JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Bupati Kabupaten Mimika Johannes Rettob, S.Sos, MM dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Mimika Jeffry Chris Hutagalung meraih Harmony Award 2025 dari Kementerian Agama Republik Indonesia.
Penyerahan Harmony Award 2025 dilakukan langsung Menteri Agama Prof Dr KH Nasaruddin Umar, MA kepada Bupati John Rettob dan Ketua FKUB Chris Hutagalung dalam ajang Malam Penganugerahan Harmony Award untuk Kepala Daerah dan FKUB Tahun 2025 bertajuk Sinergi Kolaborasi untuk Indonesia Rukun di DoubleTree Hilton Hotel, Jalan Griya Utama, Sunter Agung, Jakarta, Jumat (28/11).
Bupati John Rettob mengatakan, Mimika merupakan kabupaten di Provinsi Papua Tengah yang heterogen, dihuni oleh masyarakat asli Papua seperti Amungme dan Kamoro serta suku-suku asli di tanah Papua, termasuk masyarakat nusantara.
“Masyarakat Kabupaten Mimika datang dari berbagai latar belakang suku bangsa, adat-istiadat, bahasa, agama, dan lain-lain tetapi tetap merawat persaudaraan, solidaritas satu sama lain,” ujar John Rettob didampingi Chris Hutagalung kepada para wartawan saat berlangsung sesi tanya jawab di DoubleTree Hilton Hotel, Jakarta, Jumat (28/11) malam.
Menurut John Rettob, mantan birokrat yang mengabdi kurang lebih 25 tahun di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, selama ini warga selalu merawat semangat solidaritas sosial, merawat nilai-nilai hidup bersama yang harmonis satu sama lain.
“Modal sosial di mana masyarakat yang datang dari aneka ragam latar belakang suku bangsa, agama, budaya, dan bahasa tetapi hidup dalam solidaritas dan harmoni sehingga merupakan dasar bagi pemerintah menunaikan agenda pembangunan Mimika demi kemajuan daerah dan kesejahteraan warga,” kata John Rettob, cucu Cristian Rettob dan putra Caspar Rettob, guru perintis pendidikan serta agama di tanah Papua.
John menyampaikan syukur kepada Tuhan karena Mimika meraih Juara I Kategori Kinerja Terbaik Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia dalam ajang anugerah Harmony Award 2025 Kementerian Agama. Juara II diraih Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, dan Juara III diraih Kabupaten Malang, Jawa Timur.
“Prestasi membanggakan tersebut diraih Mimika berkat kerja keras pemerintah, warga, dan semua pihak (stakeholders) di tanah Amungsa, bumi Kamoro dalam merawat semangat solidaritas dan harmoni di tengah masyarakat. Selain kami semua mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat ini, tugas kami selanjutnya adalah menjaga dan merawat semangat hidup yang harmonis di tengah masyarakat yang heterogen,” ujar John Rettob.
Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam sambutannya saat penyerahan Harmony Award 2025 kepada para kepala daerah dan Ketua FKUB penerima penghargaan menegaskan, kerukunan merupakan pilar penting dalam menjaga stabilitas sosial dan menjadi prasyarat bagi pembangunan nasional.
“Harmoni itu artinya suatu upaya untuk menciptakan sebuah kesetaraan, kejujuran secara objektif dan yang paling penting adalah keadilan,” ujar Menteri Nasaruddin Umar di DoubleTree Hilton Hotel, Sunter Agung, Jakarta, Jumat (28/11).
Menurut Nasaruddin, Imam Besar Majid Istiqlal, Jakarta, melalui ajang Harmony Award 2025, Kementerian Agama ingin memastikan bahwa praktik baik pemeliharaan toleransi, dialog lintas iman serta rekonsiliasi sosial dapat terbaca secara objektif di tingkat nasional sekaligus menjadi inspirasi bagi daerah lain.
Nasaruddin juga menekankan bahwa harmoni hanya bisa lahir ketika substansinya terwujud secara nyata di masyarakat. Kemampuan menenggelamkan ego individu, sektoral maupun lokal menjadi syarat penting terciptanya kerukunan.
“Harmoni itu bisa terwujud manakala kita memiliki kemampuan akumulatif, dengan menenggelamkan ego individu, ego sektoral, dan ego lokal,” ujar Nasaruddin, Menteri yang pernah menjalani Program Ph.D di Universitas McGill, Montreal, Kanada tahun 1993-1994, dan Program Ph.D di Universitas Leiden, Belanda tahun 1994-1995.
Menurut Nasaruddin, peserta Sandwich Program di Paris University, Prancis, Kementerian Agama tidak boleh sekadar muncul saat konflik terjadi tetapi harus hadir memberikan apresiasi kepada para penggerak keharmonisan.
“Kementerian Agama tidak hanya pintar mengeluh pada saat adanya konflik, tetapi juga harus mampu memberikan penghargaan manakala tercipta sebuah keharmonisan,” ujar Nasaruddin.
Pihaknya mengingatkan, indeks harmoni Indonesia berada pada titik tertinggi sepanjang sejarah pemantauan Kementerian Agama. Capaian ini harus disyukuri sekaligus dijaga keberlanjutannya.
“Kita sekarang ini berada pada tahun indeks harmoni tertinggi dalam sepanjang sejarah Indonesia. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sekaligus bertanggung jawab untuk memelihara serta merawat keberagaman dan kebersamaan, dan mempertahankan harmoni,” kata Nasarudin.
“Toleransi sesungguhnya berarti kesediaan kita untuk menerima perbedaan itu sendiri. Toleransi bukan berarti akan menyamakan sesuatu yang berbeda, dan juga bukan berarti akan membedakan sesuatu yang sama,” ucap dia.
Nasaruddin juga menyoroti bahwa enam agama besar yang menjadi agama formal di Indonesia; Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu secara historis berasal dari luar nusantara. Karena itu, diperlukan proses pengindonesiaan agar ajaran tersebut menyatu dengan budaya lokal.
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Prof Kamaruddin Amin, Ph.D mengatakan, anugerah Harmony Award 2025 dberikan kepada para kepala daerah dan Ketua FKUB seluruh Indonesia.
“Harmony Award 2025 diberikan sebagai bentuk apresiasi kinerja pemerintah daerah dan FKUB dalam memelihara kerukunan umat beragama di seluruh Indonesia,” ujar Kamaruddin Amin.
Penerima penghargaan Harmony Award 2025 terdiri dari Kategori Komitmen Tinggi Dalam Pemeliharaan Kerukunan untuk para Gubernur, Bupati, dan Walikota. Selain itu, Kategori Inspiratif FKUB untuk para Ketua FKUB provinsi, kabupaten, dan kota.
Kemudian, Kategori Kinerja Terbaik Pemerintah Daerah kepada Gubernur, Bupati dan Walikota serta Kategori Kinerja Terbaik FKUB kepada Ketua FKUB tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. (*)
