MANOKWARI, ODIYAIWUU.com — Penduduk usia sekolah (PUS) yang tidak bersekolah di seluruh wilayah tanah Papua, baik di Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan tahun 2023 mencapai 693.805 orang.
Menurut akademisi Universitas Papua (Unipa) Manokwari Agus Irianto Sumule, jumlah tersebut berasal dari penduduk mulai usia sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan SMA/SMK.
“Jumlah penduduk usia sekolah terbanyak mulai dari SD hingga SMA atau SMK terdapat di Provinsi Papua Tengah sebesar 205.763 orang disusul Papua (152.319), Papua Pegunungan (148.683), Papua Selatan (103.158), Papua Barat Daya (44.828), dan Papua Barat (39.053),” ujar Agus Sumule dari Manowari, kota Provinsi Papua Barat, Rabu (5/11).
Menurut Agus, kondisi miris tersebut juga sudah ia sampaikan saat tampil sebagai pemateri dalam acara Talkshow 100 Tahun Nubuatan Pendeta Izaak Samuel Kijne yang diselenggarakan Sinode Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Tanah Papua di Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat pekan keempat Oktober lalu.
“Kalau tersedia dana Rp 9,42 triliun setiap tahun di tanah Papua, maka kita bisa menyelesaikan masalah pendidikan di seluruh SD bagi penduduk usia 9-12 tahun. Kalau masalah ini selesai, maka masalah di SMP, SMA/SMk akan selesai dengan sendirinya karena dasar-dasar pendidikan anak sampai di kampung-kampung sudah sangat kuat,” kata Agus.
Agus mengatakan, dana sebesar Rp 9,2 triliun setiap tahun hanya kurang lebih 10 persen dari pembayaran PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada pemerintah pusat dan daerah.
“Masih ada 90 persen yang bisa dipakai untuk membiayai berbagai keperluan di republik ini. Belum lagi dari sumber-sumber eksploitasi sumber daya alam, SDA di tanah Papua seperti British Petroleum (BP), perusahaan minyak dan gas multinasional besar asal Inggris, Gag Nikel, dan lain sebagainya,” ujar Agus.
Agus juga menyebutkan persebaran sekolah-sekolah di tanah Papua mulai PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB tahun 2023 mencapai 7.691 sekolah. Jumlah terbesar menyebar di Papua sebanyak 1.876 sekolah disusul Papua Barat (1.307), Papua Tengah (1.182), Papua Pegunungan (1.155), Papua Barat Daya (1.126), dan Papua Selatan (1.045).
Selain itu, data tahun 2023 menunjukkan, ketersediaan guru PAUD hingga SMA/SMK mencapai 59.068 orang. Jumlah ketersediaan guru terbesar adalah Provinsi Papua sebanyak 15.812 orang disusul Papua Barat (10.149) orang, Papua Barat Daya (9.827), Papua Tengah (9.646), Papua Selatan (8.167), dan Papua Pegunungan (5.467).
Agus mengatakan, hal urgen yang perlu dilakukan ke depan adalah menjangkau sebanyak mungkin penduduk usia sekolah tidak bersekolah agar bersekolah. Caranya melalui pembentukan dan penerapan regulasi Peraturan Kampung (Perkam) atau Peraturan Daerah (Perda) wajib bersekolah yang didukung masyarakat.
“Perlu memperkuat peran gereja dalam mendidik warga jemaat untuk bertanggung jawab di dalam pendidikan anak-anak dan mengembangkan inovasi pendidikan tanah Papua. Sekolah sepanjang hari dikombinasikan dengan matematika gasing di setiap SMP dan SMA/SMK ‘kecil’ di kampung-kampung di tanah Papua,” ujar Agus.
Selain itu, yang perlu dilakukan ke depan Adalah meningkatkan jumlah dan mutu guru. Misalnya, mendirikan pusat-pusat pendidikan guru Papua sesuai Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2023 tentang Program Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Guru melalui pendidikan guru di provinsi di tanah Papua.
Kemudian, mencetak tenaga guru baru melalui PPG pra-jabatan dan meningkatkan tenaga guru melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan, mengupayakan pembiayaan pendidikan dari eksploitasi SDA Papua.
Agus mengatakan, total kebutuhan standar satuan harga (SSH) untuk semua SD di tanah Papua (3.771 SD) adalah Rp 9,42 triliun. Total kontribusi Freeport Indonesia untuk negara pada tahun 2024 adalah Rp 90,5 triliun. (*)
