JAYAPURA, ODIYAIWUU.com — Kelompok pemantau senjata yang berbasis di London, Conflict Armament Research (CAR) merilis sebuah laporan yang kini beredar luas menuding Badan Intelijen Negara (BIN) membeli nyaris 2.500 mortir dari Serbia untuk agen mata-mata Republik Indonesia di Papua. Ribuan mortar itu dijatuhkan di desa-desa di sejumlah wilayah konflik pada 2021.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Provinsi Papua, Everistus Kayep mendesak agar otoritas terkait segera mengusut tuntas dugaan penggunaan bahan peledak mortir oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dalam menangani konflik di Papua.
“Hasil investigasi oleh pihak CAR harus diusut tuntas dan terang benderang untuk mengungkap kebenarannya, Kami menduga, penggunaan bahan peledak dalam memberangus basis Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka atau TPN-OPM sudah ada sejak tahun 2019 silam,” ujar Everistus Kayep melalui keterangan tertulis yang diterima Odiyaiwuu.com di Jakarta, Senin (6/6).
Menurut Ever, sapaan akrabnya, salah satu contohnya yaitu kasus peledakan fosfor yang sempat viral di Papua namun dibantah otoritas pemerintah. Padahal, warga mengatakan serangan udara terjadi di beberapa kampung di Distrik Kiwirok pada 14-21 Oktober 2021. Warga mengatakan, sekitar 50 an bom dijatuhkan di sejumlah kampung seperti Kampung Pelebib, Kiwi, Delpem, dan Lolim.
“Kami mendesak agar segera diusut agar ketahuan sehingga siapapun pelaku yang menyalahgunakan kekuasaan harus dihukum seberat-beratnya,” kata Ever, politisi asal suku Muyu, Papua.
Juru Bicara Khusus Papua Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur Arkilaus Baho mengatakan, BIN segera menjawab laporan dari CAR mengingat BIN tidak memiliki kewenangan menggunakan senjata berdaya ledak seperti mortir.
“Saya berpendapat harus ada pertanggungjawaban pihak terkait dalam aksi tersebut yang bisa berujung pada pemusnahan orang asli Papua Pimpinan BIN harus mempertanggungjawabkan perbuatanya terkait aksi penggunaan mortir tersebut. Kasus ini harus dibuka ke publik agar terang benderang tanpa harus ditutupi,” kata Arkilaus Baho menambahkan.
Menurut Arkilaus, laporan kerjasama suplai mortir dari negara Serbia oleh BIN, di mana mortir tersebut digunakan di Papua menunjukkan fakta bahwa BIN sudah tidak berdaya mengatasi konflik di provinsi paling timur Indonesia itu. Pendekatan bersenjata dalam menyelesaikan konflik Papua tak akan tuntas. Pendekatan humanis, kesejahteraan dan kultur justru tidak berdaya rusak.
“Partai Rakyat Adil Makmur dan kelompok sipil lainnya sudah menekankan agar pemerintah mengutamakan pendekatan kemanusiaan dan kebangsaan. Merajut Papua sebagai salah satu bangsa dalam bingkai NKRI perlu mengutamakan nilai-nilai Pancasila. Prima punya resep penyelesaian konflik melalui Dewan Rakyat Papua,” ujar Arkilaus.
Sekadar diketahui, CAR dalam laporannya menuding BIN membeli nyaris 2.500 mortir dari Serbia untuk agen mata-mata RI di Papua dan dijatuhkan ke desa-desa di wilayah wilayah konflik pada 2021. Konflik kian memanas dan berdampak pada operasi keamanan negara besar-besaran tahun 2021 yang menyebabkan sebanyak 282 asal Kiwirok dan sekitarnya mengungsi dari kampung halaman.
Komnas HAM Papua mencatat sekitar 3.019 orang pengungsi di Kabupaten Puncak. Kurang lebih dari 600 orang dilaporkan mengungsi di Gereja Katolik Santo Misael Bilogai, Intan Jaya. Tahun 2019, data yang dihimpun oleh Tim Solidaritas untuk Nduga mencatat, sedikitnya 5.000 warga Nduga mengungsi dan 139 di antaranya meninggal dunia. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
