SUGAPA, ODIYAIWUU.com — Anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, sayap militer Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) mengumumkan, siap menembak para calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya yang melakukan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Intan Jaya dan menegaskan siap memboikot pesta demokrasi di wilayah kabupaten itu.
Manajemen Markas Pusat Komando Nasional (Komnas) TPNPB OPM mengatakan, telah menerima laporan resmi dari pasukan TPNPB Komando Daerah Pertahanan (Kodap) VIII Intan Jaya, Sabtu (9/11).
“TPNPB Kodap VIII Intan Jaya siap tembak mati calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya yang sedang melakukan kampanye politik Indonesia di pusat Kota Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah,” ujar Juru Bicara TPNPB OPM Sebby Sambom melalui keterangan tertulis yang salinannya diperoleh Odiyaiwuu.com dari Intan Jaya, Papua Tengah, Sabtu (9/11).
Salinan keterangan pers tersebut diteruskan juga kepada Panglima Tinggi TPNPB OPM Jenderal Goliath Tabuni, Wakil Panglima TPNPB OPM Letnan Jenderal Melkisedek Awom, dan Kepala Staf Umum TPNPB OPM Mayor Jenderal Terianus Satto.
Menurut Sebby, pasukan Kodap VIII Intan Jaya menegaskan bahwa kampanye pilkada di Kabupaten Intan Jaya, Yahukimo, Nduga, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, dan seluruh tanah Papua sama saja karena menari di atas penderitaan rakyat Papua.
“Rakyat Papua telah menjadi korban penembakan, penangkapan, penyiksaan bahkan menari-nari di atas penderitaan warga sipil yang sedang mengungsi akibat konflik bersenjata antara TPNPB dan aparat keamanan Indonesia karena perjuangan kemerdekaan bangsa Papua,” kata Sebby.
Karena itu, ujar Sebby, pasukan Kodap VIII Intan Jaya mengklaim siap menembak mati dan membubarkan seluruh aktivitas pilkada dan memboikot Pemilu di Intan Jaya demi Papua merdeka. Pasalnya, atas perjuangan sejarah kemerdekaan bangsa Papua ribuan warga sipil telah telah mengungsi dari tempat asal mereka di Intan Jaya.
Pengungsian terjadi menyusul konflik bersenjata dan operasi militer Indonesia terhadap warga sipil yang berujung tragedi kemanusiaan. Pilkada di Intan Jaya dinilai sama saja dengan membawa rakyat Papua menari-nari di atas penderitaannya yang sudah dan sedang terjadi akibat operasi militer.
Terkait dengan hal tersebut, pihak Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB menghimbau seluruh panglima di 36 Kodap di tanah Papua segera memboikot Pemilu. Perjuangan OPM bukan sekadar melawan aparat keamanan Indonesia tetapi juga melawan sistem negara dalam semua aspek pemerintahan.
Langkah keinginan memboikot pilkada karena melalui sistem dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dinilai berujung hak-hak masyarakat adat atas tanah, air, dan udara diambil alih sepihak Indonesia tanpa.
Padahal, kata Sebby, dari hak-hak itu pemilik hak ulayat menggantungkan harapan hidupnya seperti mencari makanan, berkebun maupun berburu. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
