JAYAPURA, ODIYAIWUU.com – Sekitar 700 mahasiswa Universitas Cenderawasih dipaksa mengosongkan rusunawa unit I-IV kampus universitas negeri itu pada 11 dan 12 Mei 2021. Rusunawa dan enam unit asrama itu, rencananya akan direnovasi untuk digunakan sebagai tempat tinggal para atlit PON XXI Papua. Namun, langkah Rektor Universitas Cenderawasih Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST dipertanyakan kuasa hukum mahasiswa.
Emanuel Gobai, kuasa hukum mahasiswa dari Lembaga Bantuan Hukum Papua menilai langkah Rektor Uncen bakal mengganggu kegiatan perkuliahan mahasiswa. Ratusan mahasiswa yang tinggal di asrama rusunawa unit I-IV itu dipaksa keluar oleh aparat gabungan TNI-Polri bersama petugas Satuan Polisi Pamong Praja, pada Jumat (21/5).
“Hingga kini mahasiswa yang dikeluarkan dari asrama tak diketahui keberadaannya. Sebelumnya rektor sudah menjanjikan akan mencarikan tempat tinggal. Namun, hingga kini pihak rektorat tidak menyiapkan tempat tinggal untuk para mahasiswa yang dikeluarkan secara paksa,” ujar Emanuel Gobai, yang juga Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua kepada Odiyaiwuu.com di Jayapura Sabtu (22/5).
Emanuel menambahkan, para mahasiswa yang dikeluarkan secara paksa itu adalah mahasiwa aktif yang masih kuliah di Universitas Cenderawasih. Pihaknya mengancam bakal mengadukan nasib kliennya kepada Komnas Hak-hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pasalnya, langkah mengeluarkan mahasiswa secara paksa dari asrama tempat tinggalnya mengganggu aktivitas perkuliahaan dan hal itu dianggap melanggar HAM.
Sementara itu, Kepala Kepolisian Resort Kota Jayapura, Gustav Urubinas, mengatakan pihaknya hanya mem-back up pihak Uncen untuk menertibkan asrama. “Semua penghuni asrama harus segera tingalkan asrama hari ini juga,” ujar Gustav Urubinas.
Ketua Rusunawa David Wilil mengatakan, sebelumnya pihak Rektorat Uncen mengeluarkan surat yang ditujukan kepada para mahasiswa penghuni asrama untuk mengosongkan tempat tinggal mereka. David dan para mahasiwa lain malah menunggu pihak kampus datang ke asrama untuk membicarakan hal ini.
“Kami ingin hal ini dibicarakan baik-baik untuk mencarik solusi terbaik. Kalau tidak ada pembicaraan dan tiba-tiba dikeluarkan secara paksa kami akan kesulitan mencari tempat tinggal baru. Pihak lembaga harus menyediakan tempat tinggal untuk kami,” kata David Wilil kepada Odiyaiwuu.com di Jayapura, Sabtu (22/5). (Benedictus Agapa/Odiyaiwuu.com)
