INDONESIA adalah negara kaya sumber daya energi, terutama minyak dan gas bumi (migas). Namun, ironi terbesar yang dihadapi negeri ini adalah ketergantungan pada impor migas yang terus meningkat, sementara produksi domestik terus menurun. Di balik persoalan ini, terdapat pertanyaan besar yang belum terjawab dengan tuntas: siapa sebenarnya mafia migas di Indonesia?
Istilah mafia migas sering muncul dalam perdebatan publik, terutama ketika harga bahan bakar minyak (BBM) naik atau ketika kasus korupsi di sektor energi terungkap. Mafia migas merujuk pada kelompok atau individu yang mengendalikan kebijakan, distribusi, dan perdagangan migas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Mereka beroperasi dalam bayang-bayang, memanfaatkan celah regulasi, bermain dengan kontrak impor, hingga menciptakan kelangkaan buatan demi keuntungan besar.
Salah satu modus utama mafia migas adalah permainan dalam impor BBM dan pengelolaan kontrak. Indonesia, yang dulunya dikenal sebagai eksportir minyak, kini justru menjadi importir besar akibat menurunnya produksi dalam negeri. Situasi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi impor, termasuk selisih harga, manipulasi tender, hingga suap kepada pihak terkait.
Selain itu, mafia migas juga diduga memiliki keterlibatan dalam pengelolaan Blok Migas strategis di Indonesia. Blok-blok migas besar yang seharusnya dikelola untuk kepentingan negara sering kali jatuh ke tangan perusahaan asing atau swasta dengan berbagai skema yang merugikan keuangan negara. Keputusan-keputusan strategis terkait perpanjangan kontrak dan pengelolaan migas sering kali lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu daripada kepentingan nasional.
Tidak hanya dalam aspek impor dan pengelolaan blok migas, mafia migas juga memainkan peran dalam distribusi BBM di dalam negeri. Kelangkaan BBM yang terjadi di beberapa daerah bukan hanya akibat persoalan teknis, tetapi juga bisa menjadi bagian dari permainan mafia untuk menciptakan kepanikan dan menaikkan harga secara tidak wajar. Mereka bekerja dengan jaringan yang luas, termasuk pejabat di pemerintahan, perusahaan migas, dan para broker yang menjadi perantara dalam berbagai transaksi ilegal.
Pemerintah telah beberapa kali berjanji untuk memberantas mafia migas. Namun, hingga kini, belum ada langkah nyata yang benar-benar mampu menyingkap dan menghentikan praktik-praktik kotor ini. Reformasi di sektor energi, seperti pembubaran Petral (anak perusahaan Pertamina yang sebelumnya mengelola impor BBM), sempat digadang-gadang sebagai langkah besar untuk membersihkan sektor migas dari mafia. Namun, nyatanya, permasalahan serupa masih terus terjadi.
Jika mafia migas tetap dibiarkan beroperasi tanpa penindakan tegas, maka dampaknya akan terus dirasakan oleh masyarakat luas. Harga BBM yang tidak stabil, kelangkaan pasokan, serta ketergantungan pada impor hanya akan semakin membebani perekonomian nasional. Negara harus segera mengambil langkah konkret dengan memperketat pengawasan, menindak tegas para pelaku, serta memastikan bahwa kebijakan energi benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, bukan segelintir elite yang bermain di balik layar.
Kini, saatnya pemerintah membuktikan keberanian dalam melawan mafia migas. Transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan nasional harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaan sumber daya migas. Jika tidak, maka pertanyaan tentang siapa mafia migas di Indonesia akan tetap menjadi misteri yang hanya menunggu skandal berikutnya untuk terungkap. (Editor)
