Oleh Yanuarius Puduwiyai Apkulol Dou
Alumnus Fakultas Teologi Moral dan Spiritual Universitas Navarra Pamplona, Spanyol
DI TANAH Papua yang berbalut kabut pegunungan, fajar seringkali datang bukan membawa kesejukan, melainkan bayang-bayang ketakutan yang merayap hingga menyentuh honai, rumah khas Papua.
Berdasarkan catatan kronologis yang menyayat hati, tanggal 23 Oktober 2026 di Kampung Nonggoloit, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, menyisakan sebuah luka mendalam yang mengoyak nurani kemanusiaan.
Pagi itu semestinya berjalan seperti biasa —waktu tatkala asap dapur mengepul, diiringi kehangatan secangkir kopi yang menemani detik-detik awal kehidupan warga. Namun, ketenangan itu seketika sirna tatkala deru kendaraan taktis merangsek masuk, mengubah lanskap damai menjadi arena teror yang mencekam.
Tiga orang warga sipil yang tak tahu menahu tentang pusaran konflik terpaksa mengambil keputusan paling purba demi mempertahankan nyawa: berlari turun ke arah kebun. Mereka bukanlah kombatan, tidak pula memegang senjata; mereka adalah manusia biasa yang merawat hari-hari sederhana.
Malangnya, timah panas dari Satuan Tugas Rajawali VI Den 1; yang berada di bawah komando Operasi Habema; tak membedakan antara musuh dan warga tak berdosa. Dua nyawa seketika gugur di tempat, yakni Masut Serera (27 tahun), seorang aparatur Kampung Gilingan, dan Kabera Kerebea (20 tahun).
Sementara itu, seorang anak muda berusia 14 tahun berinisial KK, yang berstatus sebagai pelajar, harus merangkak menahan sakit akibat luka tembak di lengannya, berjuang menyusuri tebing pegunungan demi menjemput keselamatan.
Secara teoretis dan yuridis, kehadiran Komando Operasi (Koops Habema) yang dicanangkan Panglima TNI sejak tahun 2024 mengusung pendekatan smart power—sebuah sintesis antara soft power, hard power, dan diplomasi militer untuk meredam eskalasi kelompok bersenjata OPM.
Implementasi yang Terdistorsi
Namun, implementasi di lapangan memperlihatkan distorsi yang amat kontras dengan mandat perlindungan. Dalam kerangka hukum humaniter internasional, khususnya Pasal 3 ayat (1) Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958, setiap pihak yang bersengketa mutlak diwajibkan memberikan perlindungan kemanusiaan kepada warga sipil (hors de combat).
Tindakan merenggut nyawa, penganiayaan, serta perlakuan kejam tanpa melalui proses peradilan yang sah merupakan bentuk pengkhianatan nyata terhadap konvensi tersebut.
Lebih jauh lagi, kacamata hukum nasional menegaskan bahwa peristiwa di Nduga bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan sebuah indikasi kuat terpenuhinya unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan.
Sebagaimana termaktub dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juncto Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak untuk hidup adalah hak fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights).
Ketika peluru aparat negara menembus tubuh warga sipil yang berlari ketakutan di kebun mereka sendiri, maka esensi dari perlindungan konstitusional telah runtuh seketika.
Tindakan ini memenuhi batasan normatif Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, di mana serangan yang meluas atau sistematik terhadap penduduk sipil dikategorikan sebagai kejahatan serius yang menuntut pertanggungjawaban hukum.
Menyikapi tragedi kemanusiaan ini, Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua memandang bahwa pembiaran bukanlah sebuah opsi. Keadilan harus ditegakkan melalui investigasi yang independen, transparan, dan objektif.
Desakan Civil Society
Oleh karena itu, berdasarkan mandat perlindungan hukum yang berlaku, kelompok masyarakat sipil dalam Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua, Senin (26/10) mendesak sejumlah langkah strategis dan konkret dari para pemangku kekuasaan tertinggi di Republik ini.
Pertama, pemerintah Pusat (Presiden RI): Segera menuntaskan persoalan politik Papua secara akar rumput sesuai janji kampanye, serta mengevaluasi total kebijakan keamanan militeristik yang kerap menjadi pemicu lahirnya siklus kekerasan dan pelanggaran HAM di tanah Papua.
Kedua, Panglima TNI: melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas dan orientasi Koops Habema, serta membuka akses seluas-luasnya bagi Komnas HAM RI untuk menyelidiki dugaan pelanggaran Pasal 3 Konvensi Jenewa 1994 oleh anggota Satgas Rajawali VI Den 1 di Kabupaten Nduga.
Ketiga, DPR RI dan MPR RI: menggunakan fungsi pengawasan konstitusional dengan memanggil pimpinan Koops Habema dan Komandan Satgas Rajawali VI Den 1 guna memastikan jaminan perlindungan warga sipil di zona konflik.
Keempat, Kementerian HAM RI: memastikan bahwa setiap satuan operasi di bawah Koops Habema secara ketat mematuhi instrumen perlindungan hak-hak dasar masyarakat sipil.
Kelima, Komnas HAM RI: segera membentuk tim investigasi independen untuk melakukan penyelidikan mendalam atas dugaan pelanggaran HAM berat dalam kasus penembakan di Nduga, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 83 ayat (3) huruf b UU Nomor 39 Tahun 1999.
Keenam, LPSK RI: memberikan perlindungan fisik dan psikologis secara khusus kepada saksi korban selamat (KK) yang kini tengah menjalani perawatan intensif.
Ketujuh, Pemerintah Daerah (Gubernur Papua Pegunungan, Bupati Nduga, beserta jajaran legislatif daerah): segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengawal proses penegakan hukum atas tragedi kemanusiaan yang merenggut nyawa warga sipil di Nduga.
Tanah Papua mendambakan kedamaian yang berakar pada keadilan, bukan perdamaian yang semu di atas linangan air mata dan darah orang-orang tak berdosa di atas bumi Cenderawasih.
Sudah saatnya kemanusiaan ditempatkan di garis depan, mengatasi segala bentuk arogansi kekuasaan demi terciptanya martabat hidup yang setara bagi setiap warga negara di tanah Papua, potongan surga yang jatuh ke bumi.










