontrakan. Biaya sewa kontrakan di kota studi Jakarta dan Surabaya, sangat mahal sehingga kami tidak bisa untuk melunasi biaya sewa kontrakan dengan Rp 21 juta itu,” ujar Emison Wenda di Jakarta, Kamis (29/1).
Menurut Emison, pihak pengurus sudha berusaha melakukan komunikasi dengan orang tua dan Pemkab Puncak Jaya tetapi tidak ada respon sejak bulan Agustus 2025 hingga Januari 2026. Pemkab Puncak Jaya sama sekali tidak merespon keluhan terkait biaya pemondokan mahasiswa dan pelajar asal Puncak Jaya di kota studi Jakarta dan Surabaya.
Emison mengatakan, pihak Badan Pengurus Pusat Ipmapuj Se-Jawa dan Bali juga berupaya membangun komunikasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, terkait kendalam sewa pemondokan yang dialami mahasiswa Puncak Jaya di kota studi Jakarta dan Surabaya.
“Puji Tuhan. Wakil Ketua 1 DPR Papua Tengah Bapak Diben Elaby, S.Th berbaik hati membantu kami mahasiswa kota studi Surabaya Rp 14 juta untuk melunasi sewa kontrakan. Atas bantuan ini kami mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapk Diben yang telah membantu kami,” kata Emison.
Selain itu, ujar Emison, pihak pengurus juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Sekretaris DPRK Puncak Jaya Elita Telenggen, S.Pd yang selalu memberikan dukungan kepada para mahasiswa dan pelajar asal Puncak Jaya dalam berbagai kegiatan organisasi.
Emison mengatakan, pihaknya berharap agar kendala sewa pemondokan para mahasiswa dan pelajar asal Puncak Jaya khususnya di kota studi Jakarta dan Surabaya segera direspon Pemkab Puncak Jaya. Pasalnya, hingga Kamis (29/1) mereka belum melunasi sewa pemodokan. Padahal, para mahasiswa dan pelajar asal Puncak Jaya adalah anak daerah dan calon pemimpin masa depan Puncak Jaya.
Pihak Badan Pengurus Harian (BPH) Ipmapuja se-Jawa dan Bali juga menyampaikan pernyataan. Pertama, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya segera buka mata dan perhatikan sumber daya manusia (SDM) Puncak Jaya.
Kedua, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya harus lebih aktif membangun komunikasi dengan pimpinan mahasiswa agar kendala yang dihadapi mahasiswa dan pelajar dapat dijembatani sehingga persoalan yang dihadapi mahasiswa dan pelajar diselesaikan.
Ketiga, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya harus melihat dan monitor mahasiwa dan pelajar asal Puncak Jaya di setiap kota studi lebih kususnya di wilayah Jawa dan Bali. Para mahasiswa dan pelajar asal Puncak Jaya meminta harga kontrakan tidak disamakan dengan kota studi lain.
Keempat, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya diminta segera menjawab proposal Natal se-Jawa dan Bali sesuai kebutuhan yang disampaikan melalui proposal.
Pernyataan tersebut diteruskan juga kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, pendiri organisasi Ipmapuja de-Jawa dan Bali, para senioritas Ipmapuja se-Jawa dan Bali serta Badan Pengurus Pusat Ipmapuja se-Jawa dan Bali. (*)
