Oleh Moksen Sirfefa
Intelektual Papua
BARU kali ini saya menyaksikan ujian terbuka promosi doktor dengan undangan, rangkaian karangan bunga dan jejeran kendaraan yang sangat banyak, penuh sesak. Kampus Universitas Indonesia (UI) yang begitu luas pada Rabu siang hingga sore hari 16 Oktober 2024 dipenuhi mobil para undangan yang hadir di sana. Saya sendiri parkir di area perpustakaan pusat yang berjarak satu kilometer ke gedung Makara Art Center, tempat acara berlangsung.
Para undangan terdiri dari pesohor Tanah Air, mulai mantan Wapres Jusuf Kalla, Ketua MPR, Ketua DPD hingga Wapres KH Ma’ruf Amin. Dari kalangan Partai Golkar ada Akbar Tandjung, Agung Laksono, Aburizal Bakrie, Enggartiasto Lukita, Cicip Sutarjo, Yoris Raweyai, Ali Mochtar Ngabalin dan beberapa pengurus Partai Golkar.
Kehadiran para senior partai Golkar ini menunjukkan bahwa di partai Golkar di bawah kepemimpinannya tetap solid. Tentu saja forum akademik ini dijejali rekan-rekannya di HIPMI, juga kawan dan seniornya di HMI.
Dia adalah Bahlil Lahadalia, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Bahlil mengambil Program Studi Kajian Stratejik dan Global pada Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia dengan judul disertasi Kebijakan, Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia.
Tema kunci disertasi Bahlil adalah program pembangunan “hilirisasi nikel” dengan mengambil kasus di Morowali, Sulawesi Tengah dan Weda, Halmahera Maluku Utara. Konsentrasi penelitiannya pada aspek kebijakan, kelembagaan, dan tata kelola dengan timbangan keadilan dan keberlanjutan.
Bahlil dalam disertasi setebal 502 halaman (versi pdf) itu menyoroti kebijakan hilirisasi (nikel) di Indonesia yang dinilainya belum adil. Aspek keadilan yang dimaksud adalah (1) dana bagi hasil (DBH) untuk daerah penghasil belum sesuai; (2) masyarakat area tambang/pengusaha lokal belum terlibat seutuhnya dalam pengelolaan sumberdaya alamnya; dan (3) kerusakan/pencemaran lingkungan hidup dan gangguan kesehatan pada titik yang memprihatinkan. Tiga aspek ini menurut Bahlil harus ditangani segera dalam kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia.
Pada sesi tanya jawab, aspek keadilan dan keberlanjutan ini mengemuka. Antara lain, sektor hilirisasi masih didominasi investasi asing, terhambatnya transformasi struktural karena minimnya dukungan perbankan untuk pengusaha menengah nasional dan daerah, pihak investor belum memiliki rencana diversifikasi pasca tambang, pencemaran lingkungan yang masih terjadi maupun pelanggaran hak ketenagakerjaan.
Sepanjang amatan saya, Bahlil sangat menguasai tema dan isi disertasinya. Tentang aspek kebijakan, ia mengambil kerangka teori dari Thomas R Dye Understanding Public Policy (2017), yakni formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan dan reformulasi kebijakan.
Sementara untuk aspek kelembagaan, dia mengambil kerangka teori dari HJ Chang (2002), Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective dan artikel D Rodrik (2004), Industrial Policy for Twenty-first Century tentang kelembagaan yang memiliki mandat yang jelas dari pimpinan tertinggi, memiliki kewenangan koordinasi antar lembaga (pemerintah dan swasta) serta memiliki kewenangan untuk memobilisasi sumberdaya.
Sedangkan untuk tata kelola hilirisasi, Bahlil menggunakan kerangka teori D Rodik dan CF Sabel (2020), Building A Good Jobs Economy, juga artikel CF Sabel dan DG Victor (2022), Fixing the Climate: Strategies for An Uncertain World, yakni tata kelola yang berorientasi pada hasil yang terukur, dukungan pemerintah yang bersyarat (conditionalities) dan tata kelola kebijakan yang iteratif.
Bahlil berhasil mempertahankan judul disertasi itu di hadapan tim pengujinya yang terdiri dari para pimpinan akademik dan guru besar, UI, IPB dan Kyoto University dengan hasil cumlaude alias sangat memuaskan.
Betapa tidak, dalam debut karirnya sebagai pembantu Presiden Jokowi, mungkin dia satu-satunya menteri yang paling banyak dibuntuti awak media cetak dan elektronik bahkan menjadi topik “pergunjingan” publik.
Dia juga satu-satunya personil kabinet yang empat kali dilantik presiden Jokowi sebagai pembantunya. Mulai kepala BKPM (2019), Menteri Investasi (2021), Menteri Ad-Interim ESDM (2022) dan Menteri ESDM (2024).
Di bidang pemerintahan, pada bulan Agustus 2024, ia menerima tanda jasa Bintang Mahaputera Adipradana atas dedikasinya kepada bangsa dan negara sedangkan di bidang politik, ia terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Sepanjang kurang lebih dua jam, promovendus Bahlil berhasil menyulap ruang sidang dan pengunjung di ruang transit dan di luar gedung (tenda) sebagai panggung akademik yang biasanya tegang berubah menjadi forum canda akademik penuh gairah.
Di akhir sesi tanya jawab, Bahlil berjanji jika dia “dipakai” di dalam kabinet Prabowo-Gibran (tentu masih di bidang yang sama seperti saat ini), dia akan menerapkan apa yang ditulisnya di dalam disertasinya itu.
Dengan gaya khas timurnya, Bahlil kembali bernostalgia dengan masa lalunya sebagai anak terminal, miskin dan jauh dari hidup layak di Fakfak dan kuliah Strata Satu (S1) di STIE Port Numbay, Jayapura yang tidak terdeteksi di google hingga dia bisa meraih gelar doktor di kampus bergengsi Universitas Indonesia.
Semua hadirin bangga dan puas dengan pencapaian Bahlil ini. Pencapaian ini sekaligus menyematkan empat profesi baru Bahlil selaku pengusaha, birokrat, politisi dan akademisi. Tentu saja masyarakat di kawasan timur Indonesia berharap Bahlil menjadi the new rising star bagi kemajuan dan kejayaan Indonesia di masa depan. Semoga!
