Oleh Moksen Sirfefa
Anggota Kelompok Ahli BP3OKP Setwapres RI
Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden melantik Velix Vernando Wanggai sebagai Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Senin (13/11) ini. Nama Velix Wanggai (yang umum dikenal) tidak asing di publik nasional apalagi daerah asalnya, tanah Papua.
Pria yang dikenal low profile ini meniti karir selaku aparat sipil negara (ASN) di Bappenas sejak tamat dari Universitas Gajah Mada tahun 1996. Mulanya, ia menjadi staf proyek di Sekretariat Nasional Program Pembangunan Prasarana Desa Tertinggal (P3DT).
Sebagai staf yang menggeluti isu-isu pembangunan perdesaan, Velix pernah diutus belajar ke Jepang dan Korea Selatan. Selain itu, ia juga diperbantukan di Sekretariat Tim Penanganan Khusus Bagi Provinsi Irian Jaya dan Timor Timur sebelum akhirnya berubah menjadi Tim Penanganan Khusus bagi Aceh, Irian Jaya, dan Maluku.
Pada 1996-1997, Velix ikut serta dalam penyusunanan kajian kebijakan pengembangan wilayah terpadu (PWT) Sorong, Fakfak, Merauke, Jayapura, dan Jayawijaya. Pada periode itu, ia aktif pula dalam perencanaan awal Program Pengembangan Wilayah Timika Terpadu, termasuk dalam merencanakan kebijakan dana satu persen dari PT Freeport Indonesia kepada masyarakat tujuh suku di sekitar area Freeport.
Demikian pula, Velix aktif membantu perencanaan awal Program Pengembangan Kecamatan (Kecamatan Development Fund) kurun waktu 1997-1998 dan melakukan monitoring terhadap pengembangan wilayah Teluk Cenderwasih yang didanai UNDP.
Jejak karir
Sejak 1 Maret 1998 Velix menjadi CPNS di Kementerian PPN/Bappenas dan sepanjang karirnya di kementerian tersebut, ia menjabat Kepala Seksi Rencana dan Program Kawasan Tertinggal di Biro Kewilayahan kemudian menjadi Kepala Seksi Kawasan Khusus Wilayah Timur di Biro Pengembangan Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal.
Di saat menempuh studi S2 di Flinders, Australia, Velix diminta Presiden Yudhoyono sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah dan Pembagunan Daerah tahun 2010-2014. Di saat menjadi staf khusus itulah Velix menjadi pionir di dalam pembangunan situs Pekabaran Injil di Pulau Mansinam, Papua Barat, simbol kerukunan dan peradaban orang Papua.
Selepas sebagai dari staf khusus presiden, Velix kembali ke Bappenas. Ia kemudian menjabat direktur daerah tertinggal, transmigrasi dan perdesaan. Setelah itu menjabat Direktur Aparatur Negara, kemudian terakhir sebagai staf Ahli Menteri PPN/Bappenas bidang Sektor Unggulan dan Infrastruktur.
Pada periode kedua masa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, Velix diangkat menjadi Deputi Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden sebelum akhirnya ditunjuk sebagai Penjabat Gubernur Papua Pegunungan.
Soal Papua
Selanjutnya soal Papua, bagi lelaki kelahiran Jayapura 16 Februari 1972 ini adalah kesehariannya. Tidak terlepas sehari tanpa berbicara masalah Papua. Ia telah mendedikasikan dirinya sebagai ASN dengan jabatan-jabatan yang sudah dikemukakan di atas tanpa melewati isu Papua.
Isu Papua telah mandarah-daging sejak ia menjadi mahasiswa. Skripsi S1 di jurusan hubungan internasional Fisip UGM berjudul Dampak Ekonomi Politik Penanaman Modal Asing nagi Pengembangan Wilayah Irian Jaya: Studi Kasus PT. Freeport Indonesia dan tesis S2 di Flinders University berjudul Developing Papua, Indonesia: The Political Economy of the Division Policy (Pemekaran) of Papua Province, 1969-2004.
