SENTANI, ODIYAIWUU.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura melakukan perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja ke Jepang selama lima hari.
Kunjungan kerja dilaksanakan dalam rangka penjajakan kerjasama pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) tenaga kerja orang asli Papua (OAP) Kabupaten Jayapura dengan pihak mitra di Jepang.
Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Klemens Hamo mengemukakan, perjalanan dinas ke negeri Matahari Terbit tersebut dilakukan menyusul undangan pihak Attraction Himisho dan SUM Technology, dua korporasi besar di negeri yang kini dipimpin Perdana Menteri Fumio Kishida.
Attraction Himisho merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang usaha pengelolaan pertanian di Tokyo. Sedangkan SUM Technology bergerak di bidang usaha pengembangan SDM tenaga kerja dan outsourcing yang berbasis di Osaka.
Melalui kemitraan dengan SUM Technology akan dijajaki kerjasama penempatan kerja tenaga kerja terlatih (skilled) setelah lulus seleksi ujian Bahasa Jepang serta ujian skill secara internasional sesuai dengan kompetensi yang diminati pada perusahaan mitra yang membutuhkan tenaga kerja di Osaka.
Menurut Hamo, kegiatan kunjungan kerja ini dilaksanakan guna menjalin kerjasama pelaksanaan program pengembangan SDM tenaga kerja OAP melalui dua skema. Pertama, skema engineering (teknik) yang ditujukan bagi orang asli Papua yang telah sarjana teknikpada berbagai jurusan. Kedua, skema specified skilled worker (SSW) bagi orang asli Papua lulusan sekolah menengah atas dan sarjana.
“Memberikan peluang bagi orang asli Papua peserta program ini untuk memperoleh pengalaman kerja guna meningkatkan etos dan motivasi kerja,” ujar Hamo kepada awak media saat menggelar jumpa pers di Kantor DPRD, Gunung Merah, Sentani mengutip papua.tribunnews.com, Sabtu (22/7).
Selain itu, lanjut Hamo, setelah bekerja di Jepang, ilmu para peserta dapat diterapkan dalan mengelola usaha produktif di Kabupaten Jayapura. Juga dapat mengoptimalkan otsus dalam upaya mendorong kapasitas sumber daya manusia.
Sebagai salah satu tujuan utama pelaksanaan kebijakan otonomi khsusus sehingga dapat dinikmati secara menyeluruh dan optimal oleh orang asli Papua guna mengurangi angka pencari kerja yang mencapai 1.998 lulusan sekolah menegah atas dan sebanyak 180 lulusan sarjana tahun 2022.
Menurut Hamo, para tenaga kerja yang dilatih nantinya akan mengelola sektor pertanian, pertanian, perkebunan, dan peternakan daerah melalui pelimpahan SDM di daerah sehingga dapat dihasilkan sejumlah komoditi unggulan daerah yang berorientasi ekspor, terutama ke Jepang.
Hamo menambahkan, kesiapan tenaga kerja terlatih itu dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah mempersiapkan generasi muda yang terlatih dan profesional menyosong bonus demografi yang terjadi di Indonesia saat ini hingga 13 tahun mendatang guna mewujudkan visi generasi emas sebagai negara maju tahun 2045.
Bonus demografi dimaksud yaitu masa atau periode di mana jumlah penduduk usia produktif 15-40 akan lebih besar, sekitar 65 tahun ke atas. Karena itu, tenaga kerja usia produktif orang asli Papua di Kabupaten Jayapura perlu dipersiapkan matang sehinggaa menjadi produktif dan berdaya saing.
Program yang akan dilaksanakan melalui beberapa tahap, di antaranya, pembentukkan peraturan daerah sebagai payung hukum dalam program kerjasama.
Hal itu dimaksud menjaga kesinambungan program sehingga siapapun kepala daerah akan menjalankan program tersebut dengan kebutuhan daerah. Kegiatan tersebut akan dilaksankaan tahun 2023 menggunakan APBD hak inisiatif DPRD.
Penandatangan kerjasama antara pemerintah dengan pihak perusahaan penyelenggara program kerja ini, akan dilaksanakan awal 2024. Dengan demikian, dinas tenaga kerja perlu memasukkan program kerja ini dalam penyusunan rencana kerja sekaligus alokasi anggarannya tahun 2024.
Selain itu, perekrutan jumlah tenaga kerja dalam sebuah kesepakatan akan mengikuti kursus Bahasa Jepang selama enam bulan. Peserta akan bekerja selama tiga tahun untuk mendapat kerjasama secara memadai sebelum mereka kembali ke Kabupaten Jayapura.
“Setelah itu dinas terkait akan mengarahkan untuk mengelola usaha produktif dan mendampingi sehingga diharapkan mempercepat ekonomi daerah. Kami juga berharap agar Bappeda menjadikan kerjasam SDM ini salah satu program prioritas perencanaan pembangunan daerah jangka pendek, menengah, dan panjang tahun 2025-2045 sehingga dapat terlaksana secara sistematis,” kata Hamo.
