Dewan Pimpinan Wilayah Barikade 98 Papua Gelar Diskusi dan Deklarasi Pilkada Damai Tahun 2024 - Odiyaiwuu.com | Membahagiakan Kehidupan

Dewan Pimpinan Wilayah Barikade 98 Papua Gelar Diskusi dan Deklarasi Pilkada Damai Tahun 2024

Para pembicara dan peserta kegiatan Focus Group Discussion bertajuk Pilkada Papua yang Demokratis dan Berwibawah dan Deklarasi Satuan Tugas (Satgas) Barikade 98 Papua yang digelar Dewan Pimpinan Wilayah Papua Barikade 98 di Gedung Serbaguna Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ottow Geissler Papua, Kotaraja, Papua, Rabu (20/11). Foto: Istimewa

Loading

KOTARAJA, ODIYAIWUU.com — Dewan Pimpinan Wilayah Papua Barikade 98, Rabu (20/11) menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion bertajuk Pilkada Papua yang Demokratis dan Berwibawah dan Deklarasi Satuan Tugas (Satgas) Barikade 98 Papua di Gedung Serbaguna Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ottow Geissler Papua, Kotaraja, Papua.

 Diskusi menghadirkan sejumlah pembicara pembicara kunci (keynote speech), mantan Kapolda Papua Komjen (Purn) Drs Paulus Waterpauw, M.Si dan pembicara lainnya seperti Wakil Asisten Teritorial Kepala Staf Kodam XVII/Cenderawasih Letkol Inf I Wayan Deddy Suryanto, SE, dan komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Papua Joel Wanda. 

Selain itu, Komnas HAM Perwakilan Papua Yorgen Numberi, Kepada Bagian Pengawasan Bawaslu Papua Maria, Analis Kebijakan Madya Bidang Otsus Provinsi Papua Yan Piet Rawar, tokoh agama sekaligus Ketua Departemen Hukum dan HAM Gereja Injili di Indonesia Pendeta Jimmy Koirewoa. S.Th, dan tokoh muda sekaligus Ketua DPW Barikade 98 Papua Yulianus Dwaa.

“Focus Group Discussion ini bertujuan mewujudkan Pilkada yang damai di tanah Papua sekaligus momentum penting dalam menandatangani Deklarasi Pembentukan Satgas Barikade 98 Papua,” kata Yulianus Dwaa kepada Odiyaiwuu.com dari Jayapura, Papua, Kamis (21/11). 

Menurut Yulianus, Satgas tersebut akan berperan mengawal jalannya seluruh proses dan tahapan pemungutan suara pada 27 November 2024 dan memastikan tidak ada kecurangan atau tindakan apa pun yang dapat merusak tatanan demokrasi maupun kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Selain itu, lanjut Yulianus, kehadiran Satgas tersebut diharapkan agar proses Pilkada berjalan lancar, transparan, dan adil serta memperkokoh kepercayaan publik bahwa suara rakyat benar-benar dihormati dan dijaga. 

“Deklarasi ini menjadi tonggak baru dalam membangun demokrasi yang berintegritas dan memperkuat semangat persatuan di tanah Papua,” kata Yulianus, tokoh muda tanah Papua.

Sedangkan I Wayan Deddy Suryanto mengatakan, pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) berkomitmen untuk mendukung terciptanya Pilkada tahun 2024 di Papua agar berjalan damai, aman, dan lancar. 

“Kami juga perlu menyampaikan bahwa TNI, khususnya Kodam XVII/Cenderawasih siap untuk mengawal dan melindungi seluruh aspirasi rakyat. Kami juga memastikan bahwa setiap tahapan Pemilu akan berjalan dengan aman, lancar, tertib, dan sukses dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi,” ujar I Wayan, mantan Dandim 1703/Deiyai.

Sedangkan Maria Ibo dalam kesempatan tersebut mengajak masyarakat dan seluruh komponen berperan aktif dalam menggunakan hak pilihnya dengan jujur dan bertanggung jawab. 

“Kami berharap masyarakat berpartisipasi aktif menggunakan hak pilihnya menentukan siapa pemimpin Papua. Partisipasi ini akan menjadi pondasi bagi pelaksanaan pilkada yang bersih dan berintegritas,” kata Ibo.

Pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyambut baik pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion yang digagas Satgas Barikade 98 Papua. 

Diskusi ini merupakan pendekatan yang sangat positif untuk mengajak semua komponen masyarakat berperan aktif dalam mengawal pilkada Papua. 

“Partisipasi masyarakat tidak hanya penting untuk memastikan kelancaran setiap tahapan pilkada, tetapi kunci membangun kepercayaan publik terhadap proses demokrasi,” ujar Yan Pit Rawar.

Yorgen Numberi dalam kesempatan tersebut mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pilkada Papua 2024. Partisipasi penting guna memastikan pemilihan berjalan demokratis dan menghormati HAM. 

“Saat ini diperlukan penyuluhan dan penyadaran HAM agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dalam pilkada sebagai bagian dari proses pelembagaan demokrasi,” ujar Yorgen Numberi. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)

Tinggalkan Komentar Anda :