Penyelenggaraan Pemilu di Papua Pegunungan - Odiyaiwuu.com | Membahagiakan Kehidupan
OPINI  

Penyelenggaraan Pemilu di Papua Pegunungan

Frans Maniagasi, pengamat politik lokal Papua. Foto: Istimewa

Loading

Oleh Frans Maniagasi

Pengamat politik lokal Papua

PADA 7 Februari 2024 dilaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) para bupati seluruh Provinsi Papua Pegunungan bersama anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Wamena, kota Provinsi Papua Pegunungan. Hadir memberikan arahan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia John Wempi Wetipo dan Penjabat Gubernur Velix Vernando Wanggai.

Dalam arahannya, Wempi menegaskan agar dalam persiapan hingga pelaksanaan pemungutan suara pada Rabu, 14 Februari 2024 tidak terjadi kegaduhan. Mengapa? Pengalaman menunjukkan, penyelenggaraan Pemilu di wilayah ini banyak melahirkan ‘masalah’.

Mulai dari daftar pemilih tetap (DPT), pendanaan, distribusi surat suara, hingga sistem noken. Penyebabnya di satu sisi adalah letak geografis, fisik dan isolasi daerah. Realitas ini tentunya berpengaruh terhadap aspek pendanaan, distribusi surat suara, kampanye, dan aktivitas politik masyarakat.

Di sisi lain relasi klientelistik (klien) antara politisi dan masyarakat yang dilegalkan dengan sistem noken, berimplikasi terhadap penyelenggaraan Pemilu di wilayah ini. Sistem noken yang merupakan penjabaran atas perintah UU Otsus dalam hal ini menghormati dan menghargai ‘kekhususan’ dari budaya politik masyarakat lokal.

Dalam praktiknya, sistem noken cendrung menggunakan cara mobilisasi yang dipandang kurang mencerminkan demokratisasi dalam pemilihan bahkan memiliki kekurangan dan kelemahan terhadap perkembangan demokrasi ke depan sehingga sistem ini perlu ditinjau.

Pendanaan

Pendanaan juga masih menjadi masalah. Hal itu terjadi karena menurut beberapa bupati sesuai Naskah Penyerahan Hibah Dana (NPHD) telah berkontribusi kepada KPUD Kabupaten pada Tahun Anggaran (TA) 2023. Namun, ada juga yang baru melakukan kewajibannya pada TA 2024.

Ada yang menarik di forum ini bahwa terjadi bias dalam penyiapan alokasi pendanaan diakibatkan oleh fokus Pemda kabupaten dikonsentrasikan kepada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sementara pemilihan Februari menunggu pendanaan dari APBN.

Perbedaan pandangan itu telah diklarifikasi baik oleh Wakil Mendagri maupun penjabat gubernur. Namun delapan kabupaten telah berkontribusi, baik dana maupun bantuan kantor, kendaraan operasional dan peralatan serta fasilitas kantor untuk masing-masing KPUD.

Sementara itu sesuai laporan KPUD Provinsi Papua Pegunungan, bersamaan dengan persiapan pelaksanaan Pemilu terjadi masa transisi komisioner KPUD di beberapa kabupaten, pergantian komisioner lama yang telah berakhir masa tugasnya.

Sementara komisioner yang baru terpilih dan menunggu jadwal pelantikan juga merupakan faktor yang ikut mempengaruhi proses persiapan. Tapi semua ini diupayakan sebelum hari H pencoblosan telah tuntas.

Distribusi surat suara

Masalah lanjutan lain yang tidak kalah penting dan menjadi salah satu titik krusial adalah distribusi surat suara, khusus untuk pendistribusian surat suara untuk wilayah Papua Pegunungan. Mengingat kondisi geografis yang sulit, satu-satunya sarana transportasi adalah pesawat terbang dan jalan darat.

Untuk itu tidak ada pilihan lain koordinasi dan kerjasama dengan pihak aparat keamanan, baik TNI maupun Polri dalam hal mobilisasi dan pendistribusian surat suara menjadi satu- satunya cara yang mesti dilakukan.

Mengingat waktu yang singkat dan mendesak, tak ada pilihan lain kerjasama dan koordinasi dengan aparat TNI-Polri untuk mobilisasi cepat dan tepat pengiriman surat suara, direncanakan tiga hari sebelum hari pemungutan suara telah berada di masing- masing TPS.

