NABIRE, ODIYAIWUU.com — Rencana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia menggelontorkan program transmigrasi ke wilayah timur Indonesia, terutama tanah Papua menuai pro-kontra di tengah masyarakat bumi Cenderawasih.
Suara penolakan bukan hanya datang dari kalangan masyarakat dan elemen-elemen lain di tanah Papua, tetapi para wakil rakyat dan senator asal tanah Papua di Senayan. Penolakan juga muncul dari para wakil rakyat di tanah Papua. Program itu dipandang sebagian masyarakat tanah Papua lebih banyak mudharat dibanding manfaat.
“Selaku wakil rakyat saya juga menolak program transmigrasi nasional maupun transmigrasi lokal. Kedua bentuk transmigrasi ini sifatnya sama, mendatang konflik sosial di tanah Papua. Potensi pencaplokan tanah masyarakat adat oleh transmigran sangat terbuka. Kondisi sosial ini yang perlu dipikirkan serius,” ujar anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah Elias Anou 2024-2029 kepada Odiyaiwuu.com dari Nabire, Papua Tengah, Jumat (15/11).
Menurut Elias, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dalam konteks pemahaman iman Kristiani masyarakat lokal, awal mula Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi dan di dalamnya manusia dan Pulau Papua. Kepemilikan tanah Papua diserahkan Allah kepada manusia Papua proto.
“Manusia Papua proto sudah bagi tanah Papua itu kepada suku-suku yang ada dan mendiami di tanah Papua ini. Pembagian dilakukan dengan wilayah adat masing-masing suku yang ada itu pula. Sehingga orang di luar Papua sulit untuk memiliki tanah yang ada di bumi Cendrawasih ini. Dengan demikian Papua itu bukan tanah kosong,” kata Elias lebih lanjut.
Namun, belakangan Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman memastikan tidak akan ada program perpindahan penduduk dari luar wilayah Papua ke wilayah Papua. Dalam konteks wilayah Papua kementerian yang dipimpinnya akan fokus terhadap program revitalisasi sepuluh kawasan transmigrasi di kawasan itu, terutama empat kawasan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Tidak ada perpindahan penduduk dari luar Papua ke Papua. Saya ulangi, tidak ada perpindahan penduduk dari luar Papua ke Papua. Jadi, fokusnya revitalisasi dan fokusnya juga itu adalah transmigrasi lokal jika dibutuhkan,” ujar Iftitah di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengutip antaranews.com di Jakarta, Selasa (12/11).
Untuk wilayah Papua, Iftitah mengaku nanti fokusnya adalah transmigrasi lokal yaitu perpindahan penduduk hanya di dalam wilayah Papua saja sehingga tidak mendatangkan penduduk dari luar Papua.
“Secara regulasi memang sudah tidak memungkinkan lagi ada pertambahan penduduk dari luar Papua ke Papua, sebelum ada terpenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah setempat,” ujar Iftitah.
Iftitah mengatakan, Kementerian Transmigrasi sedang fokus untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, termasuk penguatan karakter para transmigran supaya bersikap militan.
“Pesan Bapak Presiden (Prabowo Subianto), ke depan para transmigran harus militan tidak mengeluh dengan keadaan. sehingga peningkatan kapasitas transmigran itu juga menjadi fokus utama kami ke depan,” katanya.
Dalam kesempatan ini, Kementerian Transmigrasi membuka peluang bagi investor dalam negeri maupun asing untuk membiayai program transmigrasi di Indonesia, di tengah terbatasnya pagu anggaran pada 2025.
Iftitah menyebut, nantinya pembiayaan itu menggunakan sistem bottom-up berbeda dengan pembiayaan dari pemerintah yang memakai sistem top-down.
“Misalkan ada lahan, kemudian ada beberapa investor contohnya investor dari luar yang membutuhkan 10 ribu hektare untuk kakao. Nah, kalau misalkan nanti petani itu dari transmigran, kemudian kita juga minta hilirisasi. Jadi, pabrik coklatnya pun di situ, nanti tenaga kerjanya pun dari situ,” ujar Iftitah. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
