TIMIKA, ODIYAIWUU.com — Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Selasa (12/4) menyetujui tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) daerah otonom baru di Papua menjadi RUU inisiatif DPR. Tiga RUU DOB Papua tersebut adalah RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.
“Pemekaran yang dikeluarkan tidak sekadar kemauan pusat namun merupakan masukan dan aspirasi yang muncul dari masyarakat. Walaupun di sana sini masih muncul pro dan kontrak, itu hal yang wajar,” ujar Anggota Komisi II DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Komarudin Watubun di Timika, kota Kabupaten Mimika, Papua Jumat (13/5).
Komarudin, anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu meminta agar keputusan terkait tiga DOB di Papua tersebut dipahami dan dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat tentang manfaat dan tujuan pemekaran. Dengan demikian perlu disosialisasi dengan baik dan itu merupakan tugas pemerintah tingkat pusat, provinsi dan kabupaten.
“Karena itu, untuk memudahkan dalam memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang tujuan pemekaran daerah otonomi baru harus dilakukan secara baik kepada masyarakat agar mudah dimengerti dan dapat diterima oleh masyarakat. Saya akan buat buku sosialisasi yang gampang dimengerti oleh masyarakat, karena kalau baca undang undang terlalu panjang maka susah dipahami,” kata Komarudin lebih jauh.
Komarudin Watubun berada di Timika dalam rangkaian reses di Mimika dan bertatap muka dengan yang dihadiri tokoh masyarakat, agama, pemuda, pengurus DPC PDI Perjuangan Mimika dan kader serta simpatisan partai, dan berbagai elemen lainnya yang berlangsung di Aula Grand Tembaga Hotel Timika.
Kegiatan reses mengusung thema Konsolidasi Tiga Pilar Partai Menuju Pemekaran Provinsi Papua Tengah dan Pemantapan Strategi Pemenangan Pemilu 2024 dirangkai dengan kegiatan sosialisasi tentang rencana DOB tiga provinsi masing-masing Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan Tengah yang dipandu Sekretaris DPD PDI Perjuangan Papua Calvin Mansnembra.
Kegiatan reses tersebut diisi juga sosialisasi tentang Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomo Baru sekaligus mendengar usulan dan pertanyaan peserta seputar rencana DOB. Reses dimanfaatkan juga melakukan sosialisasi tentang kebijakan atau perubahan dalam UU Otsus dan rencana pemekaran daerah otonomi baru.
“Di masa akan datang partai harus lebih serius pada tatanan implementasi dan regulasi. Baik menyangkut perubahan dalam UU Otsus maupun pemekaran DOB untuk tiga provinsi baru. Kita perlu sosialisasi terutama tentang perubahan dalam UU Otsus dan pemekaran. Posisi sekarang ini Undang-Undang khusus pemekaran bersifat akumulatif. Rencana pemekaran di Papua bersifat terbuka, tidak tertutup dan kapan saja bisa diproses. Prosesnya adalah inisiatif dari DPR,” ujar Komarudin.
Anggota DPRD Mimika Yulian Salossa mengaku pihaknya mendukung langkah pemekaran daerah otonomi baru tiga provisi baru di Papua, termasuk Provinsi Papua Tengah dengan Timika sebagai ibukota provinsi.
“Kami mendukung pemekaran daerah otonomi baru, namun manfaat dari pemekaran ini harus dinikmati dan dirasakan orang asli Papua. Suka atau tidak suka, pemekaran itu sudah menjadi agenda dan kebijakan pemerintah pusat sehingga harus kita dukung,” ujar Salossa yang juga anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan.
Reses Komarudin Watubun di Timika, kota emas di lereng gunung Nemangkawi, dihadir juga Bupati Kabupaten Nabire Mesak Magai, Ketua DPC PDI Perjuangan Mimika yang juga Wakil Ketua I DPRD Mimika, Yohanis Felix Helyanan, SE, Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai sekaligus Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob, S.Sos, MM, Sekretaris DPC PDIP Mimika Alfian Akbar Balyanan, SE, dan para pengurus DPC PDIP lainnya serta kader dan simpatisan. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
