JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Tiga pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden untuk Pemilu 2024 masing-masing Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Nomor Urut 1), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Nomor Urut 2), dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Nomor Urut 3) beradu visi-misi dan program dalam debat perdana yang akan dimulai Selasa (12/12) pukul 19.00 WIB.
“Kami sudah sudah mendapatkan konfirmasi dan kesediaan 11 orang yang akan jadi panelis untuk debat pertama,” ujar Komisioner KPU RI August Mellaz di kantor KPU RI Menteng, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/12).
Para panelis debat adalah pakar di bidangnya masing-masing. Mayoritas dari mereka merupakan akademisi dari berbagai perguruan tinggi negeri yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Para penelis debat yaitu Mada Sukmajati, Rudi Rohi, Lita Tyesta, Khairul Fahmi, Agus Riewanto, Susi Dwi Harijanti, Bayu Dwi Anggono, Ahmad Taufan Damanik, Al Makin, Gun Gun Heryanto, dan Wawan Mas’udi. Beriku sekilas profil para panelis.
Mada Sukmajati
Mada Sukmajati lahir di Madiun, 25 April 1976. Mada menyelesaikan studi S1 jurusan Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Gajah Mada (UGM) tahun 1999.
Mada kemudian merampungkan studi Master of Public Policy (S2) di National Graduate Institute for Policy Studies, Tokyo, Jepang tahun 2004. Tahun 2011, ia menempuh studi doktoral (S3) di Heidelberg University, Jerman. Ia dikenal sebagai pakar politik UGM.
Saat ini Mada menjabat Ketua Program Studi Sarjana Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM dengan konsentrasi isu seperti partai politik, tata kelola Pemilu, parlemen, dan kebijakan publik.
Ia juga menulis sejumlah buku dan jurnal. Buku-bukunya antara lain Politik Uang di Indonesia: Pola Patronase dan Jaringan Klientelisme pada Pileg 2014, Korupsi Politik: Teori dan Praktiknya di Indonesia, dan Pembiayaan Pemilu di Indonesia.
Rudi Rohi
Rudi Rohi lahir di Kupang, 14 September. Rudi merampungkan studi S1 dari Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta tahun 2004. Ia meraih gelar S2 di UGM tahun 2007 dan S3 tahun 2021 di kampus yang sama. Saat ini Rudi tercatat sebagai dosen Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Timor, NTT.
Di Undana Rudi mengajar mata kuliah Pengantar Ilmu Politik, Sistem Politik Indonesia, Pemikiran Politik Kontemporer, Ekonomi Politik, Teori-teori Politik, Gerakan Sosial dan Politik Identitas, Filsafat dan Etika Politik serta Pemikiran Politik Indonesia.
Selain itu, Rudi juga mengajar mata kuliah Metodologi Ilmu Politik, Pemerintahan dan Politik Perkotaan dan Pedesaan, Minoritas Dalam Politik serta Pemerintahan dan Politik Lokal.
Lita Tyesta
Lita Tyesta Addy Listya Wardhani atau Lita Tyesta lahir 26 September 1960. Saat ini Lita tercatat sebagai dosen Program Studi Kenotariatan Universitas Diponegoro (Undip), Semarang. Ia merampungkan studi S1 hingga S3 di Undip.
Pada 6 September 2023, ia dikukuhkan sebagai profesor bidang Ilmu Perundang-undangan. Selain berkecimpung di bidang hukum, Lita juga aktif sebagai pengawas internal Kwartir Gerakan Pramuka Jawa Tengah.
Khairul Fahmi
Khairul Fahmi adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Studi S2 dan S3 diraih du Universitas Andalas. Selain sebagai dosen ia juga seorang advokat dan pernah tercatat sebagai anggota KPU Kabupaten Agam periode 2007-2008.
Agus Riewanto
Saat ini Agus tercatat sebagai dosen di Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Sejak 2017 hingga saat ini, Agus tercatat sebagai Tim Ahli Pemeriksa Sengketa Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Agus juga dikenal sebagai konsultan hukum dan ahli Pemilu serta saksi ahli hukum di Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri.
Susi Dwi Harijanti
Saat ini Susi menjabat Ketua Kelompok Kerja Reformasi Sektor Peraturan Perundang-undangan Tim Percepatan Reformasi Hukum yang dibentuk Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mohammad Mahfud MD.
Ia meraih S1 dari Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung pada 1990. Sedangkan S2 dan S3 diraih dari Melbourne University Law School, Australia.
Bayu Dwi Anggono
Saat ini Bayu adalah dosen sekaligus guru besar dalam bidang Ilmu Perundang-undangan di Universitas Jember, Jawa Timur. Ia juga tercatat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
Selain itu, ia menjabat Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (AP HTN-HAN). Ia lahir di Sidoarjo pada 23 Juni 1981. Bayu kerap menjadi narasumber atau ahli di PTUN dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Ahmad Taufan Damanik
Damanik meraih gelar S1 dari Universitas Sumatera Utara tahun 1987. kuliah Kemudian meraih S2 di University of Essex, Inggris tahun 2005. Pernah menjabat Ketua Komnas HAM periode 2017-2020. Sebelum di Komnas HAM, ia adalah dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara periode tahun 1987 hingga 2016.
Al Makin
Sejak 2020 hingga 2024, Al Makin menjabat Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain seorang sosiolog, ia juga guru besar di kampus itu.
Al Makin menulis sejumlah buku. Salah satunya, Membela yang Lemah demi Bangsa dan Ilmu, Keragaman, Minoritas, Khilafah, Kapitalisme Agama, dan Mazhab Yogya.
Gun Gun Heryanto
Publik tanah Air tentu sudah tak asing dengan nama Gun Gun Heryanto. Ia adalah analis politik nasional yang muncul dalam media cetak maupun elektronik.
Saat ini tercatat sebagai dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarief Hidayatullah Jakarta. Ia meraih S1 dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudiam S2 diraih di Universitas Indonesia (UI) dan melanjutkan S3 di Universitas Padjajaran, Bandung.
Wawan Mas’udi
Wawan adalah lulusan S1 Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM tahun 2000. Ia meraih S2 di Department of Political Science and Management, Study of Management, Agder University College, Norway tahun 2006. Wawan meraih doktor (Ph.D) di Asia Institute, Faculty of Arts at the University of Melbourne, Australia tahun 2016.
Wawan menulis disertasi berjudul Local Populism in Decentraliserd Indonesia: Case Study of Jokowi in Solo 2005-2012. Kajiannya menyentuh isu-isu pelayanan publik, politik identitas dan multikulturalisme, desentralisasi dan komparasi sistem pemerintahan. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
