JAYAPURA, ODIYAIWUU.com — Politisi Partai NasDem buang suara menyusul maraknya berita yang dilansir sejumlah media belakangan, baik di tingkat nasional hingga daerah terkait nasib mahasiswa asal Papua yang terancam tidak melanjutkan kuliah akibat dana untuk membiayai studi mereka di luar negeri dihentikan.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi Papua Mathius Awoitauw menegaskan, persoalan ini harus segera dicarikan solusi oleh pemerintah baik pusat dan daerah. Bukan malah cuci tangan atau saling lempar tanggung jawab.
Menurut Awoitauw, mantan Bupati Kabupaten Jayapura, alokasi anggaran untuk beasiswa mahasiswa asal Papua kuliah di luar negeri adalah perintah Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua dalam rangka pengembangan sumber daya manusia putera-puteri asli bumi Cenderawasih.
Oleh karena itu, sebut Awoitauw, dalam situasi ini pemerintah pusat didorong untuk segera melakukan intervensi atau memeriksa para pejabat terkait yang mengurus beasiswa mahasiswa asal Papua di luar negeri.
“Persoalan ini tidak bisa dijawab dengan saling melempar tanggung jawab. Pemerintah pusat kami dorong agar segera intervensi, carikan solusi dan periksa pejabat terkait yang mengurus ini,” ujar Awoitauw melalui keterangan tertulis yang diterima Odiyaiwuu.com dari Jayapura, Papua, Sabtu (23/12).
Menurut Awoitauw, menggunakan alasan bahwa saat ini daerah otonom baru, DOB tidak tepat. Tugas pemerintah adalah mencari solusi, bukan mencari alasan pembenar bahkan membela diri.
Selain itu, lanjut Awoitauw, apa yang terjadi dengan mandegnya beasiswa mahasiswa Papua di luar negeri adalah sinyal tata kelola anggaran yang buruk. Apalagi alokasi anggaran beasiswa ini sudah berlangsung sebelum terjadi pemekaran Papua menjadi tiga DOB provinsi.
“Kami mendorong agar aparat memeriksa pejabat terkait yang mengurus beasiswa ini. Jangan lupa pemerintah pusat segera menari solusi di tengah kebuntuan saat ini dan memberikan garansi anak-anak ini tetap bisa berkuliah dengan aman dan tenang,” ujar Awoitauw.
Beasiswa mahasiswa Papua ke luar negeri merupakan program positif sebagai bagian dari implementasikan UU Otsus khususnya pengembangan anak-anak Papua. Karena itu, tidak tepat dalam kondisi apa pun anak-anak ini justru jadi korban kelalaian tata kelola pemerintah.
“Hal penting sekali lagi saat ini. Bukan cari kambing hitam siapa yang salah, tetapi solusi dan jaminkan anak-anak ini tetap bisa berkuliah sampai selesai dan tidak terkendala masalah biaya,” kata Awoitauw.
Orangtua perwakilan mahasiswa, John Reba, mendesak pemerintah untuk segera memberikan jaminan keberlangsungan biaya pendidikan anak-anak mereka di luar negeri. Hal tersebut disampaikan Reba bersamaan dengan aksi mereka menduduki kantor Gubernur Provinsi Papua untuk mendesak penyelesaian masalah ini.
“Jika pemerintah tidak punya uang maka bubarkan saja pemerintahnya. Kami akan duduk di kantor ini sampai ada jaminan solusi jelas dari pemerintah. Bahkan tidak apa-apa kami rayakan Natal di kantor Gubernur Papua. Sampai tahun baru kami akan tetap di sini menunggu kejelasan solusi atas masalah ini,” lanjut Reba.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebelumnya sudah memastikan, beasiswa untuk mahasiswa Papua yang didanai dari anggaran otsus yang sempat macet akan tertangani usai data mahasiswa terverifikasi.
“Mengenai masalah beasiswa sebenarnya sudah ada usulan bahwa mahasiswa yang mesti diberi beasiswa itu diusulkan senilai Rp 122 miliar. Akan tetapi kemudian pemerintah melakukan semacam verifikasi data tentang masalah itu dan sudah terverifikasi. Sudah selesai semua ya,” ujar Ma’ruf di Sorong, Papua Barat Daya, Senin (17/7).
Menurut Ma’ruf, pihaknya menerima informasi bahwa dana beasiswa sebesar Rp 68 miliar sudah siap disalurkan. Sedangkan masih terus dilakukan verifikasi data. Data penerima beasiswa harus akurat agar tepat sasaran. Ia menekankan penyaluran beasiswa bukan tidak tertangani, namun memang harus melalui proses verifikasi agar tidak keliru.
“Sebab ada yang hal-hal yang harus betul, mana, di mananya, jelas. Kuliahnya di mana, kan harus jelas. Saya mengimbau para mahasiswa yang sedang menuntut pendidikan agar tetap bertahan karena pemerintah segera menyelesaikan penyaluran beasiswa itu. Kita harap mereka tetap bertahan di sana. Nanti akan diselesaikan oleh pemerintah,” katanya.
Ribuan mahasiswa asal Papua penerima beasiswa otsus sebelumnya diberitakan tidak dapat membayar biaya pendidikan dan terancam diberhentikan pihak kampus karena keterlambatan pembayaran biaya kuliah oleh Pemprov Papua.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut persoalan dana beasiswa otsus itu adalah masalah pendataan. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
