PEMERINTAH Indonesia telah lama mengklaim Papua sebagai bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun klaim ini selalu disertai dengan pendekatan kekerasan terhadap Tentara Nasional Pembebasan Organisasi Papua Merdeka (TNP OPM) dan masyarakat Papua yang menuntut hak menentukan nasib sendiri. Alih-alih membuka ruang dialog yang bermartabat dan bermakna, negara justru memilih jalan perang, menebar ketakutan, dan merampas kehidupan. Ini bukan sekadar soal strategi keamanan—ini adalah penghancuran terang-terangan terhadap kedaulatan manusia.
Sudah puluhan tahun, kebijakan negara di Papua berjalan di atas darah dan air mata rakyat. Aparat keamanan terus digelontorkan, operasi militer terus digencarkan, dan pelabelan sepihak terhadap kelompok bersenjata sebagai “teroris” terus dikampanyekan. Pemerintah memperlakukan konflik Papua seolah hanya masalah keamanan, padahal sesungguhnya ia adalah persoalan politik, sejarah, dan kemanusiaan. Ketika suara rakyat dijawab dengan peluru, maka negara telah kehilangan akal sehatnya.
Pemerintah Indonesia dengan sadar memilih mempertahankan kedaulatan negara dengan cara menghancurkan kedaulatan manusia Papua. Setiap penembakan, pengungsian, pembakaran rumah, dan operasi militer bukan hanya melukai tubuh, tetapi juga meruntuhkan martabat manusia. Negara seharusnya melindungi warganya, bukan memperlakukan mereka sebagai musuh. Papua bukan sekadar wilayah di atas peta—di sana ada manusia, ada anak-anak, ada orang tua, ada kehidupan yang layak dihormati.
Dialog bukan kelemahan. Dialog adalah kekuatan negara yang beradab. Tetapi pemerintah Indonesia justru takut berdialog dengan TNP OPM, seolah-olah dialog akan meruntuhkan kedaulatan negara. Padahal kenyataannya, dengan menolak dialog dan memilih kekerasan, negara sedang meruntuhkan kedaulatannya sendiri di mata rakyat Papua dan dunia internasional. Kekerasan hanya melahirkan dendam, memperpanjang luka, dan memperdalam jurang ketidakpercayaan.
Kita tidak sedang hidup di zaman penjajahan, tetapi negara memperlakukan Papua seolah wilayah taklukan yang harus diredam dengan senjata. Inilah bentuk nyata kolonialisme gaya baru: kedaulatan negara dijadikan dalih untuk menindas manusia. Pemerintah boleh saja berteriak tentang keutuhan NKRI, tetapi tidak akan pernah ada keutuhan sejati jika ia dibangun di atas penderitaan rakyatnya sendiri.
Sudah saatnya pemerintah Indonesia berhenti bersikap pengecut dengan berlindung di balik laras senjata. Jalan dialog harus ditempuh. TNP OPM bukan sekadar musuh negara; mereka adalah bagian dari rakyat Papua yang memiliki suara dan kehendak politik. Mendengarkan suara mereka bukan berarti menyerah—itu justru bentuk penghormatan terhadap martabat manusia.
Kedaulatan negara tidak boleh menjadi pembenaran untuk membunuh kedaulatan manusia. Karena ketika negara menghancurkan martabat manusia, maka sesungguhnya negara itu sedang menghancurkan dirinya sendiri. (Editor)
