WAGHETE, ODIYAIWUU.com — Intelektual muda Papua Tengah dari Deiyai Petrus Badokapa menuding klaim sepihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika terkait tapal batas Mimika dengan Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah di wilayah Ogeiye, Kapiraya, dan Bouwobado.
Menurut Badokapa, klaim tapal batas Pemkab Mimika di wilayah tersebut sama sekali tidak mendasar atau memiliki alas legal formal maupun kultural. Realitas menunjukkan, sebelum Mimika menjadi daerah otonom baru (DOB) kabupaten masyarakat dan pembangunan di tiga wilayah itu tak pernah disentuh Pemkab Mimika.
“Kami masyarakat baru merasakan sentuhan pembangunan di tapal batas setelah Deiyai menjadi kabupaten definitif. Ini fakta yang tidak dapat diperdebatkan. Pemkab Deiyai mulai memperhatikan pelayanan sosial kemasyarakatan dan pembangunan di wilayah seperti Ogeiye, Kapiraya, dan Bouwobado setelah resmi menjadi kabupaten baru,” ujar Badokapa di Waghete, kota Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah, Kamis (13/11).
Badokapa juga mengingatkan Pemkab Mimika menyadari diri dan mengkalim sepihak tapal batas kedua kabupaten dengan versinya sendiri. Apalagi sekadar klaim atas dasar kepentingan ekonomi sehingga mau mencaplok daerah milik Deiyai di tapal batas kedua kabupaten itu.
“Kami putra daerah dari Kapiraya dan Bouwobado menegaskan Pemerintah Mimika perlu mengambil langkah hati-hati dan dengan bijak. Jangan mencaplok daerah di tapal batas yang merupakan milik Kabupaten Deiyai,” kata Badokapa, mantan Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten se-Provinsi Papua Tengah.
Menurut Badokapa, mantan Ketua DPRD Deiyai tahun 2019-2024, tahun 2021 seluruh utusan kabupaten dan kota di tanah Papua pernah dikumpulkan di Jayapura untuk menyelesaikan tapal batas di daerahnya masing-masing.
“Saat di Jayapura, kami menunggu selama seminggu lebih Wakil Bupati Mimika Bapak John Rettob (saat ini Bupati Mimika) beserta jajaran Pemkab Mimika. Kami sudah hadirkan masyarakat adat dari Bouwobado dan Kapiraya, baik dari suku Mee, Moni, dan Kamoro. Namun, beliau beserta jajaran Pemkab Mimika tidak pernah hadir,” kata Badokapa.
Badokapa menuding Pemkab Mimika sama sekali tidak punya itikad yang baik untuk menyelesaikan tapal batas dengan cara yang baik dan bermartabat sebagai pucuk pimpinan di Mimika
“Pemkab Mimika jangan mengusik kehidupan harmonis antara Suku Mee, Moni dan Kamoro yang selama ini terjalin baik dan akur. Kami menilai ada orang dari luar tanah Papua yang sedang berupaya mengacaukan kehidupan antar sesama suku di wilayah Bouwobado dan Kapiraya,” kata Badokapa, politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Deiyai.
Badokapa mengatakan. sebelumnya Bupati Deiyai Melkianus Mote juga sudah meminta Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa menyampaikan kepada pihak Kementerian Dalam Negeri segera menetapkan kembali tapal batas wilayah Deiyai dengan Mimika.
“Masalah tapal batas merupakan tanggung jawab antara Bupati Deiyai dan Bupati Mimika. Maka, kami minta kepada seluruh masyarakat tidak terpengaruh dengan itu,” kata Bupati Mote. (*)