Selain itu seperti penegasan Penjabat Gubernur Velix Wanggai bahwa penguatan pendidikan politik (political education) kepada masyarakat merupakan masalah substantif. Sehingga praktik pelaksanaan pemilihan bukan saja memenuhi prinsip-prinsip demokrasi namun bermuara para national building keIndonesiaan.

Artinya, melalui Pemilu yang demokratis masyarakat tidak saja memilih dan menyalurkan aspirasinya lewat momentum Pemilu memilih presiden dan wapres, sekaligus wakilnya di lembaga parlemen baik di tingkat kabupaten, provinsi dan pusat serta DPD RI dalam rangka ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan negara namun sekaligus memperkokoh nasionalisme dan rasa cinta pada bangsa dan negara.

Dengan demikian syarat itu perlu dikukuhkan dan dikokohkan melalui relasi dan komunikasi yang erat dengan simpul-simpul sosial seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, perempuan dan pemuda serta stakeholders terkait dan strategis termasuk MRP, merupakan suatu keniscayaan yang tak boleh diabaikan sehingga terjadi kolaborasi dan sinergitas.

Ditambahkan pula oleh penjabat gubernur agar adanya komunikasi publik dalam rangka menginformasikan persiapan, pelaksanaan hingga pasca Pemilu agar terfilter dan terkonfirmasi informasi yang diterima oleh publik utuh, jelas, dan terukur guna menghindari salah persepsi atau aneka berita palsu.

Mengubah perspektif

Seperti yang disinggung di atas, mengubah sistem noken ke sistem satu orang satu suara (one man one vote) atau satu pilihan sudah saatnya ditinjau. Sebab sistem ini dianggap tidak relevan dengan prinsip-prinsip demokrasi tapi juga perlu political education kepada masyarakat.

Hal ini tentu membutuhkan waktu dalam mengubah perspektif rakyat tapi yang terpenting adalah kewajiban para akademisi dan intelektual Papua Pegunungan untuk memberikan argumentasi yang substantif kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat meninjau kembali putusannya. Tentu membutuhkan kajian akademik yang komperehensif dan memadai ditopang dukungan politik dan yuridis bahkan sosiologis.

Temuan lapangan selama penyelenggaraan pemilihan yang lalu sistem ini telah mencederai pilihan rakyat di wilayah pegunungan. Bahkan adanya intervensi penguasa setempat yang memonopoli suara dari calon yang memiliki suara terbanyak terutama kasus ini terjadi di level PPD di Kabupaten Jayawijaya.

Paskalis Kossay, salah satu calon DPR Papua Pegunungan juga memberikan penegasan dan masukan terkait monopoli suara pada rapat tersebut. Penegasan itu diutarakan mengingat penguasa kerap leluasa dan sewenang-wenang mengalihkan suara calon yang tertentu kepada calon lain dengan memanfaatkan kedekatan dan nepotisme.

Masalah lain juga upaya penindakan dan sangsi terhadap pelanggaran pelaksanaan Pemilu masih lemah dan kadang adanya budaya permisif dan kompromis yang solusinya di luar jalur hukum. Bahkan bagi penguasa lokal yang jelas-jelas otoriter melakukan pelanggar berat pun (PPD) tak pernah diberikan sanksi.

Bawaslu juga mencatat kejahatan Pemilu yang terberat adalah pencurian suara melalui praktik transaksi gelap. Realitas politik ini perlu menjadi agenda penting. Demikian konstatir dari Ketua Bawaslu/Panwaslu Provinsi Papua Pegunungan. Kerap pula yang jadi keluhan klasik dari KPUD yaitu jaringan internet. Jaringan internet menjadi sorotan dalam rapat ini oleh beberapa pihak selain KPUD dan Bawaslu.

Jaringan internet yang kapasitas dan dayanya penting memperoleh perhatian serius dan tindakan konkrit dari pemerintah baik provinsi maupun kabupaten. Faktor jaringan internet menjadi urgen, sehingga menghindari kejahatan Pemilu dalam hal meminimalisasi ‘pencurian suara’.

Demikian beberapa catatan penting yang sempat direkam dari hasil rapat koordinasi para bupati bersama Provinsi Papua Pegunungan. Sehingga harapan dari penjabat gubernur bahwa Pemilu pertama kali yang dilaksanakan pasca wilayah ini mekar dari provinsi induk, Papua, dapat terlaksana dengan aman dan damai.

 

Tinggalkan Komentar Anda :