Di tesis inilah Velix merangkum gagasan-gagasan pemekaran Provinsi Irian Jaya versi gubernur Busiri Suryowinoto, Kementerian Dalam Negeri era Soepardjo Rustam, gubernur Solossa, dan versi gubernur Numberi. Secara terpisah, Velix juga menyoroti gerakan pemekaran Provinsi Teluk Cenderawasih yang dipelopori Elyas Paprindei sejak 2003 hingga deklarasi di Lapangan Trikora, Serui 15 Mei 2007 tentang Pembentukan Provinsi Teluk Cenderawasih.
Gagasan-gagasan tentang pemekaran Provinsi Irian Jaya tersebut diracik apik Velix dalam bukunya, New Deal for Papua (Menata Kembali Papua Dengan Hati) yang diterbitkan Irian Institute, 2009.
Berlatar track record pendidikan politik dan kebijakan publik, Velix mengikuti dinamika Papua saban waktu. Ia bahkan memandu perjalanan pembangunan Papua, baik sejak rezim GBHN, Propenas hingga rezim RPJMN.
Penulis teringat di tahun 2000 saat pertentangan hangat di antara para aktivis Papua di Jakarta antara memilih otonomi khusus atau merdeka, Velix dan rekan-rekan Papua yang tergabung dalam Forum Ukhuwah Pemuda Irian Jaya mengadakan seminar ikhwal otonomi khusus Irian Jaya di Hotel Indonesia.
Di saat acara pembukaan, tiba-tiba datang serombongan aktivis Papua memprotes dan membubarkan acara tersebut. Meskipun seminar batal dilaksanakan, tanpa rasa malu para pendemo ikut menikmati santap siang yang disiapkan panitia untuk peserta seminar. Makan bersama bisa mendinginkan ketegangan yang baru saja terjadi. Itulah Papua.
Sepanjang karirnya di Kementerian Bappenas, Velix pro-aktif di dalam dinamika Papua. Apalagi menghadapi situasi politik yang sangat kritis menjelang Kongres Rakyat Papua II, di mana rakyat dimobilisasi datang ke Jayapura mengikuti kongres tersebut. Pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas sigap mengkonsolidasi dukungan masyarakat melalui crash program yang langsung menjawab kebutuhan masyarakat Papua.
Para bupati seluruh tanah Papua diundang ke Jakarta untuk membahas butir-butir program padat karya yang melibatkan masyarakat agar perhatian ke politik beralih ke pembangunan. Setiap bupati menerima fresh money Rp 28 miliar untuk menyelenggarakan crash program di daerahnya masing-masing. Salah satu hasil nyata adalah Bandara Udara Domine Edward Osok, Sorong.
Dalam otonomi khusus Papua setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001, Velix terlibat di dalam pengusulan dan penyusunan sejumlah regulasi yang mendorong percepatan pembangunan di tanah Papua. Pergulatan Velix selaku planner di Kementerian Bappenas sekaligus the decision maker di pusat untuk Papua sudah tentu ia terlibat dan proaktif menyusun dan mengawal sejumlah regulasi.
Sebut saja Inpres Nomor 5 tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, Perpres 65 tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat serta Perpres 66/2011 tentang UP4B, Inpres Nomor 9 tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Provinsi Papua dan Papua Barat.
Kemudian, Inpres 10 tahun 2017 tentang dukungan penyelenggaraan PON XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI tahun 2020 di Papua, Perpres 17 tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat (revisi atas Perpres 12/2012) yang turunannya berupa Pergub Nomor 14 tahun 2019, di mana para pengusaha asli Papua dapat melaksanakan proyek dengan nilai pagu Rp 1 miliar.
Lalu, Perpres 18/2020 RPJMN 2020-2024, Inpres 1/2020 tentang percepatan dukungan Penyelenggaraan PON XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI, UU 2/2021 tentang (revisi) Otonomi Khusus Papua, Keppres 106/2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Otsus Papua, PP 107/2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembagunan Papua Dalam Rangka Otsus, Perpres 121/2021 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan dan Pelaksanaan Otsus Papua, Perpres Nomor 24 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022-2041.
