JAYAPURA, ODIYAIWUU.com — Kader senior Partai Golkar Papua Paskalis Kossay mendesak Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar segera menggelar Rapat Konsultasi Nasional menyikapi prahara politik di tubuh Partai Golkar yang saat makin liar. Prahara dimaksud yaitu kursi kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto digoyang kader internal.
“Kami mendesak Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar segera menggelar rapat konsultasi nasional. Rapat konsultasi itu melibatkan pimpinan seluruh Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi seluruh Indonesia untuk menyikapi dinamika internal yang semakin kontra produktif, cenderung memecah belah agar para kader berkonsentrasi menghadapi Pemilu 2024,” ujar Paskalis kepada Odiyaiwuu.com dari Jayapura, Papua, Rabu (26/7).
Menurut Paskalis, melalui rapat konsultasi nasional menjadi momentum strategis menyatukan kembali persepsi dan semangat soliditas kader di seluruh Indonesia. Dengan demikian, semua potensi kader baik di pusat maupun daerah solid dan bekerja keras menangkal isu yang berkembang belakangan, yang merusak semangat perjuangan Partai Golkar dalam Pemilu 2024.
“Sekaligus konsolidasi kekuatan partai dalam sisa waktu enam bulan. Partai Golkar perlu segera mengambil langkah preventif sebelum prahara ini melebar menjadi komoditas politik lawan, melemahkan soliditas dan kekompakan menuju arena pertarungan politik yang sesungguhnya,” kata Paskalis lebih lanjut.
Selain itu, ujar Paskalis, rapat kosultasi nasional merupakan sarana memperbaiki komunikasi politik internal kader dan menjalin silaturahmi antar sesama kader.
“Saya berharap agar DPP Partai Golkar segera mencari solusi yang tepat guna mengakhiri polemik berkaitan dengan prahara politik internal partai,” kata Paskalis.
Belakangan berhembus isu kursi kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto digoyang kader internal. Pangkal soalnya, dewan pakar partai berlambang pohon beringin itu menegaskan posisi Airlangga sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2024 perlu dievaluasi karena belum jelas arah koalisi dan sikap politik partai itu di bawah kepemimpinan Airlangga.
Kemelut di internal Golkar berembus kencang setelah Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono memimpin rapat pleno ke-VIII di kediamannya, Minggu (9/7).
Sedangkan anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengatakan, rapat tersebut dalam rangka menyusun rekomendasi supaya hasil Munas dibatalkan.
“Saya minta dewan pakar harus membuat rekomendasi, meskipun ini sudah terlambat, tapi harus dikeluarkan, karena omongan saya ini sudah saya sampaikan sejak setahun lalu ke dewan pakar,” ujar Ridwan mengutip kompas.com, Selasa (11/7).
Ridwan menyebut, evaluasi hasil Munas 2019 mesti dilakukan karena saat ini Partai Golkar tak leluasa menentukan sikap jelang Pilpres 2024. Karena itu, katanya, sangat mungkin rekomendasi dari dewan pakar bakal berisi permintaan untuk mengganti bacapres Golkar dari Airlangga dengan figur lain.
Setelah menggelar rapat, dewan pakar mengeluarkan tiga rekomendasi. Pertama, membentuk poros baru di luar bakal koalisi pencapresan yang sudah ada, sejauh memenuhi electoral-presidential.
Poros baru ini akan menguntungkan kedudukan dan posisi Partai Golkar, di mana Partai Golkar akan memiliki ‘kendaraan politik’ dalam pencapresan. Selain itu, poros baru ini akan membangkitkan moril seluruh caleg Partai Golkar sebagai pejuang pejuang partai di garis depan dalam menuju kemenangan Pileg Partai Golkar dalam Pemilu 2024.
Kedua, sejalan dengan rekomendasi angka di atas, maka Ketua Umum DPP Partai Golkar sebagai Mandataris Munas X yaitu saudara Airlangga Hartarto mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar, dan sekaligus menentukan pasangan cawapresnya sesegera mungkin dengan batas waktu selambatnya sebelum bulan Agustus 2023 berakhir.
Ketiga, dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024, Dewan Pakar Partai Golkar mengusulkan agar Airlangga Hartarto bersama Partai Golkar menyelenggarakan Program Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat di seluruh Indonesia, demi memenangkan pilpres dan pileg 2024. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
