SENTANI, ODIYAIWUU.com — Periode kedua masa jabatan Gubernur Papua Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemen Tinal tahun 2018-2023, akan berakhir 5 September 2023. Namun, di tengah periode kedua masa kepemimpinan keduanya, Klemen meninggal di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta, Jumat (21/5 2021) sekitar pukul 04.00 WIB.
Sedangkan jabatan Lukas Enembe digantikan Sekda Dr Muhammad Ridwan Rumasukun, SE, MM sebagai Pelaksana Harian Gubernur Papua melalui surat Nomor 100.3.2.6/184/SJ yang diparaf Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian di Jakarta, Rabu (11/1).
Rumasukun mengemban posisi Pelaksana Harian Gubernur Papua guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan menyusul langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Enembe di Jakarta, Rabu (11/1) akibat orang nomor satu Papua itu tersangkut kasus korupsi.
Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Port Numbay George Awi mengatakan, dalam proses menentukan penjabat Gubernur Papua pasca berakhirnya tugas pelaksana harian Ridwan Rumasukun, Presiden Joko Widodo diharapkan dapat melihat potensi putera asli Papua Tabi-Saireri melanjutkan roda pemerintahan. Meski hal itu menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Kami tokoh masyarakat beserta seluruh elemen di Papua mendoakan dan berharap Penjabat Gubernur Papua adalah orang asli Papua. Kami juga tentu sadar bahwa hal itu menjadi kewenangan pemerintah pusat,” ujar George Awi kepada Odiyaiwuu.com dari Sentani, kota Kabupaten Jayapura, Papua, Kamis (27/7).
Namun, menurut George, dalam semangat otonomi khusus Papua kami berharap diangkat anak asli menjadi penjabat gubernur. Saat ia mengalungkan noken Papua di leher Presiden Jokowi saat peresmian Papua Youth Creative Hub (PYCH) di Kota Jayapura, Selasa (21/3), saat itu doa dan harapan muncul agar Presiden Jokowi dan Mendagri mempertimbangkan menunjuk putra asli Papua mengemban tugas sebagai penjabat gubernur.
“Penunjukan Penjabat Gubernur Papua usai berakhirnya masa kepemimpinan Pak Lukas Enembe dan Alm Pak Klemen Tinal, menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun, kami juga memohon Bapak Presiden H Joko Widodo menunjuk salah satu putra terbaik Papua seperti Pak Anthonius M Ayorababa, SH, M.Si. Penunjukan putra asli Papua itu juga seperti yang berlaku di Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Ini bentuk penghormatan kepada orang asli atas kebijakan otonomi khusus Papua,” kata George.
Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Tabi Daniel Toto menambahkan, masyarakat adat Tabi bersama seluruh elemen juga mendoakan dan merindukan agar Presiden Jokowi dan Mendagri Tito Karnavian memilih putra asli Tabi-Saireri sebagai Penjabat Gubernur Papua usai masa kepemimpinan Lukas Enembe dan Alm Klemen Tinal.
“Masyarakat tanah Papua mengerti dan memahami esensi otonomi khusus diikuti pemekaran Papua menjadi tiga daerah otonom baru provinsi. Di dalam otsus berlaku kewenangan khusus sehingga penempatan penjabat gubernur juga tetap memprioritaskan orang asli Papua yang memenuhi syarat dan golongan kepangkata. Sejauh ini kami melihat sosok Pak Ayorbaba dapat dipertimbangkan sebagai penjabat gubernur Papua,” ujar Daniel Toto di Jayapura, Kamis (27/7).
Sekadar tahu. Saat ini Anthonius Ayorbaba menjabat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusis (Kakanwil Kemenkumham) Papua. Ayorbaba adalah putra asli Papua kelahiran Serui. Ia menyelesaikan SD, SMP hingga SMA di Serui.
Ayorbaba kemudian masuk Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih (Uncen) hingga meraih sarjana tahun 1995. Tahun 2006 ia masuk jurusan Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial Politik (Fisip) Universita Indonesia, Depok, Jawa Barat. Saat bersamaan Ayorbaba juga mengikuti Diklat PIM I LAN RI tahun 2021.
Putra asli Papua dari suku Tabi-Saireri ini merenda karier dengan menempati jabatan perdana sebagai Kepala Seksi Giatja Lapas Klas IIA Abepura tahun 2002-2003. Kemudian Kabid Regwat dan Binsustik Kanwil Kemenkumham Papua tahun 2007-2008. Selanjutnya dipercaya Kembali menjadi Kalapas Klas IIA Abepura periode 2008-2010.
Tak sampai di situ. Ia juga pernah menjabat Kepala Kadiv Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat tahun 2012 sebelum akhirnya mendapat tugas yang sama di Sulawesi Utara tahun 2016 dan Kalimantan Tengah tahun 2017.
Kembali ke tanah Papua, tepatnya di Papua Barat Ayorbabab ditugaskan sebagai Kawanwil Kemenkumham tahun 2018-2020. Sejak 2021 hingga saat ini menjabat Kawanwil Kemenkumham Papua. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