Tantangan
Semua regulasi tentang Papua tersebut tak lepas dari sentuhan tangan Velix di level nasional. Hari ini, sebagai Penjabat Gubernur Papua Pegunungan ia ditantang untuk menjadi eksekutor dari apa yang telah dihasilkan di level kebijakan. Tak tanggung-tanggung, Velix dipercaya oleh negara menjamah saudara-saudaranya di Papua Pegunungan. Ada asa, harapan di tangan Velix bersama jajaran pemerintahan, masyarakat, dan stakeholder memajukan daerah.
Provinsi Papua Pegunungan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2022 menjadi tanggungjawab yang tidak ringan. Velix didapuk melanjutkan era transisi kepemimpinan di Papua Pegunungan melanjutkan Nikolaus Kondomo yang telah berakhir masa jabatannya November ini.
Di antara tugas transisional selaku penjabat gubernur, Velix ditugaskan memastikan roda pemerintahan terus berjalan, stabilitas sosial, politik dan keamanan tetap terjaga terutama menjelang pelaksanaan Pemilu serentak 2024. Meski demikian, sebagai sebuah daerah baru, penggalangan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan wilayah Papua Pegunungan menjadi tak tertampikkan.
Masyarakat Papua Pegunungan yang lama hidup dalam suasana konflik, trauma psikologis maupun keterbatasan akses sosial dan ekonomi perlu segera dituntaskan. Satu tahun masa kepemimpinan penjabat gubernur sudah tentu tidak akan bisa menuntaskan semua masalah tersebut, tetapi dengan kapasitas yang dimiliki, publik di Papua pada umumnya khususnya masyarakat di Papua Pegunungan percaya Velix mampu meletakkan landasan program kerja bagi percepatan pembangunan di wilayah itu.
Ada beberapa agenda strategis pembangunan Papua Pegunungan yang urgen diletakkan penjabat baru. Pertama, menyiapkan draft RPJMD Papua Pegunungan 2024-2029; RPJPD Provinsi 2024-2045; dan RTRW Provinsi 2024-2045.
Kedua, menyiapkan RDTR kawasan ibukota pemerintahan, kawasan permukiman, perekonomian, nudidaya pertanian, pariwisata, pusat pendidikan, pusat kesehatan; Rencana Induk Pariwisata Provinsi; dan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum.
Ketiga, menyiapkan Rencana Satuan Perumahan dan Permukiman; Tataran Transportasi Wilayah; Rencana Pengembangan Industri Daerah (RIPID); Renstra Daerah Tertinggal Provinsi; dan Renstra seluruh OPD Provinsi.
Dalam jangka pendek dan mendesak Velix dihadapkan pada APBD Provinsi Pegunungan TA 2024 yang sesuai jadwal sudah harus ditetapkan akhir November 2023; evaluasi KUA PPAS; penyamaan visi dan peletakan dasar pembangunan khususnya tata kelola SDM aparatur; dan tata kelola keuangan daerah serta tata kelola dokumen perencanaan.
Fokus pembangunan Papua Pegunungan dalam jangka waktu satu tahun ke depan adalah pada strategi perencanaan pembangunan yang mengacu pada Rencana Induk Papua 20 tahun yakni Papua Sehat, Papua Pintar, dan Papua Produktif serta pembangunan infrastruktur penunjang dan pemberdayaan masyarakat adat.
Di bidang pemerintahan, menetapkan anggota MRP Papua Pegunungan dan serah-terima aset dari provinsi induk ke provinsi Papua Pegunungan menjadi bagian tak terpisahkan di bidang pemerintahan. Dengan pengalaman, kapasitas, kapabilitas, jaringan, dan kepribadian yang terbuka menerima masukan, publik di Papua dan Indonesia yakin Wanggai dapat mengobati luka Papua Pegunungan. Ini asa lain. Wa wa wa…!